Suara.com - Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani menjamin proses perizinan investasi di Indonesia akan jauh lebih mudah dan cepat. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
Aturan ini, kata Rosan, menjadi dasar hukum untuk memberikan kepastian berinvestasi. Fitur andalannya adalah implementasi fiktif-positif. Ini artinya, jika sebuah kementerian teknis lambat dalam memproses izin, izin tersebut bisa diterbitkan secara otomatis oleh BKPM!
"Tapi sekarang dengan adanya PP Nomor 28 ini... apabila dalam waktu yang sudah ditentukan, misalnya dalam waktu 10 hari, belum ada kabar dari kementerian terkait lainnya, kami otomatis bisa mengeluarkan izinnya," tegas Rosan dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Kuartal II-2025 di Jakarta, Selasa (5/8/2025).
Rosan menjelaskan, selama ini perizinan investasi kerap terhambat karena melibatkan hingga 18 kementerian dan badan. Alhasil, prosesnya bisa molor berbulan-bulan, membuat investor frustasi.
Inisiatif fiktif-positif ini langsung disambut positif oleh pengusaha internasional karena memberikan kepastian waktu. Sistem ini juga terintegrasi pada Online Single Submission (OSS), platform terpusat untuk perizinan usaha. Dengan kemudahan ini, Rosan optimis target investasi bisa tercapai.
"Insyaallah sesuai yang ditargetkan oleh Bappenas kepada kami bisa tercapai. Kami meyakini di triwulan berikutnya akan terjadi peningkatan yang sangat-sangat baik juga," terang Rosan, yang juga CEO Danantara.
Sebagai informasi, tahun 2025 Kementerian Investasi ditugaskan untuk menarik investasi sebesar Rp1.905 triliun, dengan target ambisius hingga Rp13.000 triliun pada 2029.
Rosan juga menyinggung peran investasi yang krusial terhadap pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut, investasi berkontribusi sebesar 2,06% terhadap pertumbuhan ekonomi di kuartal II 2025, yang secara keseluruhan berada di angka 5,12% menurut BPS.
"Investasi di kuartal II ini mengalami peningkatan yang sangat-sangat baik... terutama memang di daerah Jawa, Jawa Barat dan juga Sulawesi, itu yang memang kalau kita lihat kontribusi dari kenaikan investasinya cukup meningkat, sangat tajam," pungkasnya.
Baca Juga: Aneh Bin Ajaib! Pertumbuhan Ekonomi 5,12% Diragukan, Menko Airlangga Pasang Badan Bela BPS
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- Gaji di Bawah Rp 8 Juta Kini Masuk Kategori Berpenghasilan Rendah
- 4 Genset Mini Portable Praktis dan Senyap, Solusi Saat Mati Listrik
- Mahasiswa UBK Tuntut Pengurus BEM Mundur usai Diduga Terima Suap dari Wapres Gibran
- Ikuti Jejak Hotel Sultan, Otto Hasibuan Diminta Ikhlas Lepas Lapangan Golf Ottolima ke Negara
- Isu Rapat Khusus Berisi Perintah Awasi Gibran, Gerindra Sebut Hanya Mengawasi Harga Sembako
Pilihan
-
Program Ayah Ambil Rapor Tuai Dilema, Anak Yatim hingga Buruh Harian Punya Cerita Berbeda
-
Jelang Lawan Mesir, Striker Iran Mehdi Taremi Ditahan Otoritas AS
-
Semua Pengurus BEM FH UBK Dipecat, Kasus Suap Rp 20 Juta dari Polisi
-
Satu Kapal Tanker Pertamina Lolos dari Selat Hormuz
-
Tahan Inggris, Pelatih Ghana Sindir VAR: Saya Tak Yakin Masih Berfungsi
Terkini
-
Purbaya Sidak Pabrik Baja Asal China, Diduga Akali Pajak karena Cuma Bayar Rp 20 M
-
Bitcoin dkk Diramal Bisa Jadi Sistem Finansial Alternatif RI Dalam Waktu 3 Tahun
-
Delapan Klaster Program Prioritas Nasional di 2027
-
Bahlil Minta Lebih Banyak Lahan untuk Sawit demi Ambisi B80
-
Bahlil Stop Ekspor Batu Bara Usai PLN Kekurangan Pasokan
-
Sandiaga Uno Suntik Modal MUTU, Pasar Karbon RI Jadi Incaran
-
Jasa Marga Tingkatkan Komitmen Pengelolaan Green Toll Road dan Transformasi Rest Area Berkelanjutan
-
LPS Naikkan Bunga Penjaminan Simpanan Rupiah, Kini Tembus 3,75%
-
Toko Online Wajib Punya NIB, Termasuk Penjual Barang Bekas: Ini Ketentuannya
-
LPDB Koperasi Ajak Gerakan Credit Union Perkuat Koperasi Desa Merah Putih