Pengamat Energi Nilai Implementasi 'Co-Firing' untuk Transisi PLTU Secara Bertahap

Suara.com - Program co-firing di pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dinilai menjadi jalan untuk melakukan transisi energi menuju sumber terbarukan dapat dilakukan secara bertahap dan terukur tanpa mengorbankan keandalan pasokan listrik.

Pengamat energi dari Energy Watch Indonesia, Ferdinand Hutahaean, mengatakan keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program co-firing memperlihatkan arah transisi energi yang rasional dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Co-firing adalah pembakaran dua jenis bahan bakar sekaligus, maka co-firing merupakan langkah paling rasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap batu bara tanpa mengorbankan keandalan pasokan listrik. Dengan mencampurkan bahan bakar biomassa dan batu bara di PLTU, emisi karbon dapat ditekan secara signifikan.

Menurutnya, penerapan co-firing tidak hanya memperkuat bauran energi baru terbarukan (EBT), tetapi juga membawa dampak positif terhadap perekonomian lokal. Pemanfaatan biomassa dari limbah pertanian, perkebunan, dan hasil hutan rakyat telah menciptakan rantai nilai baru di tingkat desa.

"Selain mendorong transisi energi, co-firing juga menjaga kelestarian lingkungan karena mampu mengubah lahan yang sebelumnya kritis menjadi lebih hijau dan produktif," ujarnya di Jakarta, seperti dikutip Rabu (29/10/2025).

Ferdinand menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan bahwa sistem pasokan biomassa nasional mulai berjalan dengan baik.

Ia menyebut co-firing bukan hanya efisien, tetapi juga mampu menjaga stabilitas suplai listrik serta mengurangi ketergantungan terhadap batu bara.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa keberhasilan program ini membuka ruang luas bagi tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Keterlibatan masyarakat dalam penyediaan bahan bakar biomassa menjadikan energi terbarukan bukan sekadar isu lingkungan, tetapi juga instrumen pemerataan ekonomi.

Berdasarkan data PLN hingga akhir September 2025, pasokan biomassa untuk kebutuhan co-firing telah mencapai sekitar 1,7 juta ton, mendekati target kumulatif 2,2 juta ton, dan diperkirakan akan melampaui target tahunan sebesar 3 juta ton. Total volume biomassa yang telah terkontrak mencapai 4,7 juta ton, dengan tambahan 820.000 ton dalam proses pengadaan.

Baca Juga: Menuju Nol Emisi 2060, Pemerintah Masukkan PLTN ke Rencana Strategis Energi Nasional

Jika seluruh kontrak terealisasi, total pasokan biomassa hingga akhir tahun diproyeksikan mencapai 5,5 juta ton atau sekitar 185 persen dari target tahunan.

Selain itu, hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan program Bioenergi Desa (BIODES) memiliki potensi ekonomi menjanjikan dengan Net Present Value (NPV) sebesar Rp557,4 juta dan Internal Rate of Return (IRR) mencapai 45,54 persen. Nilai Benefit Cost Ratio (BCR) sebesar 1,03 serta payback period sekitar 3,19 tahun menunjukkan efisiensi investasi yang tinggi.

Dari sisi manfaat ekonomi, program BIODES diproyeksikan mampu memberikan pendapatan bagi desa sekitar Rp10 miliar per tahun.

"Capaian ini menunjukkan efektivitas kolaborasi antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan hingga desa dalam memperkuat ekosistem energi bersih berbasis sumber daya domestik," kata Ferdinand.

Ia menambahkan, sinergi tersebut turut menumbuhkan peluang usaha baru bagi petani, koperasi, dan pelaku UMKM di sekitar sumber biomassa. Selain mendukung co-firing di PLTU, pemerintah juga tengah mengembangkan proyek kelistrikan berbasis biomassa untuk ekspor energi.

Langkah diversifikasi ini, kata Ferdinand, penting untuk memperluas manfaat ekonomi dari energi hijau sekaligus memperkuat daya saing nasional.

"Langkah pemerintah sudah sejalan dengan cita-cita global untuk mencapai Net Zero Emission pada 2060, sekaligus memastikan transisi energi membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di akar rumput," pungkasnya.