3 Negara Ini Sepakat Gunakan Pinjaman Baru untuk Hadapi Krisis Ekonomi

Suara.com - Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan 10 negara ASEAN sepakat untuk meningkatkan jaring pengaman keuangan regional mereka. Salah satunya dengan meluncurkan fasilitas pinjaman baru yang ditujukan untuk menanggapi krisis yang disebabkan oleh pandemi dan bencana alam dengan cepat.

Para pemimpin keuangan dari kelompok yang disebut ASEAN Plus Three sepakat pada pertemuan mereka di Milan, Italia, pada hari Minggu untuk mendirikan fasilitas baru di bawah pengaturan pertukaran mata uang mereka yang dikenal sebagai Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM).

CMIM, yang dibuat setelah krisis keuangan Asia 1997-98, dirancang untuk mendukung stabilitas keuangan regional dengan memungkinkan para anggota memanfaatkan jalur pertukaran mata uang. Fasilitas pembiayaan cepat yang baru akan memungkinkan para anggota untuk mengakses pembiayaan darurat tanpa syarat jika terjadi krisis keuangan yang timbul dari guncangan yang tiba-tiba.

"Kami percaya bahwa fasilitas CMIM yang baru ini akan meningkatkan ketahanan regional," kata kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan bersama dilansir dari Japan Today, Selasa (6/5/2025).

Saat ini, dana CMIM berjumlah 240 miliar dollar AS dalam bentuk cadangan devisa, dengan Jepang dan Tiongkok masing-masing menyumbang 76,8 miliar dollar AS, Korea Selatan 38,4 miliar dollar AS, dan 10 negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara menyumbang total 48 miliar dollar AS.

Dua fasilitas CMIM yang ada seperti instrumen resolusi krisis dan jalur pencegahan. Serta tidak pernah dimanfaatkan karena para anggotanya beralih ke sumber daya lain dengan proses pengambilan keputusan yang lebih sederhana seperti jalur pertukaran bilateral.

Sebagai informasi, CMIM, yang merupakan sebuah kontrak swap mata uang multilateral meliputi semua anggota ASEAN+3, dikembangkan dari jaringan swap bilateral CMI yang sekarang ada untuk memfasilitasi transaksi swap mata uang yang tepat dan berkelanjutan melalui pembentukan sebuah mekanisme pengambilan keputusan bersama di bawah satu kontrak.

Tidak hanya itu, Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM) adalah pengaturan keuangan multilateral yang dirancang untuk memberikan dukungan finansial kepada negara-negara anggota ASEAN+3 (ASEAN dan Tiongkok, Jepang, Korea Selatan) dalam menghadapi krisis keuangan.

CMIM berfungsi sebagai mekanisme bantuan regional yang memungkinkan negara-negara anggota untuk saling membantu satu sama lain dalam situasi keuangan yang sulit. Kesuksesan peluncuran CMIM, bersama dengan pembentukan unit pengawasan regional yang independen, menunjukkan komitmen kuat dan usaha keras negara-negara anggota ASEAN+3 untuk lebih meningkatkan kapasitas regional dalam menjamin resiko buruk dan tantangan ekonomi global.

Baca Juga: BI Gandeng ASEAN+3 Sepakat Jaga Stabilitas Ketahanan Ekonomi

Sebelumnya, Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN+3 menegaskan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas serta meningkatkan integrasi dan ketahanan kawasan melalui sejumlah inisiatif. Deputi Gubernur Filianingsih Hendarta mengatakan inisiatif tersebut meliputi upaya penguatan struktur pendanaan Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), penguatan kerja sama pembiayaan regional (regional financing arrangement) melalui amendemen perjanjian CMIM untuk operasionalisasi Rapid Financing Facility(RFF).

Serta penguatan kapasitas fiskal melalui ASEAN+3 Fiscal Policy Exchange, pengembangan pasar keuangan melalui Asian Bond Markets Initiatives (ABMI), serta penguatan kapasitas AMRO guna mendukung resiliensi kawasan.
"Hal tersebut sejalan dengan dukungan Bank Indonesia terhadap penguatan kerangka CMIM agar CMIM tetap responsif, fleksibel dan dapat membantu negara anggota mengatasi tantangan ke depan," kata Filianingsih.

Dia juga menyampaikan respons kebijakan Bank Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini melalui penguatan bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Pandangan Bank Indonesia tersebut sejalan dengan pandangan Kementerian Keuangan yang menyampaikan bahwa sinergi terus dilakukan antara kebijakan fiskal dan moneter.