Alasan Revisi Outlook Negatif Ekonomi Indonesia dari Fitch Ratings

Suara.com - Keputusan Fitch Ratings untuk mengubah prospek ekonomi Indonesia dari stabil menjadi negatif memicu pertanyaan, mengapa lembaga kredibel ini memberikan penilaian yang cenderung "suram" di saat pertumbuhan ekonomi Indonesia terlihat masih stabil di angka 5 persen?

Berdasarkan riset Suara.com pada laporan terkait, alasan utama Fitch berfokus pada sisi fiskal dan tata kelola kebijakan.

Ada kekhawatiran mendalam mengenai kemampuan pemerintah dalam menjaga keseimbangan anggaran di tengah rencana pengeluaran sosial yang melonjak drastis pada semester pertama tahun 2026.

Salah satu poin yang menjadi perhatian utama Fitch adalah implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ambisius ini diperkirakan memakan biaya hingga 1,3% dari PDB.

Fitch menilai, rencana pemerintah untuk memprioritaskan pengeluaran besar ini di awal tahun 2026 dapat memicu pembengkakan defisit anggaran yang melampaui batas aman.

Fitch memproyeksikan defisit fiskal Indonesia pada 2026 akan menyentuh angka 2,9% dari PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan target yang dipasang pemerintah sebesar 2,7%.

Perbedaan proyeksi ini muncul karena Fitch menggunakan asumsi penerimaan negara yang lebih konservatif dibandingkan estimasi optimis pemerintah.

"Upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketegangan sosial yang masih ada setelah protes tahun lalu akan mendorong pengeluaran sosial lebih tinggi, termasuk program Makan Bergizi Gratis (1,3% dari PDB). Rencana untuk memprioritaskan pengeluaran di semester I-2026 dapat menambah risiko defisit fiskal," tulis draf laporan Fitch.

Lemahnya Tata Kelola

Baca Juga: Properti Dinilai Tetap Jadi Motor Ekonomi, Asal Tak Didominasi Segelintir Pelaku Usaha

Selain masalah belanja, sisi pendapatan negara juga menjadi rapor merah. Fitch memperkirakan rasio penerimaan pemerintah terhadap PDB Indonesia hanya akan berada di kisaran 13,3% pada periode 2026-2027. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan rata-rata negara lain yang memiliki peringkat kredit BBB.

Meskipun pemerintah tengah gencar melakukan upaya peningkatan kepatuhan pajak, Fitch menilai dampaknya tidak akan signifikan dalam waktu dekat.

Kondisi ini diperparah dengan biaya pembayaran utang yang semakin tinggi, yang mulai menggerus ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur produktif lainnya.

Isu sentralisasi pengambilan keputusan juga tidak luput dari pengamatan. Fitch menilai bahwa konsistensi dan kredibilitas bauran kebijakan ekonomi Indonesia kini berada dalam tekanan.

Kurangnya transparansi dalam beberapa proses pengambilan keputusan strategis dikhawatirkan dapat memperburuk indikator tata kelola nasional.

Di sisi eksternal, Fitch mencatat bahwa defisit transaksi berjalan diperkirakan melebar menjadi 0,8% dari PDB pada 2026 akibat melemahnya ekspor bersih. Hal ini membuat posisi Rupiah menjadi rentan terhadap volatilitas global.

Sentimen investor disebut masih sangat rapuh. Kekhawatiran terkait tata kelola pasar modal dan volatilitas pasar domestik berpotensi memicu arus keluar modal (capital outflow).

Jika ini terjadi, tekanan terhadap nilai tukar akan meningkat dan pada akhirnya menaikkan biaya pinjaman bagi pemerintah untuk menambal defisit anggaran.