Panji Winanteya Ruky Dorong Digitalisasi Distribusi Pupuk Bersubsidi Lewat i-Pubers

Suara.com - Direktur Transformasi Bisnis PT Pupuk Indonesia (Persero) Panji Winanteya Ruky menyatakan akan terus meningkatkan kelancaran proses penebusan pupuk bersubsidi melalui aplikasi i-Pubers.

Pihaknya telah melakukan uji coba fitur atau layanan baru pada i-Pubers yang memungkinkan kios pengecer dapat melakukan pemesanan pupuk bersubsidi ke pelaku usaha distribusi.

“Penambahan fitur ini bertujuan untuk memperkuat proses distribusi pupuk subsidi menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi, sekaligus juga meningkatkan akuntabilitas,” jelas Panji di Jakarta, Kamis (12/6/2025).

Pupuk Indonesia, lanjut Panji, telah melakukan uji coba fitur baru i-Pubers tersebut di dua daerah sekaligus, yaitu Kabupaten Madiun, Jawa Timur dan Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung.

Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen bersama antara pemerintah melalui Kementerian Pertanian bersama Pupuk Indonesia untuk mewujudkan penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

“Pemerintah sangat mendorong pembangunan sistem informasi pupuk bersubsidi yang terintegrasi, karena data-data yang diperoleh dapat digunakanan untuk keperluan pendataan petani, alokasi, penagihan, hingga evaluasi penyaluran,” jelas Panji.

Lebih lanjut Panji menjelaskan bahwa i-Pubers sendiri merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian dan Pupuk Indonesia untuk memudahkan petani dalam menebus pupuk bersubsidi di kios resmi.

i-Pubers secara resmi telah beroperasi di seluruh kios-kios pupuk bersubsidi di Indonesia sejak tahun 2024. Petani yang memiliki kuota di e-RDKK dapat menebus pupuk bersubsidi cukup dengan membawa dan menunjukkan KTP.

Lebih lanjut Panji juga menjelaskan bahwa hingga 9 Juni 2025, Pupuk Indonesia telah menyalurkan pupuk bersubsidi sebanyak 3,24 juta ton. Rinciannya pupuk Urea sebesar 1,55 juta ton, pupuk NPK 1,57 juta ton, pupuk NPK formula khusus 25,5 ribu ton, dan pupuk organik 98,6 ribu ton.

Baca Juga: Legislator Asal Bali Apresiasi Penataan Pupuk Bersubsidi oleh Mentan Amran

Sementara itu, stok pupuk secara nasional disebutkan tersedia sebanyak 2 juta ton. Terdiri dari pupuk subsidi sebanyak 1,37 juta ton dan pupuk non-subsidi sebanyak 680,8 ribu ton.

Pupuk bersubsidi merupakan salah satu program strategis pemerintah Indonesia dalam mendukung sektor pertanian dan menjaga ketahanan pangan nasional. Melalui kebijakan ini, petani yang tergolong dalam kategori penerima manfaat dapat membeli pupuk dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan harga pasar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, mengurangi beban biaya produksi, serta mendorong keberlanjutan usaha tani di seluruh wilayah Indonesia.

Distribusi pupuk bersubsidi diatur secara ketat oleh pemerintah melalui sistem e-RDKK (Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok), yang memuat data petani penerima berdasarkan usulan kelompok tani dan diverifikasi oleh dinas pertanian setempat. Hanya petani yang terdaftar dalam e-RDKK dan memiliki lahan sesuai ketentuan yang berhak memperoleh pupuk subsidi.

Untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas distribusi, pemerintah bersama BUMN seperti PT Pupuk Indonesia (Persero) terus melakukan digitalisasi sistem penebusan. Salah satu inovasi terbaru adalah aplikasi i-Pubers, yang memudahkan petani menebus pupuk cukup dengan menunjukkan KTP di kios resmi. Aplikasi ini juga memfasilitasi pemesanan oleh kios ke distributor, sehingga rantai distribusi menjadi lebih terintegrasi dan cepat.

Namun, tantangan dalam pelaksanaan program pupuk bersubsidi masih ada, seperti keterlambatan distribusi, penyalahgunaan, serta ketidaksesuaian antara alokasi dan kebutuhan riil di lapangan. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat, transparansi data, dan peningkatan edukasi kepada petani menjadi kunci keberhasilan program ini.

Secara keseluruhan, pupuk bersubsidi tetap menjadi instrumen vital dalam mendukung petani dan ketahanan pangan nasional. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan teknologi, program ini diharapkan dapat berjalan lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.