Menteri Hanif: Pengakuan Hutan Adat Jadi Fondasi Transisi Ekonomi Berkelanjutan

Suara.com - Pemerintah Indonesia membuat langkah bersejarah di kancah negosiasi global. Dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP30) di Belem, Brasil, Indonesia tidak hanya menegaskan komitmennya terhadap lingkungan, tetapi juga secara lantang menyuarakan prinsip Keadilan Iklim.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup/BPLH mengumumkan pengakuan resmi atas 1,4 juta hektare Hutan Adat. Inisiatif ini dipandang sebagai bentuk nyata dari keadilan sosial-ekologis, menempatkan masyarakat lokal sebagai ujung tombak pertahanan iklim.

Selama ini, masyarakat adat yang hidup berdampingan dengan hutan sering terpinggirkan dari kebijakan. Namun, pengakuan 1,4 juta hektare tanah leluhur ini memberi mereka kekuatan hukum penuh untuk mengelola dan menjaga hutan secara berkelanjutan.

Menteri LH/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa ini adalah langkah inklusif yang penting.

"Keadilan iklim berarti memastikan tak ada yang tertinggal. Indonesia siap memimpin dengan memadukan kebijakan, sains, dan nilai sosial," ujar Hanif Faisol dalam keterangan tertulis dari forum COP30, Jumat (7/11/2025).

Hanif menekankan, pengakuan ini jauh melampaui sekadar konservasi. Ini adalah tentang pemberdayaan ekonomi. Dengan kepastian hukum atas tanah, masyarakat adat kini didorong untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelestarian hutan, seperti ekowisata dan produk hasil hutan non-kayu. Hal ini sekaligus menjamin bahwa manfaat ekonomi dari hutan tidak hanya dinikmati oleh korporasi.

"Ini adalah bukti bahwa aksi iklim yang efektif adalah aksi yang berakar pada keadilan dan menempatkan manusia sebagai pusatnya, sebuah pesan kuat yang dibawa Indonesia dari Belem untuk dunia," tutup Hanif.