Bank Dunia: Pinjaman Utang Negara Berkembang Tidak Transparan

Suara.com - World Bank atau Bank Dunia melaporkan beberapa negara berkembang tidak melaporkan utangnya secara transparan. Lantaran, banyak negara berkembang beralih ke pengaturan pinjaman di luar anggaran dan lebih kompleks sebagai respons terhadap lingkungan pembiayaan yang lebih ketat.

Sehingga semakin sulit untuk menilai eksposur utang publik secara menyeluruh, menurut laporan Bank Dunia baru tentang transparansi utang. Untuk mengatasi masalah ini, laporan tersebut merekomendasikan perubahan mendasar dalam cara negara debitur dan kreditur melaporkan dan mengungkapkan utang.

"Termasuk cakupan yang lebih luas tentang apa yang dilaporkan dan pengungkapan yang lebih mendalam, per pinjaman. Ketika utang tersembunyi terungkap, pendanaan mengering dan syarat-syarat menjadi semakin buruk," kata Direktur Pelaksana Senior Bank Dunia Axel van Trotsenburg dilansri dalam lama resmi Bank Dunia, Senin (23/6/2025).

Laporan, transparansi utang radikal menunjukkan bahwa meskipun proporsi negara berpenghasilan rendah yang menerbitkan beberapa data utang telah tumbuh dari di bawah 60 persen menjadi lebih dari 75 persen sejak 2020.

Hanya 25 persen yang mengungkapkan informasi tingkat pinjaman pada utang yang baru dikontrak. Meningkatnya pengaturan pembiayaan yang kompleks dan sering kali tidak transparan seperti penempatan swasta, pertukaran bank sentral, dan transaksi yang dijaminkan telah semakin mempersulit pelaporan.

“Kasus utang yang tidak dilaporkan baru-baru ini telah menyoroti lingkaran setan yang dapat dipicu oleh kurangnya transparansi," kata Direktur Pelaksana Senior Bank Dunia Axel van Trotsenburg.

Menurut dia, ketika utang tersembunyi muncul, pembiayaan mengering dan persyaratan memburuk. Negara-negara beralih ke transaksi yang tidak transparan dan dijaminkan.

Bahkan, memperingatkan utang yang tidak dilaporkan secara transparan berpotensi memicu krisis.
"Transparansi utang radikal, yang membuat informasi yang tepat waktu dan dapat diandalkan dapat diakses, sangat penting untuk memutus siklus tersebut," katanya.

Menurut laporan tersebut, utang yang diterbitkan di dalam negeri juga meningkat, tetapi standar pengungkapan tidak memadai. Negara-negara juga beralih ke restrukturisasi utang parsial dan rahasia yang diam-diam dengan kreditor tertentu, sehingga menghilangkan informasi penting dari pasar.

Baca Juga: Metode Penghitungan Angka Kemiskinan BPS Beda dengan Bank Dunia

Laporan tersebut merekomendasikan debitur dan kreditor mengambil langkah-langkah mendesak untuk meningkatkan praktik transparansi. Ini termasuk reformasi hukum dan peraturan yang mewajibkan transparansi dalam kontrak pinjaman dan pengungkapan persyaratan pinjaman, partisipasi penuh oleh negara-negara kreditor dalam proses rekonsiliasi utang yang komprehensif.

Lalu audit yang lebih teratur dan pengawasan nasional yang lebih baik, dan rilis publik persyaratan restrukturisasi utang setelah perjanjian diselesaikan.

"Transparansi utang bukan hanya masalah teknis—ini adalah kebijakan publik strategis yang membangun kepercayaan, mengurangi biaya pinjaman, dan menarik investasi,” kata Pablo Saavedra, Wakil Presiden Bank Dunia untuk Kemakmuran.

"Transparansi utang yang radikal tidak hanya mendukung keberlanjutan utang tetapi juga membuka investasi sektor swasta untuk mendorong penciptaan lapangan kerja," tambahnya.

Misalnya Senegal telah menggunakan penempatan utang swasta saat bernegosiasi dengan Dana Moneter Internasional (IMF) terkait pelaporan yang tidak akurat atas utang sebelumnya.
Di Nigeria, bank sentral mengungkapkan pada awal 2023 bahwa miliaran dolar AS dari cadangan devisanya terikat dalam kontrak keuangan kompleks yang dinegosiasikan oleh kepemimpinan sebelumnya.

Bank Dunia menyatakan bahwa cakupan pinjaman yang lebih luas dan pengungkapan mendalam per pinjaman akan memungkinkan komunitas internasional menilai sepenuhnya tingkat eksposur utang publik. Inti dari upaya Bank Dunia untuk mempromosikan transparansi utang adalah program bantuan teknisnya.