42 Ribu Pekerja Terkena PHK di Tahun Pertama Prabowo Menjabat

Suara.com - Awan kelabu menyelimuti pasar tenaga kerja Indonesia. Pasalnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat sepanjang tahun 2025 hingga bulan Juni, jumlah korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) telah mencapai 42.385 pekerja.

Ironisnya angka ini, melonjak tajam sekitar 32,19 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang hanya 32.064 pekerja.

Fenomena ini sontak menjadi sorotan tajam, mengingat ini adalah tahun pertama masa jabatan Presiden Prabowo Subianto yang gencar menggaungkan stabilitas ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Berdasarkan dokumen Tenaga Kerja Ter-PHK dari Satudata Kemnaker, peta persebaran PHK menunjukkan titik-titik merah di sentra industri.

Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah PHK paling banyak, mencapai 10.995 pegawai. Disusul ketat oleh Jawa Barat dengan 9.494 pegawai, dan Banten dengan 4.267 pekerja.

Data ini mengindikasikan bahwa sektor-sektor industri di pulau Jawa, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi, kini berada di bawah tekanan hebat.

Ribuan keluarga terancam kehilangan mata pencarian, memicu kekhawatiran akan dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas.

Dikonfirmasi terkait data yang meresahkan ini, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli tak menampik fakta pahit tersebut.

Ia mengatakan, kondisi ini disebabkan oleh berbagai macam alasan, baik internal bisnis maupun faktor eksternal.

Baca Juga: Intip Jersey Como 1907, Hasil Karya Tangan Lentik Anak Presiden Prabowo

"PHK itu sendiri penyebabnya macam-macam. Ada PHK itu karena memang industri-nya memang pasarnya sedang turun, ada industri yang dia berubah model bisnisnya, kemudian ada yang ada isu terkait dengan internal, hubungan industrial, dan seterusnya," kata Yassierli, ditemui usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi IX DPR RI di Senayan, Jakarta, Selasa (22/7/2025).

Yassierli mengindikasikan bahwa badai PHK ini bukan masalah tunggal. Kombinasi dari lesunya permintaan pasar, pergeseran model bisnis yang menuntut efisiensi atau otomatisasi, hingga masalah internal perusahaan atau hubungan industrial yang memburuk, semua berkontribusi pada lonjakan angka PHK yang mengkhawatirkan ini.

Melihat tren peningkatan yang signifikan dan kompleksnya penyebab, ada kekhawatiran besar bahwa angka 42 ribu korban PHK ini berpotensi makin bertambah hingga akhir tahun.

Kemnaker sendiri saat ini sudah mulai membuat laporan secara lebih detail, merinci data per provinsi hingga sektor industri terdampak PHK.