Bioekonomi Jadi Strategi Kunci Transformasi RI 2045, Apa Itu?

Suara.com - Penguatan bioekonomi kembali menjadi sorotan utama dalam upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Sebagai strategi kunci transformasi ekonomi yang telah tercantum dalam RPJPN 2025–2045, pemerintah bersama Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) resmi mengukuhkan kembali Indonesia Bioeconomy Initiative (IBI) melalui pelaksanaan Workshop Bioekonomi Indonesia 2025 di Jakarta pada Kamis (4/12/2025).

Kegiatan ini mempertemukan pemerintah, pelaku usaha, lembaga riset, komunitas, investor, hingga aktor makroekonomi mewakili ekosistem multipihak yang dibutuhkan untuk memastikan pengembangan bioekonomi berjalan menyeluruh, inklusif, dan berkelanjutan.

Deputi Bidang Pangan, SDA, dan Lingkungan Hidup Bappenas, Leonardo A. A. Teguh Sambodo, menegaskan bahwa bioekonomi harus sejalan dengan agenda hilirisasi dan pengelolaan potensi hayati yang bertanggung jawab.

“Setiap peningkatan permintaan produk hayati 9% dapat mengerek PDB hingga 10%,” ujarnya, menegaskan besarnya peluang nilai tambah dari sektor berbasis hayati darat maupun laut.

Pandangan itu diperkuat Deputi Keterjangkauan dan Keamanan Pangan Kemenko Pangan, Nani Hendiarti, yang menyoroti peran perhutanan sosial sebagai model bioekonomi pangan. Dengan 1,38 juta keluarga dan 65% pengelolaan berbasis agroforestry, sektor ini dinilai potensial mendorong komoditas unggulan seperti kopi, madu, hingga pangan lokal asal diiringi pendampingan, kepastian hak kelola, akses modal, dan pasar.

Sementara itu, Direktur KKSDA Bappenas, Dadang Jainal Mutaqin, menekankan bahwa masyarakat adalah aktor inti dalam Kerangka Bioekonomi Indonesia: sebagai produsen komunitas, mitra industri, dan penjaga ekosistem. Prinsip kesejahteraan menjadi fondasi transformasi ini.

Panel lintas sektor yang dipandu Ketua KEM, Gita Syahrani, menghasilkan enam rekomendasi strategis untuk mempercepat penguatan bioekonomi nasional:

1. Penguatan rantai nilai lokal dan hilirisasi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Diversifikasi komoditas dan pilot project di sektor kesehatan, kecantikan, farmasi, dan F&B, didorong teknologi dan AI.
3. Blended finance dan kemitraan publik-swasta-komunitas untuk memperluas pembiayaan rendah risiko.
4. Perlindungan pengetahuan masyarakat adat dan kekayaan intelektual lokal agar manfaat ekonomi kembali ke komunitas.
5. Peningkatan infrastruktur dan kapasitas lokal sehingga masyarakat menjadi pelaku aktif dari hulu hingga hilir.
6. Penegakan regulasi lingkungan dan tata kelola lahan untuk memastikan bioekonomi berjalan inklusif dan berorientasi konservasi.

Diskusi menunjukkan bahwa banyak tantangan yang selama ini dianggap berjalan sendiri ternyata justru saling terkait dan dapat diatasi melalui kolaborasi lintas sektor. Di sinilah peran Koalisi Ekonomi Membumi (KEM) menjadi sentral sebagai penghubung dialog dan sinergi multipihak.

Menutup acara, Executive Director KEM, Fito Rahdianto, menegaskan perlunya pendekatan bottom-up dalam pengembangan bioekonomi.

Baca Juga: Ketika Laut Tak Lagi Murah Hati: Pesisir Hidup, tapi Ekonomi Pasang Surut

“Memanfaatkan pembelajaran pilot, memperkuat teknologi tepat guna yang melengkapi pengetahuan lokal, serta memastikan hilirisasi yang adil demi kesejahteraan masyarakat menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.