Suara.com - Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero), Rahmad Pribadi siap jalankan arahan Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan yang menyampaikan bahwa ketersediaan pupuk sebelum masa tanam menjadi salah satu kunci keberhasilan mencapai swasembada pangan nasional.
“Sekarang volume pupuk bersubsidi ditambah, jadi tidak hanya aturan yang dipermudah tetapi juga volumenya ditambah,” kata Rahmad ditulis Kamis (6/3/2025).
Sebagai BUMN yang dimandatkan untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi, Rahmad mengatakan Pupuk Indonesia menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah yang terus melakukan perbaikan-perbaikan pada kebijakan tata kelola pupuk bersubsidi.
Melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 6 Tahun 2025, Pemerintah mempersingkat proses distribusi dan memberikan kemudahan bagi petani untuk menebus pupuk bersubsidi.
Lebih lanjut Rahmad menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 9,55 juta ton untuk tahun 2025.
Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan realisasi penyaluran pada tahun 2024 yang sekitar 7,3 juta ton. Dengan adanya penambahan ini, Rahmad mengajak seluruh petani, termasuk di Ngawi, Jawa Timur, untuk segera melakukan penebusan di kios-kios resmi.
”Tahun ini alokasinya 9,55 juta ton, untuk Ngawi tahun lalu 71 ribu ton, tahun ini 81 ribu ton. Perintah Pak Menko pupuk harus siap. Kita sampaikan di Ngawi ada 2 gudang pupuk, hampir ada 20 ribu ton pupuk yang kita siapkan. Maka petani yang siap menanam, kita jalankan supaya Indonesia bisa mencapai swasembada pangan seperti yang dicita-citakan Presiden Prabowo. Para petani silahkan menebus pupuk karena sudah kita siapkan,” ujar Rahmad.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan bahwa ketersediaan pupuk sebelum masa tanam menjadi faktor krusial dalam keberhasilan swasembada pangan. Menurutnya, proses tanam tidak akan optimal tanpa dukungan pasokan pupuk yang memadai.
"Jadi pupuk harus ada sebelum tanam. Banyak aturan yang sudah dipangkas," ujar Zulhas dalam sambutannya.
Baca Juga: Pupuk Bersubsidi Harusnya Dijual Langsung di Desa
Zulhas mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan pangan sebagai program prioritas utama. Menurutnya, sudah terlalu lama sektor pangan hanya mendapatkan perhatian tanpa menjadi fokus utama kebijakan nasional.
Lebih lanjut, Zulhas menekankan bahwa pencapaian swasembada pangan tidak bisa dilakukan oleh pemerintah pusat saja, melainkan membutuhkan kerja sama dari semua pihak.
Dengan kerja sama erat antara pemerintah pusat, daerah, serta berbagai stakeholder, Zulhas optimis bahwa swasembada pangan bisa benar-benar terwujud dalam waktu dekat.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Mobil Hybrid Paling Murah dan Irit, Cocok untuk Pemula
- 7 HP Terbaru di 2026 Spek Premium, Performa Flagship Mulai Rp3 Jutaan
- Bedak Apa yang Tahan Lama? Ini 5 Produk yang Bisa Awet hingga 12 Jam
- Bedak Apa yang Bikin Muka Glowing? Ini 7 Rekomendasi Andalannya
- 7 Sepatu Running Adidas dengan Sol Paling Empuk dan Stabil untuk Pelari
Pilihan
-
Ucap Sumpah di atas Alkitab, Keponakan Prabowo Sah Jabat Deputi Gubernur BI
-
Liburan Keluarga Berakhir Pilu, Bocah Indonesia Ditabrak Mati di Singapura
-
Viral Oknum Paspampres Diduga Aniaya Driver Ojol di Jakbar, Dipicu Salah Titik dan Kata 'Monyet'
-
Hasil Rapat DPR: Pasien PBI BPJS Tetap Dilayani, Pemerintah Tanggung Biaya Selama 3 Bulan
-
OJK Bongkar Skandal Manipulasi Saham, PIPA dan REAL Dijatuhi Sanksi Berat
Terkini
-
Aturan Baru Free Float Saham Saat IPO, Kapitalisasi Pasar Disorot
-
BRI Dukung Asta Cita, Salurkan Rp1,774 T untuk Program 3 Juta Rumah
-
Waspada! Modus Phishing hingga Social Engineering Masih Intai Nasabah Bank
-
Pemerintah Klaim Harga Pangan Masih Stabil Jelang Imlek dan Ramadan
-
BUMN Kerahkan Produk Unggulan untuk Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
-
Ubah Indentitas, Mayoritas Bisnis PIPA akan Lebih Condong ke Migas
-
Pastikan Harga Rumah Subsidi Tak Melejit, Menteri PKP: Program Gentengisasi Masih Dikaji!
-
Tok! Pemerintah Gratiskan PPN 100 Persen untuk Tiket Pesawat Lebaran 2026, Cek Syaratnya
-
DJP Endus Pengemplang Pajak di Sektor Baja dan Hebel
-
Alasan Pemerintah Gunakan Beras Bulog untuk Jemaah Haji