Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan jatah pembangunan ketenagalistrikan kepada pihak swasta.
Dia bilang, dalam pembangunan pembangkit baru, swasta mendapat alokasi sekitar 60 pesen dari total kapasitas tambahan untuk Independent Power Producers (IPP).
Namun, Bahlil menegaskan hanya swasta yang kredibel dan sejalan dengan program pemerintah yang akan dilibatkan.
"Tapi swasta yang kredibel, sejalan dengan pemerintah, dan tidak membuat gerakan tambahan di luar arahan pemerintah," ujarnya dalam peresmian proyek ketenagalistrikan, Senin (20/1/2025).
Bahlil mengungkapkan, pemerintah memiliki dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mendatang, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 gigawatt (GW) dengan dukungan jaringan listrik sepanjang 48.000 kilometer sirkuit.
"Kita rencanakan menambah 71 GW dengan jaringan sekitar 48.000 km sirkuit. Jika dibandingkan lurus, panjang ini setara 8.000 km," kata dia.
Bahlil menyebut, meski Indonesia kaya akan sumber daya seperti energi matahari, air, dan angin, tetapi tantangan utama adalah jaringan listrik yang belum memadai untuk mendukung lokasi pembangkit energi baru.
"Jaringan yang dulu dipasang tidak dirancang untuk menjemput tempat-tempat di mana energi baru terbarukan akan dibangun. Karena itu, kita dorong pembangunan jaringan ke depan," jela dia.
Baca Juga: Emiten TRON Gandeng IBC dan Sinoron Bangun Fasilitas Swap Baterai Kendaraan Listrik
Pemerintah menargetkan pengembangan 8.000 MW pembangkit listrik berbasis energi baru pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya menuju bauran energi baru terbarukan sebesar 71 persen pada tahun 2030.
Selain EBT, kebutuhan gas nasional juga diproyeksikan meningkat signifikan. Hingga tahun 2030, kebutuhan gas untuk mendukung energi nasional diperkirakan mencapai 1.471 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day). Angka ini terus bertambah hingga diproyeksikan mencapai 2.659 BBTUD pada tahun 2034.
"Dari 2025 hingga 2030, kebutuhan gas terus meningkat untuk mendukung energi baru terbarukan. Kenaikan ini akan terjadi di setiap regional," pungkas Bahlil.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Pelembap Viva Cosmetics untuk Mencerahkan Wajah dan Hilangkan Flek Hitam, Dijamin Ampuh
- Siapa Saja Tokoh Indonesia di Epstein Files? Ini 6 Nama yang Tertera dalam Dokumen
- 24 Nama Tokoh Besar yang Muncul di Epstein Files, Ada Figur dari Indonesia
- 5 Smart TV 43 Inci Full HD Paling Murah, Watt Rendah Nyaman Buat Nonton
- Adu Tajam! Persija Punya Mauro Zijlstra, Persib Ada Sergio Castel, Siapa Bomber Haus Gol?
Pilihan
-
Ketika Hujan Tak Selalu Berkah, Dilema Petani Sukoharjo Menjaga Dapur Tetap Ngebul
-
KPK Cecar Eks Menteri BUMN Rini Soemarno Soal Holding Minyak dan Gas
-
Diduga Nikah Lagi Padahal Masih Bersuami, Kakak Ipar Nakula Sadewa Dipolisikan
-
Lebih dari 150 Ribu Warga Jogja Dinonaktifkan dari PBI JK, Warga Kaget dan Bingung Nasib Pengobatan
-
Gempa Pacitan Guncang Jogja, 15 Warga Terluka dan 14 KA Berhenti Luar Biasa
Terkini
-
Siapkan Alat Berat, Kementerian PU Bantu Tangani Jalan Provinsi di Gayo Lues
-
Kementerian PU Uji Coba Pengaliran Air di Daerah Irigasi Jambo Aye
-
Holding Mitra Mikro Perluas Inklusi Keuangan Lewat 430 Ribu Agen BRILink Mekaar
-
IHSG dan Rupiah Rontok Gara-gara Moody's, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
-
Purbaya Rotasi Pegawai Pajak usai OTT KPK, Kali Ketiga dalam Sebulan
-
Mendag Ungkap Harga CPO Hingga Batu Bara Anjlok di 2025
-
Meski Transaksi Digital Masif, BCA Tetap Gas Tambah Kantor Cabang
-
Belanja di Korsel Masih Bisa Bayar Pakai QRIS Hingga April 2026
-
Transaksi Digital Melesat, BCA Perketat Sistem Anti-Penipuan
-
BRI Perkuat CSR Lewat Aksi Bersih-Bersih Pantai Dukung Gerakan Indonesia ASRI