Suara.com - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi siap jalankan arahan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyampaikan bahwa ketersediaan pupuk sebelum masa tanam menjadi salah satu kunci keberhasilan mencapai swasembada pangan nasional.
“Sekarang volume pupuk bersubsidi ditambah, jadi tidak hanya aturan yang dipermudah tetapi juga volumenya ditambah,” kata Rahmad ditulis Kamis (6/3/2025).
Sebagai BUMN yang dimandatkan untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi, Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah yang terus melakukan perbaikan-perbaikan pada kebijakan tata kelola pupuk bersubsidi.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025, Pemerintah mempersingkat proses distribusi dan memberikan kemudahan bagi petani untuk menebus pupuk bersubsidi.
Lebih lanjut Rahmad menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2025.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun 2024 yang sekitar 7,3 juta ton. Dengan adanya penambahan ini, Rahmad mengajak seluruh petani, termasuk di Ngawi, Jawa Timur, untuk segera melakukan penebusan di kios-kios resmi.
”Tahun ini alokasinya 9,55 juta ton, untuk Ngawi tahun lalu 71 ribu ton, tahun ini 81 ribu ton. Perintah Pak Menko pupuk harus siap. Kita sampaikan di Ngawi ada 2 gudang pupuk, hampir ada 20 ribu ton pupuk yang kita siapkan. Maka petani yang siap menanam, kita jalankan supaya Indonesia bisa mencapai swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo. Para petani silahkan menebus pupuk karena sudah kita siapkan,” ujar Rahmad.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa ketersediaan pupuk sebelum masa tanam menjadi faktor krusial dalam keberhasilan swasembada pangan. Menurutnya, proses tanam tidak akan optimal tanpa dukungan pasokan pupuk yang memadai.
"Jadi pupuk harus ada sebelum tanam. Banyak aturan yang sudah dipangkas," ujar Zulhas dalam sambutannya.
Baca Juga: Pupuk Bersubsidi Harusnya Dijual Langsung di Desa
Zulhas mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan pangan sebagai program prioritas utama. Menurutnya, sudah terlalu lama sektor pangan hanya mendapatkan perhatian tanpa menjadi fokus utama kebijakan nasional.
Lebih lanjut, Zulhas menekankan bahwa pencapaian swasembada pangan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari semua pihak.
Dengan kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai stakeholder, Zulhas optimis bahwa swasembada pangan bisa benar-benar terwujud dalam waktu dekat.
Berita Terkait
Terpopuler
- Panglima TNI Kunjungi PPAD, Pererat Silaturahmi dan Apresiasi Peran Purnawirawan
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- Profil Komjen Suyudi Ario Seto, Calon Pengganti Kapolri Listyo Sigit Prabowo?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
Pilihan
-
Desy Yanthi Utami: Anggota DPRD Bolos 6 Bulan, Gaji dan Tunjangan Puluhan Juta
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta
-
Pengumuman Seleksi PMO Koperasi Merah Putih Diundur, Cek Jadwal Wawancara Terbaru
-
4 Rekomendasi HP Tecno Rp 2 Jutaan, Baterai Awet Pilihan Terbaik September 2025
-
Turun Tipis, Harga Emas Antam Hari Ini Dipatok Rp 2.093.000 per Gram
Terkini
-
Utang Luar Negeri Turun Jadi 432,5 Miliar Dolar AS, Ini Sebabnya
-
Syarat Gaji Minimal untuk Pengajuan KPR Subsidi Pemerintah: UMR Bisa Dapat?
-
Peserta JKN di Aceh Selatan Rasakan Manfaat Layanan Kesehatan Tanpa Hambatan
-
Pemerataan Pembangunan Infrastruktur hingga ke Wilayah Timur Indonesia
-
Telkom Hadirkan Fasilitas Air Bersih bagi Masyarakat Adat Bonokeling di Banyumas
-
Buah Konsistensi dan Keunggulan Tata Kelola, Telkom Akses Pertahankan TOP GRC Award 2025
-
Menkeu Purbaya Guyur Bank BUMN Rp200 Triliun, Para Bos Himbara Disebut Pusing Tujuh Keliling
-
9 Kontroversi Bahlil Lahadalia Sejak Menjabat Menteri
-
Ekonomi Dalam Negeri Makin Membaik Dorong IHSG Bergerak Menguat Hingga 1 Persen
-
Kabar Gembira! Pemerintah Bebaskan Pajak Gaji di Bawah Rp10 Juta