Ma'ruf Amin Tagih Janji Presiden Prabowo Soal Ekonomi Syariah: Masih Punya Utang

Suara.com - Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia (RI) Ma'ruf Amin menyebut bahwa Presiden Prabowo Subianto masih belum memenuhi janji soal pengembangan ekonomi syariah.

Salah satunya, dengan membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah. 

Pernyataan ini diungkapkan Ma'ruf saat menghadiri Indonesia Sharia Forum (ISF) 2025 di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin 26 Mei 2025.

"Presiden (Prabowo) sudah bilang kepada saya bahwa beliau masih punya utang kepada saya untuk membentuk Badan Pengembangan Ekonomi Syariah," ujar Ma'ruf yang ditulis, Selasa 27 Mei 2025.

Ma'ruf Amin menjelaskan, Badan Pengembangan Ekonomi Syariah ini akan menggantikan posisi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

"Sekarang ini sedang dalam proses transformasi menuju terbentuknya, jadi Komite Nasional menjadi Badan Pengembangan Ekonomi Syariah," katanya.

Menurut Ma'ruf, pembentukan Badan ini sebenarnya tinggal menunggu tanda tangan dari Prabowo saja.

Dia menegaskan, KNEKS tetap ada hanya saja bertransformasi menjadi badan. 

"Presiden nanti akan segera mengeluarkan Keputusan Presiden tentang Badan Pengembangan Ekonomi Syariah sebagai transformasi dari Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah," kata dia. 

Baca Juga: Pemerintah Dorong Ekonomi Syariah Jadi Pilar Pembangunan Berkelanjutan

Ma'ruf menambahkan, kehadiran Badan ini agar aktivitas dan kegiatan ekonomi syariah di Indonesia bisa dikoordinasikan. 

"Kita tunggu saja, banyak orang mengatakan sekarang masih tidak ada yang mengorkestrasi kegiatan ekonomi syariah," bilang dia.

Untuk diketahui, KNEKS memiliki pengurus yang kebanyakan pejabat pemerintahan, mulai dari Presiden sebagai Ketua, Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua merangkap Ketua Harian, seluruh Menteri Koordinator, dan menteri-menteri terkait.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjadikan ekonomi dan keuangan syariah sebagai instrumen utama dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan inklusif. 

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Mochamad Agus Rofiudin, mengatakan berbagai inisiatif syariah yang telah dijalankan pemerintah menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam dan prinsip keberlanjutan dapat berjalan beriringan. 

Salah satu tonggak penting adalah penerbitan Green Sukuk atau sukuk hijau, yang menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di dunia yang menerbitkan instrumen ini pada 2018.