- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersikeras data dana pemda triliunan rupiah yang tersimpan di bank adalah akurat
- Gubernur Jabar Dedi Mulyadi dan Gubernur Sumut Bobby Nasution kompak membantah data Kemenkeu
- Perbedaan data ini memicu polemik antara pemerintah pusat dan daerah mengenai transparansi dan pengelolaan anggaran daerah
Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons tegas atas bantahan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) terkait data dana pemerintah daerah (pemda) yang 'mengendap' di perbankan.
Purbaya menegaskan data yang dirilis pemerintah pusat sudah akurat dan meminta kedua kepala daerah tersebut untuk memeriksa kembali rekening di wilayah mereka.
Purbaya meyakini data tersebut valid karena berasal dari pantauan langsung Bank Indonesia (BI) yang mengawasi seluruh transaksi perbankan nasional. Ia pun menyarankan para gubernur untuk melakukan verifikasi ulang.
"Itu data dari BI, itu sudah dicek sama BI, harusnya betul seperti itu, mereka harus cek lagi seperti apa dana di perbankan mereka," ujar Purbaya, dikutip Rabu (22/10).
Dengan nada yakin, Purbaya kembali menekankan otoritas dan akurasi data yang dimiliki bank sentral, yang laporannya diterima secara real-time.
"Itu kan data dari bank sentral itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral, harusnya itu yang betul," ucap Purbaya.
Sebelumnya, polemik ini mencuat setelah Kemenkeu dan Kemendagri memaparkan data simpanan dana pemda dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2025, Senin (20/10). Data tersebut menunjukkan Pemprov Jabar memiliki simpanan Rp4,1 triliun dan Pemprov Sumut sebesar Rp3,1 triliun.
Dedi Mulyadi, melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, dengan tegas membantah data tersebut. Ia bahkan berkelakar telah mencari dana 'gaib' itu di seluruh sudut ruangannya.
"Jadi kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda (kas daerah) juga tidak ada," kata Dedi.
Baca Juga: Usai Ancam Pecat Anak Buah jika Ngibul soal Dana Ngendap, KDM: Saya jadi Gak Enak Nih
"Saya nyari tadi karpet diangkatin, kursi dibalikin, laci ruangan saya dibukain ternyata Rp4,1 triliun tidak ada. Mudah-mudahan nanti adalah ya tahun depan ya buat Jawa barat ditambahin dana transfernya," sambungnya.
KDM mengakui memang ada dana sebesar Rp2,3 triliun di kas daerah. Namun, ia menegaskan dana tersebut bukan sengaja diendapkan, melainkan sudah dialokasikan untuk pembayaran proyek-proyek infrastruktur dan program pemerintah kepada pihak ketiga jelang akhir tahun.
"Untuk itu, dana Rp2,3 triliun itu untuk apa sih? Untuk bayar kontrak-kontrak pekerjaan Pemda Jabar, jalan, jembatan, irigasi, PJU, bangun ruang kelas baru sekolah, perbaikan gedung-gedung kantor, perbaikan gedung-gedung rumah sakit, pokoknya banyaklah," tegasnya.
Senada dengan Dedi, Bobby Nasution juga menyangkal data Kemenkeu. Menantu Presiden Joko Widodo itu menyatakan bahwa saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Pemprov Sumut saat ini hanya Rp990 miliar.
"RKUD (Rekening Kas Uang Daerah) kita cuma satu, ya itu ada di Bank Sumut, hari ini saldonya sebesar Rp 990 miliar," kata Bobby, Selasa (21/10).
Meski begitu, Bobby menyatakan akan tetap melakukan pengecekan ulang untuk menelusuri sumber perbedaan data yang signifikan tersebut.
Berita Terkait
-
Usai Ancam Pecat Anak Buah jika Ngibul soal Dana Ngendap, KDM: Saya jadi Gak Enak Nih
-
Menteri Keuangan Ditolak Masuk Istana karena Pakai Mobil Kijang Tua
-
Data BI Patahkan Tudingan Purbaya soal Dana Nganggur Rp4,1 T, KDM: Jangan Ada Lagi Pernyataan Keliru
-
Siapa Pemilik Aqua? Disorot Usai Dedi Mulyadi Sidak Sumber Air di Subang
-
Apa Itu Air Akuifer? Ramai Diperbincangkan Usai Viral Sidak AQUA
Terpopuler
- Sepeda Dewasa Merek Apa yang Murah dan Awet? Ini 5 Pilihan Terbaik untuk Harian
- 7 Pilihan Lipstik yang Awet 12 Jam, Anti Pudar Terkena Air dan Minyak
- Begini Respons Kopassus Usai Beredar Isu Orang Istana Digampar Pangkopassus
- 5 Parfum Indomaret dengan Wangi Segar Tahan Lama, Cocok Dipakai saat Cuaca Panas
- 12 Promo Makanan Hari Kartini 2026, Diskon Melimpah untuk Rayakan Momen Spesial
Pilihan
-
Ingkar Janji Taubat 2021, Syekh Ahmad Al Misry Resmi Tersangka Kasus Pelecehan Santri
-
Sebagai Ayah, Saya Takut Biaya Siluman Terus Menghantui Pendidikan Anak di Masa Depan
-
Rugikan Negara Rp285 T, Eks Dirut Pertamina Patra Niaga Alfian Nasution Dituntut 14 Tahun Bui
-
Terungkap Jalur Gelap 10 Ton Pupuk Subsidi di Sumsel, Dijual ke Pihak Tak Berhak
-
Garap Kasus Haji, KPK Panggil Ustaz Khalid Basalamah Hari Ini
Terkini
-
7 Bulan Menjabat, Harta Kekayaan Menkeu Purbaya Naik Rp18,2 M dan Tak Memiliki Utang
-
Isi Lengkap Candaan Menkeu Purbaya soal Selat Malaka yang Bikin Malaysia dan Singapura Berang
-
Siapa Penguasa Selat Malaka? Malaysia-Singapura Tolak Ide Purbaya Pajaki Kapal
-
Sinergi DPRD dan Harita Group Dorong KIPP Kayong Utara Jadi Motor Ekonomi Baru Daerah
-
Transaksi Gadai Meningkat Pascalebaran, Masyarakat Ambalawi Manfaatkan Emas Jadi Sumber Likuiditas
-
Usai Copot Febrio dan Luky, Purbaya Tunjuk Dua Nama Ini Sebagai Penggantinya
-
Garuda Indonesia (GIAA) Rugi Rp 803 Miliar di Kuartal 1 2026
-
BCA Bakal Tebar Dividen Tiga Kali di 2026, Simak Jadwalnya
-
Harga Plastik Selangit, Menperin Minta Industri Makanan dan Minuman Pakai Kertas
-
Suku Bunga hingga Ego Pasar: Menakar Napas Baru Industri Properti di Tengah Ketidakpastian