- Pemerintah Bakal Terapkan Impor BBM Satu Pintu di Pertamina
- Pertamina Dipilih Karena Bagian dari Respresentatif Negara
- SPBU Swasta Diminta untuk Kerja Sama dengan Pertamina
Suara.com - Pemerintah berencana untuk menggulirkan kebijakan impor bahan bakar minyak (BBM) satu pintu. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menunjuk PT Pertamina (Persero) sebagai perusahaan yang akan mengimpor BBM.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, menjelaskan Pertamina dipilih sebagai pelaksana impor BBM, karena merupakan perwakilan dari negara.
Ia melanjutkan, rencana kebijakan ini juga dalam rangka menjaga kedaulatan energi dalam negeri, sehingga energi di dalam negeri tidak dimanfaatkan oleh asing maupun banyak orang.
"Pertamina itu representasi negara. Tetapi yang lainnya (SPBU swasta) kita kasih. Kita kan tidak mau cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini. Semuanya diserahkan kepada teori pasar. Nanti ada apa-apa gimana," ujarnya di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (17/9/2025).
Menurut Bahlil, sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya, SPBU swasta sudah diberikan kuota impor BBM yang sama dengan Pertamina. Bahkan, pada tahun 2024 kuota impornya ditambah 10 persen.
"Jadi jelas, saya mau jelaskan begini ya. Semua perusahaan swasta untuk pompa bensinnya itu mendapat kuota. Kuotanya itu 110 persen dibandingkan tahun lalu. Sekali lagi saya katakan bahwa contoh, perusahaan A. Dia mendapat 1 juta kiloliter di 2024," ucapnya.
Bahlil menyebut, jika memang kuota BBM SPBU swasta masih kurang, maka berkerja sama dengan Pertamina untuk pemenuhan pasokan BBM.
"Di 2025, dia mendapat 1 juta plus 10 persen. Berarti kan 1 juta 100 ribu. Artinya apa? Semuanya dapat dong. Kalau mau minta lebih, ini kan menyangkut dengan hajat hidup orang banyak. Ini cabang-cabang industri. Kalau mau lebih silahkan berkolaborasi dengan Pertamina," imbuhnya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melaporkan, PT Pertamina (Persero) bakal memasok BBM untuk SPBU swasta. Terdapat dua SPBU swasta yang mengalami kekosongan pasokan BBM saat ini yakni, Shell Indonesia dan BP-AKR.
Baca Juga: Stok Bensin di SPBU Shell dan BP Banyak Kosong, Menteri Bahlil Sarankan Swasta Beli ke Pertamina
"Jadi, Pertamina telah menyanggupi tinggal diatur saja mekanisme teknisnya seperti apa," ujar Juru Bicara Kementeri ESDM Dwi Anggia di Jakarta, Selasa (9/9/2025).
Menurutnya, rencana penyuplaian minyak mentah ini akan dijalankan dengan skema bisnis-to-bisnis (B2B) antara Pertamina dengan SPBU Swasta.
"Ini sesuai dengan Pak Menteri sampaikan juga B2B saja mekanismenya, bisnis to bisnis saja dengan Pertamina,"imbuhnya.
Namun, Anggia tetap membantah bahwa langkanya BBM di SPBU swasta bukan karena pasokan yang kosong, tetapi karena adanya peralihan konsumsi BBM dari yang subsidi menjadi non-subsidi.
"Ya kalau kita lihat dari permintaan yang seperti yang disampaikan Pak Wamen ya, shifting konsumen bergeser ke BBM non-subsidi. Which is bagus, beban subsidi jadi berkurang kan dalam hal ini untuk pemerintah, bagus banget," imbuhnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Tinggal Jay Idzes? Sassuolo Boyong Amunisi Pertahanan Baru dari Juventus Jelang Deadline
- Kakek Penjual Es Gabus Dinilai Makin 'Ngelunjak' Setelah Viral, Minta Mobil Saat Dikasih Motor
- 4 Calon Pemain Naturalisasi Baru Era John Herdman, Kapan Diperkenalkan?
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 31 Januari 2026: Buru Gullit 117 OVR dan Voucher Draft Gratis
- Muncul Isu Liar Soal Rully Anggi Akbar Setelah Digugat Cerai Boiyen
Pilihan
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Setiap Hari Taruhkan Nyawa, Pelajar di Lampung Timur Menyeberang Sungai Pakai Getek
-
Mundur Berjamaah, Petinggi OJK dan BEI Kalah dengan Saham Gorengan?
-
Kisah Pilu Randu Alas Tuksongo, 'Raksasa yang Harus Tumbang' 250 Tahun Menjadi Saksi
Terkini
-
Cara Cek Bansos PKH, BPNT, BLT 2026 dan Solusi Jika Nama Tidak Muncul
-
IHSG 'Kebakaran' di Awal Februari, Menkeu Purbaya: Ada Faktor Ketidakpastian!
-
Daftar Lengkap Pinjol Legal Berizin OJK: Update Februari 2026
-
Pupuk Indonesia Pugar Pabrik Tua, Mentan Amran Bilang Begini
-
Harga Pengadaan Chromebook Disetujui LKPP?
-
OJK: Bulan Ini Data Kepemilikan Saham di atas 1 Persen Dibuka ke Publik
-
PT Agincourt Resources Digugat Rp 200 Miliar oleh KLH
-
Kemenkeu Akui Inflasi Januari 2026 Naik Akibat Kebijakan Diskon Listrik
-
PMI Manufaktur Indonesia Naik ke 52,6 per Januari 2026, Unggul dari Vietnam
-
OJK Klaim Pertemuan dengan MSCI Berbuah Positif