Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan jatah pembangunan ketenagalistrikan kepada pihak swasta.
Dia bilang, dalam pembangunan pembangkit baru, swasta mendapat alokasi sekitar 60 pesen dari total kapasitas tambahan untuk Independent Power Producers (IPP).
Namun, Bahlil menegaskan hanya swasta yang kredibel dan sejalan dengan program pemerintah yang akan dilibatkan.
"Tapi swasta yang kredibel, sejalan dengan pemerintah, dan tidak membuat gerakan tambahan di luar arahan pemerintah," ujarnya dalam peresmian proyek ketenagalistrikan, Senin (20/1/2025).
Bahlil mengungkapkan, pemerintah memiliki dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mendatang, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 gigawatt (GW) dengan dukungan jaringan listrik sepanjang 48.000 kilometer sirkuit.
"Kita rencanakan menambah 71 GW dengan jaringan sekitar 48.000 km sirkuit. Jika dibandingkan lurus, panjang ini setara 8.000 km," kata dia.
Bahlil menyebut, meski Indonesia kaya akan sumber daya seperti energi matahari, air, dan angin, tetapi tantangan utama adalah jaringan listrik yang belum memadai untuk mendukung lokasi pembangkit energi baru.
"Jaringan yang dulu dipasang tidak dirancang untuk menjemput tempat-tempat di mana energi baru terbarukan akan dibangun. Karena itu, kita dorong pembangunan jaringan ke depan," jela dia.
Baca Juga: Emiten TRON Gandeng IBC dan Sinoron Bangun Fasilitas Swap Baterai Kendaraan Listrik
Pemerintah menargetkan pengembangan 8.000 MW pembangkit listrik berbasis energi baru pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya menuju bauran energi baru terbarukan sebesar 71 persen pada tahun 2030.
Selain EBT, kebutuhan gas nasional juga diproyeksikan meningkat signifikan. Hingga tahun 2030, kebutuhan gas untuk mendukung energi nasional diperkirakan mencapai 1.471 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day). Angka ini terus bertambah hingga diproyeksikan mencapai 2.659 BBTUD pada tahun 2034.
"Dari 2025 hingga 2030, kebutuhan gas terus meningkat untuk mendukung energi baru terbarukan. Kenaikan ini akan terjadi di setiap regional," pungkas Bahlil.
Berita Terkait
Terpopuler
- 2 Cara Menyembunyikan Foto Profil WhatsApp dari Orang Lain
- Omongan Menkeu Purbaya Terbukti? Kilang Pertamina di Dumai Langsung Terbakar
- Selamat Tinggal Timnas Indonesia Gagal Lolos Piala Dunia 2026, Itu Jadi Kenyataan Kalau Ini Terjadi
- Jemput Weekend Seru di Bogor! 4 Destinasi Wisata dan Kuliner Hits yang Wajib Dicoba Gen Z
- DANA Kaget Jumat Berkah: Klaim Saldo Gratis Langsung Cair Rp 255 Ribu
Pilihan
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
BREAKING NEWS! Maverick Vinales Mundur dari MotoGP Indonesia, Ini Penyebabnya
-
Harga Emas Terus Meroket, Kini 50 Gram Dihargai Rp109 Juta
-
Bursa Saham 'Pestapora" di Awal Oktober: IHSG Naik, Transaksi Pecahkan Rekor
-
165 Kursi Komisaris BUMN Dikuasai Politisi, Anak Buah Prabowo Merajai
Terkini
-
Getol Jualan Genteng Plastik, Pria Ini Masuk 10 Besar Orang Terkaya RI
-
Bansos PKH Oktober 2025 Kapan Cair? Ini Kepastian Jadwal, Besaran Dana dan Cara Cek Status
-
Profil PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE), Ini Sosok Pemiliknya
-
BRI Ajak Warga Surabaya Temukan Hunian & Kendaraan Impian di Consumer BRI Expo 2025
-
TikTok Dibekukan Komdigi Usai Tolak Serahkan Data Konten Live Streaming Demo
-
Maganghub Kemnaker: Syarat, Jadwal Pendaftaran, Uang Saku dan Sektor Pekerjaan
-
Perusahaan Ini Sulap Lahan Bekas Tambang jadi Sumber Air Bersih
-
2 Hari 2 Kilang Minyak Besar Terbakar Hebat, Ini 5 Faktanya
-
IHSG Tutup Pekan di Zona Hijau: Saham Milik Grup Djarum Masuk Top Losers
-
Maganghub Kemnaker Dapat Gaji Rp 3.000.000 per Bulan? Ini Rinciannya