-
Rupiah dibuka menguat di level Rp 16.608 terhadap dolar AS.
-
Penguatan dipengaruhi sanksi Trump terhadap perusahaan minyak Rusia.
-
Faktor domestik adalah strategi pemerintah kelola utang Rp 9.000 triliun.
Suara.com - Nilai tukar rupiah ditutup menguat pada pagi hari ini . Berdasarkan data Bloomberg, rupiah di pasar spot pagi Selasa (28/10/2025), dibuka di level Rp 16.608 per dolar Amerika Serikat (AS).
Hal ini membuat rupiah makin perkasa dibanding penutupan pada Senin (27/10/2025) yang berada di level Rp 16.621 per dolar AS. Adapun, pergerakan mata uang di Asia bervariasi dengan kecenderungan menguat.
Di mana, yen Jepang menjadi mata uang dengan penguatan terbesar di Asia setelah melonjak 0,51 persen. Selanjutnya, baht Thailand menanjak 0,44 persen dan dolar Taiwan yang terkerek 0,33 persen.
Diikuti, ringgit Malaysia terangkat 0,22 persen. Berikutnya ada dolar Singapura yang terapresiasi 0,12 persen dan yuan China yang menguat 0,11 persen di sore ini.
Lalu, rupee India menjadi mata uang dengan pelemahan terdalam di Asia setelah anjlok 0,46 persen. Diikuti, won Korea Selatan terkoreksi 0,44 persen.
Kemudian ada peso Filipina yang turun 0,38 persen dan dolar Hongkong yang melemah tipis 0,001 persen terhadap the greenback.
Dalam hal ini, Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan penguatan rupiah dipengaruhi faktor global dan internal. Salah satunya, Trump memberlakukan sanksi terkait Ukraina terhadap Rusia untuk pertama kalinya dalam masa jabatan keduanya, yang menargetkan perusahaan minyak Lukoil dan Rosneft. Menyusul sanksi tersebut, produsen minyak terbesar kedua Rusia, Lukoil, mengatakan pada hari Senin bahwa mereka akan menjual aset internasionalnya.
"Ini adalah tindakan paling berpengaruh sejauh ini yang dilakukan oleh perusahaan Rusia setelah sanksi Barat atas perang Rusia di Ukraina, yang dimulai pada Februari 2022," jelasnya.
Lalu di sektor domestik ada sentimen pemerintah melalui menkeu memaparkan strategi utama pemerintah untuk mengelola rasio utang yang mencapai sekitar Rp9.000 triliun. Strategi tersebut berfokus pada efisiensi belanja anggaran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk menekan defisit dan menaikkan rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (tax-to-GDP ratio).
Baca Juga: Rupiah Mulai Bangkit Lawan Dolar Amerika
Total utang pemerintah pusat per akhir Juni 2025 adalah Rp9.138,05 triliun, yang terdiri dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp7.980,87 triliun dan pinjaman senilai Rp1.157,18 triliun. Angka ini merupakan rasio sebesar 39,86 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- Apa Varian Tertinggi Isuzu Panther? Begini Spesifikasinya
Pilihan
-
Kabar Duka, Jurgen Habermas Filsuf Terakhir Mazhab Frankfurt Meninggal Dunia
-
Korut Tembakkan 10 Rudal Tak Dikenal ke Laut Jepang, Respons Provokasi Freedom Shield
-
Amukan Si Jago Merah Hanguskan 10 Rumah dan 2 Lapak di Bintaro
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
Terkini
-
Program Gentengisasi Prabowo Dongkrak Permintaan Genteng di Sentra Majalengka
-
Bukan Beban, Kemnaker Sebut Mudik Bersama Investasi bagi Produktivitas Karyawan
-
Terbaru! Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
OJK Jatuhkan Denda Rp5,6 Miliar dalam Kasus IPO POSA, Benny Tjokro Disanksi Seumur Hidup
-
Bursa Kripto CFX Rilis Laporan Bulanan, Volume Perdagangan Spot Tembus Rp24,33 triliun
-
Penerimaan Pajak Tumbuh 30 Persen Cerminkan Perbaikan Ekonomi dan Administrasi
-
Cadangan Beras Pemerintah Tembus 4 Juta Ton
-
Pensiunan Diincar Penipu Jelang Lebaran, Komisaris TASPEN Ariawan Ungkap Modusnya
-
Impor LPG dari Timur Tengah Dialihkan ke AS, Pasokan Dijamin Aman
-
Presiden Prabowo Subianto: Semua Kekayaan Alam Indonesia Milik Negara, Bukan Pengusaha