Suara.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) secara resmi meluncurkan program penanganan stunting terpadu yang menggabungkan inovasi teknologi digital dan pemberdayaan komunitas lokal. Program ini dilaksanakan sejak Maret hingga Juni 2025 di empat wilayah prioritas, yakni Pamekasan (Jawa Timur), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Senaru (Nusa Tenggara Barat).
Melalui pendekatan berbasis komunitas dan pemanfaatan teknologi, program ini bertujuan untuk memberikan solusi konkret dalam mengatasi masalah stunting yang hingga kini masih menjadi tantangan serius di berbagai daerah di Indonesia. Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, prevalensi stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 37,9%, tertinggi di tingkat nasional.
Program ini diawali dengan Training of Trainer (ToT) bagi para kader kesehatan lokal, yang dibekali keterampilan digital serta pemahaman komprehensif mengenai isu stunting dan gizi anak. Salah satu inovasi utama dari inisiatif ini adalah penerapan aplikasi Stuntinghub, sebuah platform digital yang dikembangkan oleh Telkom untuk membantu kader dalam melakukan pencatatan, pemantauan, dan pelaporan pertumbuhan anak secara berkala.
Setelah pelatihan, para kader melaksanakan penyuluhan di berbagai titik layanan masyarakat, seperti puskesmas, balai desa, dan tempat ibadah. Secara bersamaan, aplikasi Stuntinghub mulai diimplementasikan di lapangan dan dioperasikan secara langsung oleh kader yang telah terlatih.
Sebagai bagian dari intervensi gizi, program ini juga mencakup pelaksanaan 90 Hari Pemberian Makanan Tambahan (PMT) untuk anak-anak dengan status gizi buruk. Menu makanan yang diberikan dirancang berbasis pangan lokal, seperti nasi jagung, sayur kelor, pepes ikan, dan bubur labu, yang dimasak oleh kader secara mandiri menggunakan bahan yang tersedia di lingkungan setempat. Distribusi makanan dilakukan setiap hari ke rumah-rumah sasaran.
Kegiatan ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai pemangku kepentingan daerah. Di Kabupaten Manggarai Barat, pembukaan program dihadiri oleh Wakil Ketua PKK Ibu Maria Falentina Meli, Kepala Dinas Kesehatan Bapak Adrianus Ojo, Kepala Telkom Labuan Bajo Natris Humris, perwakilan Yayasan Sundelion Rizkiana Putri, serta jajaran Puskesmas Batu Cermin.
Program ini dilaksanakan di Senaru, Pamekasan, dan Makassar, dengan respons positif dari masyarakat. Di masing-masing wilayah, kader kesehatan tidak hanya menjalankan pemantauan gizi, namun juga berperan sebagai agen perubahan yang mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
“Kami tinggal di kaki gunung, kadang akses ke puskesmas susah. Dengan adanya program ini, kader sering datang membawa makanan sehat dan memeriksa perkembangan anak saya. Saya juga diajari cara memasak dari bahan yang ada di kebun sendiri,” ujar warga Desa Senaru, NTB Liana Sari.
SGM Social Responsibility Telkom Hery Susanto menyatakan bahwa program ini merupakan bagian dari komitmen Telkom dalam memperluas dampak sosial melalui pemanfaatan digitalisasi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar bangsa.
Baca Juga: Bertujuan Jadi Penggerak Ekosistem Digital yang Berdaya Saing Global, Telkom Terus Perkuat Posisi
“Kami percaya bahwa digitalisasi harus mampu menjangkau akar permasalahan sosial, termasuk isu stunting yang sangat krusial. Melalui Stuntinghub, kami tidak hanya menghadirkan solusi berbasis teknologi, tetapi juga memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama perubahan. Inisiatif ini selaras dengan upaya Telkom dalam mendukung pencapaian SDGs dan mendorong masyarakat yang mampu membawa dampak nyata bagi lingkungannya,” ungkap Hery.
Melalui inisiatif ini, Telkom memperkuat peran sebagai katalisator perubahan sosial dengan mengedepankan pendekatan berbasis data dan teknologi. Integrasi platform digital dengan peran aktif komunitas lokal menjadi strategi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas kesehatan anak dan keluarga. Upaya ini sekaligus menjadi kontribusi nyata Telkom dalam mendukung agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya poin 2 (Tanpa Kelaparan) dan poin 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera), demi terciptanya generasi masa depan yang lebih sehat dan tangguh. ***
Berita Terkait
-
Bertujuan Jadi Penggerak Ekosistem Digital yang Berdaya Saing Global, Telkom Terus Perkuat Posisi
-
Program Digistar Class Intern 2025 Batch 3 untuk Mahasiswa Kembali Dibuka Telkom
-
Anak Usaha Telkom Ungkap Rencana Bisnis 2025 Melalui Tiga Portofolio Utama
-
Iduladha 1446H: TelkomGroup Distribusikan 946 Hewan Kurban untuk Masyarakat
-
Perkuat Adopsi AI di Indonesia, Telkom dan IBM Luncurkan Sovereign AI Platform
Terpopuler
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- 6 Rekomendasi Sabun Mandi di Alfamart yang Wangi Semerbak dan Antibakteri
- Tembus Pelosok Bumi Tegar Beriman: Pemkab Bogor Tuntaskan Ratusan Kilometer Jalan dari Barat-Timur
- Bupati Kulon Progo Hapus Logo Geblek Renteng hingga Wajibkan Sekolah Pasang Foto Kepala Daerah
- Ahmad Sahroni Resmi Kembali Jabat Pimpinan Komisi III DPR, Gantikan Rusdi Masse
Pilihan
-
Jadwal Buka Puasa Bandar Lampung 21 Februari 2026: Waktu Magrib & Salat Isya Hari Ini
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
Terkini
-
Lalamove Tebar BHR dan Jaminan Sosial buat Mitra Driver
-
Deal Prabowo-Trump! RI Tak Bisa Pajaki Google, Netflix Hingga Meta
-
Modal Rp300 Ribu, Wanita Ini Sukses Bangun Pilar Ekonomi Keluarga
-
Trump 'Ngamuk' Lagi! Tarif Global 10% Menanti, RI Mulai Pasang Kuda-kuda
-
Prabowo Deal! Produk AS Tak Perlu Sertifikasi Halal Masuk ke RI
-
Simalakama Tarif Trump, Apa Kabar Indonesia?
-
Harga Bitcoin Tertekan Pekan Ini, Analis Ungkap Alasannya
-
Frekuensi Transaksi Harian BEI Pecah Rekor Pekan Ini
-
OJK Siapkan Tanda Khusus Bagi Emiten Tak Penuhi Free Float, Paksa Transparansi atau Delisting?
-
Seskab Teddy Ngambek ke Menteri Rosan Gegara Cuma Jadi 'Pajangan' saat Konpres Perjanjian Dagang