- PT Pos Indonesia telah menyalurkan 85% dari 18 juta alokasi BLT Kesra 2025, ditargetkan selesai sebelum pertengahan Desember.
- Penyaluran BLTS Kesra dilakukan melalui tiga skema fleksibel: kantor pos, komunitas, dan pengantaran langsung.
- Pemerintah menargetkan menjaga daya beli masyarakat melalui bantuan Rp900.000 untuk mendorong ekonomi.
Suara.com - PT Pos Indonesia (PosIND) melaporkan kemajuan signifikan dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara (BLTS) Kesejahteraan Rakyat.
PosIND, yang bertindak sebagai salah satu penyalur utama, menyatakan bahwa penyaluran bantuan saat ini telah mencapai sekitar 85 persen dan ditargetkan tuntas sebelum pertengahan Desember 2025.
Pelaksana tugas (Plt) Direktur Utama PT Pos Indonesia, Haris, menjelaskan bahwa total alokasi BLT Kesra 2025 ditujukan bagi 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Dari jumlah tersebut, sekitar 18 juta KPM disalurkan melalui PosIND, sementara sisanya ditangani oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Dari alokasi yang disalurkan melalui PosIND, Haris menyebutkan bahwa sekitar 12 juta data KPM telah diterima, dan lebih dari 10 juta KPM sudah menerima pembayaran, setara dengan 85,74 persen dari target PosIND.
"Penyaluran melalui PosIND saat ini telah mencapai sekitar 85 persen, dan kami targetkan tuntas sebelum pertengahan Desember," ujar Haris dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/12/2025).
Haris menegaskan bahwa PosIND menerapkan tiga skema penyaluran yang fleksibel dan inklusif untuk memastikan bantuan tepat sasaran dan bisa dipertanggungjawabkan:
Penyaluran di Kantor Pos terdekat.
Penyaluran melalui Komunitas di tingkat daerah.
Baca Juga: Cara Daftar BLT Kesra Agar Dapat Bantuan Rp 900.000
Pengantaran Langsung (door-to-door) bagi KPM yang tidak dapat hadir, terutama bagi saudara-saudara yang disabilitas atau lansia.
Semua upaya ini, dengan melibatkan lebih dari 4.800 kantor pos dan ribuan titik layanan komunitas di seluruh Indonesia, dilakukan di bawah koordinasi erat dengan pemerintah daerah, terutama di wilayah terdampak bencana atau yang mengalami kendala administratif.
Sementara itu, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian Airlangga Hartarto, saat meninjau penyaluran BLTS, menegaskan tujuan utama pemerintah di balik bantuan sebesar Rp900.000 ini.
"Stimulan ini untuk menjaga daya beli. Dan daya beli akan mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di kuartal empat,” kata Menko Airlangga, dikutip dari Antara.
Airlangga mengakui bahwa bantuan ini mungkin tidak menyelesaikan seluruh beban ekonomi keluarga, tetapi sangat penting untuk menjaga daya beli masyarakat kecil di ujung tahun demi stabilitas ekonomi nasional.
Pemerintah menargetkan 30 juta KPM secara nasional, dan hingga 3 Desember, sudah 26,2 juta KPM yang menerima bantuan, atau sekitar 75 persen dari target nasional.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
-
Harga Kripto Naik Turun, COIN Pilih Parkir Dana IPO Rp220 Miliar di Deposito dan Giro
-
Prabowo Cabut Izin Toba Pulp Lestari, INRU Pasrah dan di Ambang Ketidakpastian
Terkini
-
Bansos BPNT Tahap 1 2026 Kapan Cair? Simak Jadwal Lengkap Pencairan Tahun Ini
-
Bos BI Tak Mau Ikut Campur Soal Pencalonan Deputi Gubernur BI
-
IHSG Longsor Gegara Aksi Ambil Untung, 556 Saham Kebakaran
-
BI Rate Tetap, Rupiah Langsung Perkasa ke Level Rp 16.936
-
Purbaya Ungkap Penerimaan Negara dari Cukai Rokok Ilegal Bisa Capai Triliunan
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Agincourt Resource Belum Bisa Lakukan Aksi Setelah IUP Tambang Emas Dicabut
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
BI Rate Tetap Bertahan di Level 4,75%
-
Purbaya Akan Evaluasi Anggaran MBG 2026, Estimasi Terserap Hanya Rp 200 T dari Total Rp 335 T