Suara.com - Pemerintah Indonesia masih terus berjuang agar beberapa komoditas unggulan bisa masuk ke pasar Amerika Serikat (AS) dengan tarif 0 persen, bukan 19 persen yang sudah ditetakan.
Hal ini diungkapkan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, yang merupakan salah satu delegasi negosiator mendampingi Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Susiwijono menjelaskan bahwa negosiasi masih berlanjut, sembari menanti kebijakan tarif baru berlaku efektif pada 1 Agustus 2025.
"Tarif resiprokal kita kemarin dari Trump sudah memutuskan final 19%, tapi masih ada ruang negosiasi di sana," kata Susiwijono di Kemenko Ekonomi, Jakarta, Jumat (18/7/2025).
Pemerintah Indonesia, melalui tim negosiatornya lanjut dia, sedang memainkan strategi "kebutuhan AS". Susiwijono menyebut, ada sejumlah komoditas Indonesia yang sangat dibutuhkan AS dan sulit diproduksi di sana, namun sangat 'andal' jika diekspor dari Indonesia.
"Ada beberapa produk komoditas kita yang istilahnya itu sangat dibutuhkan AS, tidak bisa diproduksi di sana, tapi sangat reliable kalau diekspor dari Indonesia. Itu kita nego supaya tarifnya 0%. Itu banyak produknya sedang kita negokan mulai CPO, kopi, kakao, sampai nikel ada list produknya cukup banyak," ungkap Susiwijono, merinci daftar 'target' utama yang diharapkan bisa menikmati keistimewaan tarif nol persen.
Dengan strategi ini, Susiwijono berharap tidak semua produk Indonesia harus pasrah dengan tarif final 19% dari AS. Indonesia kini secara aktif mengajukan kelompok-kelompok komoditas yang dinilai strategis dan vital bagi AS agar bisa mendapatkan tarif istimewa tersebut.
"Kita yakin akan bisa negokan sampai 0%. (Berapa komoditas) kelompok-kelompok komoditasnya mungkin nanti masih akan bertambah. Kita belum punya list pastinya, kan kita ajukan ke mereka," imbuhnya, menandakan bahwa daftar ini masih bisa berekspansi.
Negosiasi ini akan mencapai puncaknya dengan adanya pernyataan bersama (joint statement) antara pemerintah Indonesia dan AS. Dokumen final ini akan memuat seluruh komitmen dan kesepakatan yang dicapai kedua negara, dan diharapkan akan keluar dalam waktu dekat.
Baca Juga: Garuda Siap Borong Pesawat Boeing Setelah Kesepakatan Tarif Trump, Berapa Banyak?
"Di situ nanti teman-teman akan melihat lengkap komitmen kita apa saja yang selama ini juga sudah mulai diberitakan. Nanti secara formal ada di joint statement itu. Ini kita sudah sepakat, dokumen finalnya sudah jadi. Kita tinggal nunggu," beber Susiwijono,
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Sunscreen Lokal untuk Hempas Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harganya
- Sepatu Lari Cocok untuk Jalan Kaki? Ini 3 Sepatu Terbaik Menurut Pakar Beserta Harganya
- 5 Motor yang Jadi Mimpi Buruk Mekanik, Montir Langsung Pura-Pura Sibuk
- realme C100i Jadi Andalan Anak Muda, Baterai Awet 6 Tahun dan Reverse Charging
- Akhir Dilema PCX vs Vario: Skutik Baru Honda Hadir Bawa Kamera Dashcam dan Mesin Lebih Buas
Pilihan
-
Prabowo Copot Dadan Hindayana, Nanik S Dayang Resmi Jadi Kepala BGN!
-
674 Korban Kebakaran Kemayoran Mengungsi, Posko Bantuan dan Layanan Kesehatan Disiagakan
-
Kebakaran Kemayoran: Ratusan KK Terdampak, Korban Dievakuasi ke RS Hermina
-
Atma Jaya Yogyakarta Temukan Empat Mahasiswa Terlibat Kasus Riset AI, Kampus Siapkan Sanksi
-
Prabowo: Kalau Kita Lapar, Tidak Ada Bangsa Lain yang Kasihan dan Bantu
Terkini
-
Neraca Perdagangan RI Surplus 72 Bulan Beruntun di April 2026, Tapi Terendah dalam 5 Tahun
-
Impor RI Melonjak 25,21 Miliar USD April 2026, Sektor Migas Naik Tajam 82%
-
Premi Bisnis Baru Asuransi Jiwa Tumbuh 5 Persen
-
Demi Stok Tak Langka, ESDM Bisa Setiap Saat Stop Ekspor Perusahaan Migas
-
Asurasi Inhealth Ubah Identitas, Jamin Tak Kurangi Layanan ke Nasabah
-
Perusahaan Logistik Gali Cuan Bisnis Jastip di Ajang PRJ
-
Bukan Sekadar Tren, Ini Alasan Web3 Bakal Mengubah Karier dan Bisnis Masa Depan
-
Dana Asing Hengkang Rp 1,37 T Meski IHSG Menguat, Saham Prajogo Pangestu Jadi Sasaran
-
Digendong GoTo dan Grab, Sayurbox dan HappyFresh Mau Merger?
-
Nilai Ekspor RI Naik 5,48% Jadi 92,15 Miliar USD hingga April 2026, Ditopang Sektor Non Migas