Suara.com - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan memberikan jatah pembangunan ketenagalistrikan kepada pihak swasta.
Dia bilang, dalam pembangunan pembangkit baru, swasta mendapat alokasi sekitar 60 pesen dari total kapasitas tambahan untuk Independent Power Producers (IPP).
Namun, Bahlil menegaskan hanya swasta yang kredibel dan sejalan dengan program pemerintah yang akan dilibatkan.
"Tapi swasta yang kredibel, sejalan dengan pemerintah, dan tidak membuat gerakan tambahan di luar arahan pemerintah," ujarnya dalam peresmian proyek ketenagalistrikan, Senin (20/1/2025).
Bahlil mengungkapkan, pemerintah memiliki dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT).
Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) mendatang, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit listrik sebesar 71 gigawatt (GW) dengan dukungan jaringan listrik sepanjang 48.000 kilometer sirkuit.
"Kita rencanakan menambah 71 GW dengan jaringan sekitar 48.000 km sirkuit. Jika dibandingkan lurus, panjang ini setara 8.000 km," kata dia.
Bahlil menyebut, meski Indonesia kaya akan sumber daya seperti energi matahari, air, dan angin, tetapi tantangan utama adalah jaringan listrik yang belum memadai untuk mendukung lokasi pembangkit energi baru.
"Jaringan yang dulu dipasang tidak dirancang untuk menjemput tempat-tempat di mana energi baru terbarukan akan dibangun. Karena itu, kita dorong pembangunan jaringan ke depan," jela dia.
Baca Juga: Emiten TRON Gandeng IBC dan Sinoron Bangun Fasilitas Swap Baterai Kendaraan Listrik
Pemerintah menargetkan pengembangan 8.000 MW pembangkit listrik berbasis energi baru pada tahun 2025, sebagai bagian dari upaya menuju bauran energi baru terbarukan sebesar 71 persen pada tahun 2030.
Selain EBT, kebutuhan gas nasional juga diproyeksikan meningkat signifikan. Hingga tahun 2030, kebutuhan gas untuk mendukung energi nasional diperkirakan mencapai 1.471 BBTUD (Billion British Thermal Unit per Day). Angka ini terus bertambah hingga diproyeksikan mencapai 2.659 BBTUD pada tahun 2034.
"Dari 2025 hingga 2030, kebutuhan gas terus meningkat untuk mendukung energi baru terbarukan. Kenaikan ini akan terjadi di setiap regional," pungkas Bahlil.
Berita Terkait
Terpopuler
- Deretan Tokoh Top Bakal Turun Gunung ke UGM Besok, Bahas Nasib Bangsa Lewat Konferensi Republik
- Prabowo Disebut Habiskan Rp5,8 Miliar untuk Hotel di Paris, Sandhy Sondoro: Asoy Geboy Gemoy
- Budget Rp2 Juta Dapat HP Samsung Apa? Ini 3 Pilihan dengan RAM 8 GB, Kamera OIS, Layar AMOLED
- Terpopuler: Lipstik Tahan Lama untuk Bibir Hitam, Sepatu New Balance Tanpa Tali untuk Jalan Jauh
- Pandji Pragiwaksono Soroti 'Pengakuan Terbuka' Prabowo Soal Keterlibatan Partai dalam Tender Negara
Pilihan
-
Jay Idzes Tercoret! Ini Daftar Pemain Timnas Indonesia Hadapi FIFA Matchday
-
Evaluasi Besar-besaran: 8.182 SPPG Pernah Ditangguhkan, 2.213 Masih Berstatus Suspend
-
Kabar Duka, Eks Menhan Jenderal Ryamizard Ryacudu Meninggal Dunia di RSPAD
-
Strategi Berani John Herdman: Mengapa Piala AFF 2026 Jadi Panggung Khusus Pemain Domestik?
-
Insiden Noni Madueke Tanpa Penalti, Eks Wasit Liga Inggris Buka Suara
Terkini
-
Tak Cuma AS, Pemerintah RI Siapkan 'Karpet Merah' DHE SDA Eksportir Asing
-
Perkuat GCG dan Efisiensi, Pengamat Apresiasi Tata Kelola BUMN
-
Danantara Sumberdaya Indonesia Beroperasi, Pemerintah Masih "Buta" Soal Target Kinerja
-
DSI Resmi Kelola Ekspor Mulai 1 Juni, Ada Bocoran Peran Dirjen Bea Cukai
-
Belajar dari 'TikTok', Rugi di Pasar Modal: Bahaya Investasi Berbasis Tren Media Sosial
-
Bisnis Gerai Minuman di Tengah Tekanan Ekonomi, Ada yang Tutup dan Berkembang
-
IHSG Ambles Tapi Aset Emiten Melesat Rp94 Triliun, Ini Penyebabnya
-
Harga CPO Anjlok Pertengahan Tahun 2026, Kemendag Ungkap Penyebabnya
-
Rincian Aturan Baru Pajak UMKM: CV, Firma, dan PT Baru Kehilangan Fasilitas PPh
-
Harga Pangan Kian Meroket: Cabai Merah Besar Tembus Rp107 Ribu, Beras Ikut Naik