Pemerintahan Jokowi Tak Mau Buru-buru Batasi BBM Subsidi

Suara.com - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum juga memberlakukan pembatasan subsidi. Padahal, penyusunan kebijakan tersebut telah direncankan sejak lama.

Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia mengakui, aturan pembatasan BBM memang belum rampung. Kebijakan ini, lanjutnya, pemerintah memang tak mau buru-buru.

"Aturan sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," ujarnya di Jakarta, Kamis (10/10/2024).

Bahlil menututkan, pemerintah masih mengkaji efek dari kebijakan pembatasan BBM subsidi. Sehingga, uji coba masih terus digelar di berbagai daerah.

Menurut mantan Menteri Investasi ini memastikan, kebijkan ini hanya menunggu waktu ditetapkan saja.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," imbuh dia.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut pemerintah tengah bersiap untuk membatasi penggunaan BBM subsidi.

Kekinian, pemerintah mau berunding terlebih dahulu dengan para pemangku kepentingan sebelum menjalankan kebijakan tersebut. Rapat ini akan dilakukan dalam waktu dekat itu.

"Belum kita rapatkan (pembatasan BBM), segera itu. Kita harapkan Oktober ini lah, September ini lah, Oktober awal," ujarnya di IKN, Kalimantan Timur, yang dikutip Sabtu (14/9/2024).

Baca Juga: Menteri ESDM Diminta Bujuk Pertamina Produksi BBM Rendah Sulfur

Namun demikian, bilang Luhut, sosialisasi ke masyarakat terkait kebijakan pembatasan BBM subsidi seperti Solar dan Pertalite sudah berjalan.

Dia pun berharap, kebijakan ini segera berlaku paling lambat pada bulan Oktober.

"Kita harapkan begitu (kebijakan berjalan pada Oktober)," kata dia.