Suara.com - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi siap jalankan arahan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyampaikan bahwa ketersediaan pupuk sebelum masa tanam menjadi salah satu kunci keberhasilan mencapai swasembada pangan nasional.
“Sekarang volume pupuk bersubsidi ditambah, jadi tidak hanya aturan yang dipermudah tetapi juga volumenya ditambah,” kata Rahmad ditulis Kamis (6/3/2025).
Sebagai BUMN yang dimandatkan untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi, Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah yang terus melakukan perbaikan-perbaikan pada kebijakan tata kelola pupuk bersubsidi.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025, Pemerintah mempersingkat proses distribusi dan memberikan kemudahan bagi petani untuk menebus pupuk bersubsidi.
Lebih lanjut Rahmad menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2025.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun 2024 yang sekitar 7,3 juta ton. Dengan adanya penambahan ini, Rahmad mengajak seluruh petani, termasuk di Ngawi, Jawa Timur, untuk segera melakukan penebusan di kios-kios resmi.
”Tahun ini alokasinya 9,55 juta ton, untuk Ngawi tahun lalu 71 ribu ton, tahun ini 81 ribu ton. Perintah Pak Menko pupuk harus siap. Kita sampaikan di Ngawi ada 2 gudang pupuk, hampir ada 20 ribu ton pupuk yang kita siapkan. Maka petani yang siap menanam, kita jalankan supaya Indonesia bisa mencapai swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo. Para petani silahkan menebus pupuk karena sudah kita siapkan,” ujar Rahmad.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa ketersediaan pupuk sebelum masa tanam menjadi faktor krusial dalam keberhasilan swasembada pangan. Menurutnya, proses tanam tidak akan optimal tanpa dukungan pasokan pupuk yang memadai.
"Jadi pupuk harus ada sebelum tanam. Banyak aturan yang sudah dipangkas," ujar Zulhas dalam sambutannya.
Baca Juga: Pupuk Bersubsidi Harusnya Dijual Langsung di Desa
Zulhas mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan pangan sebagai program prioritas utama. Menurutnya, sudah terlalu lama sektor pangan hanya mendapatkan perhatian tanpa menjadi fokus utama kebijakan nasional.
Lebih lanjut, Zulhas menekankan bahwa pencapaian swasembada pangan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari semua pihak.
Dengan kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai stakeholder, Zulhas optimis bahwa swasembada pangan bisa benar-benar terwujud dalam waktu dekat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Berapa Harga Sewa Pendopo Soimah? Ini Fasilitas Pendopo Tulungo
- 7 Lipstik Lokal Murah dan Awet, Transferproof Meski Dipakai Makan dan Minum
- 7 Cushion Anti Oksidasi untuk Usia 50 Tahun, Ringan di Wajah dan Bikin Tampak Lebih Muda
- 5 HP Android dengan Kualitas Kamera Setara iPhone 15
- Apakah Produk Viva Memiliki Sunscreen? Segini Harga dan Cara Pakainya
Pilihan
-
Jauh di Bawah Tuntutan Jaksa, Eks Konsultan Kemendikbud Kasus Chromebook Hanya Divonis 4 Tahun
-
Tok! Eks Konsultan Kemendikbudristek Ibam Divonis 4 Tahun Penjara dalam Kasus Chromebook
-
Fenomena Tim Musafir Masih Hiasi Super League, Ketegasan PSSI dan I.League Dipertanyakan
-
Nyanyi Bareng Jakarta: Melodi Penenang bagi Jiwa yang Terpapar Debu Ibu Kota
-
Salah Satu Korban Dikunci dari Luar, Dengar Kiai Ashari Lakukan Aksi Bejat di Kamar Sebelah
Terkini
-
Harga Emas Antam Stagnan pada Libur Panjang, Dibanderol Rp 2.839.000/Gram
-
Pemerintah Justru Pusing Harga Telur Terlalu Murah
-
Aset BCA Syariah Tembus Rp19,9 Triliun, Ini Pendorongnya
-
BSI Habiskan Rp198 Miliar untuk Biayai Makan Bergizi Gratis
-
IHSG Terus Merosot, Dana Asing yang Keluar Rp40,823 Triliun Sepanjang Tahun 2026
-
6 Daftar Promo Spesial Susu Anak di Alfamart, Pilihan Tepat untuk Tumbuh Kembang Si Kecil
-
Program Bedah Rumah 400 Ribu Unit Dirombak, Kementerian PKP Review Aturan BSPS
-
Waspada Penipuan Berkedok Adobe! Satgas PASTI Resmi Blokir Magento Gadungan
-
Skema Bantuan Perumahan Diminta Tak Disamakan dengan Tender Pemerintah
-
Harga Minyak Premium Naik, Mendag Sebut Dipicu Lonjakan CPO Dunia