Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan jatah pembangunan ketenagalistrikan kepada pihak swasta.
Dia bilang, dalam pembangunan pembangkit baru, swasta mendapat alokasi sekitar 60 pesen dari total kapasitas tambahan untuk Independent Power Producers (IPP).
Namun, Bahlil menegaskan hanya swasta yang kredibel dan sejalan dengan program pemerintah yang akan dilibatkan.
"Tapi swasta yang kredibel, sejalan dengan pemerintah, dan tidak membuat gerakan tambahan di luar arahan pemerintah," ujarnya dalam peresmian proyek ketenagalistrikan, Senin (20/1/2025).
Bahlil mengungkapkan, pemerintah memiliki dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mendatang, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 gigawatt (GW) dengan dukungan jaringan listrik sepanjang 48.000 kilometer sirkuit.
"Kita rencanakan menambah 71 GW dengan jaringan sekitar 48.000 km sirkuit. Jika dibandingkan lurus, panjang ini setara 8.000 km," kata dia.
Bahlil menyebut, meski Indonesia kaya akan sumber daya seperti energi matahari, air, dan angin, tetapi tantangan utama adalah jaringan listrik yang belum memadai untuk mendukung lokasi pembangkit energi baru.
"Jaringan yang dulu dipasang tidak dirancang untuk menjemput tempat-tempat di mana energi baru terbarukan akan dibangun. Karena itu, kita dorong pembangunan jaringan ke depan," jela dia.
Baca Juga: Emiten TRON Gandeng IBC dan Sinoron Bangun Fasilitas Swap Baterai Kendaraan Listrik
Pemerintah menargetkan pengembangan 8.000 MW pembangkit listrik berbasis energi baru pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya menuju bauran energi baru terbarukan sebesar 71 persen pada tahun 2030.
Selain EBT, kebutuhan gas nasional juga diproyeksikan meningkat signifikan. Hingga tahun 2030, kebutuhan gas untuk mendukung energi nasional diperkirakan mencapai 1.471 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day). Angka ini terus bertambah hingga diproyeksikan mencapai 2.659 BBTUD pada tahun 2034.
"Dari 2025 hingga 2030, kebutuhan gas terus meningkat untuk mendukung energi baru terbarukan. Kenaikan ini akan terjadi di setiap regional," pungkas Bahlil.
Berita Terkait
Terpopuler
- 31 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 18 Desember: Ada Gems dan Paket Penutup 112-115
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
- 5 Skincare untuk Usia 60 Tahun ke Atas, Lembut dan Efektif Rawat Kulit Matang
- 5 Mobil Keluarga Bekas Senyaman Innova, Pas untuk Perjalanan Liburan Panjang
- Kuasa Hukum Eks Bupati Sleman: Dana Hibah Pariwisata Terserap, Bukan Uang Negara Hilang
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Pilihan Baru BBM Ramah Lingkungan, UltraDex Setara Standar Euro 5
-
Pelanggan Pertamina Kabur ke SPBU Swasta, Kementerian ESDM Masih Hitung Kuota Impor BBM
-
Kementerian ESDM Larang SPBU Swasta Stop Impor Solar di 2026
-
59 Persen Calon Jamaah Haji Telah Melunasi BIPIH Melalui BSI
-
Daftar Lengkap Perusahaan Aset Kripto dan Digital yang Dapat Izin OJK
-
CIMB Niaga Syariah Hadirkan 3 Produk Baru Dorong Korporasi
-
Negara Hadir Lewat Koperasi: SPBUN Nelayan Tukak Sadai Resmi Dibangun
-
Kemenkop dan LPDB Koperasi Perkuat 300 Talenta PMO Kopdes Merah Putih
-
Kantor Cabang Bank QNB Berguguran, OJK Ungkap Kondisi Karyawan yang Kena PHK
-
Sepekan, Aliran Modal Asing ke Indonesia Masuk Tembus Rp240 Miliar