Konflik China-Jepang Mengeras, Indonesia Terimbas Risiko Ekonomi Asia Timur

Suara.com - Ketegangan geopolitik di Asia Timur kembali memanas setelah Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menyebut kemungkinan serangan Republik Rakyat China (RRC) ke Taiwan sebagai ancaman langsung bagi Jepang.

Pernyataan itu dibalas agresif oleh Beijing, memicu eskalasi yang kini berpotensi mengguncang stabilitas ekonomi kawasan, termasuk Indonesia.

China menolak langkah Jepang meredakan situasi, justru memperluas tekanan melalui larangan wisata ke Jepang, penghentian impor makanan laut, serta manuver militer intensif di sekitar Kepulauan Senkaku. Ketegangan meningkat drastis ketika pesawat tempur China mengunci radar penembakan ke pesawat Jepang di dekat Okinawa—tanda bahaya eskalasi yang lebih serius.

Indonesia berada dekat dengan jalur maritim Asia Timur rute vital bagi perdagangan energi, elektronik, otomotif, hingga logistik nasional. Penguatan rivalitas China–Jepang membuat risiko gangguan rantai pasok meningkat tajam.

Laksamana Pertama TNI Oka Wirayudhatama, Waasintel TNI, menegaskan bahwa ketegangan ini adalah refleksi perubahan keseimbangan kekuatan di Asia Timur yang berpengaruh langsung terhadap ekonomi Indonesia.

“Indonesia masih memiliki ketergantungan besar pada perdagangan dengan China dan Jepang, termasuk Taiwan. Gangguan jalur pelayaran Asia Timur akan memukul rantai energi dan industri nasional,” ujar Laksma Oka dalam Diskusi Panel “Menghadapi Risiko Eskalasi di Indo Pasifik,” yang digelar Universitas Pertahanan RI dan Forum Sinologi Indonesia di Jakarta, 8 Desember 2025.

Ia menekankan pentingnya melindungi rantai pasok nasional serta menyiapkan mitigasi perdagangan jika konflik meningkat. “Saling ketergantungan adalah salah satu faktor pencegah perang. Indonesia dan ASEAN perlu memperkuat itu,” tambahnya.

Oka menegaskan bahwa Taiwan adalah simpul vital ekonomi global. “Industri semikonduktor Taiwan memiliki kualitas yang lebih baik dari China dan negara lain,” jelasnya. Setiap gangguan pada Taiwan otomatis menggoyang jaringan produksi elektronik dunia sektor yang sangat bergantung pada Indonesia.

Secara geopolitik, Taiwan berada di “first island chain” yang menjadi benteng awal pertahanan China. Karena itu, Beijing menganggap isu Taiwan sebagai persoalan eksistensial.

Baca Juga: Kantor OJK Maluku Utara Resmi Beroperasi

Dekan FSP Unhan RI Mayjen TNI Oktaheroe Ramsi menilai ketegangan China–Jepang membawa implikasi signifikan bagi Indonesia, termasuk perlindungan WNI di Taiwan sekitar 300.000 jiwa dan di Jepang.
“Potensi gangguan pada jalur pelayaran strategis dan rantai pasok global sangat besar,” tegasnya.

Ia menegaskan Indonesia harus tetap netral, memegang prinsip bebas aktif, serta mempercepat modernisasi alutsista demi menjaga kepentingan nasional.

Menurut Ketua FSI Johanes Herlijanto, ada dua alasan utama di balik sikap agresif Beijing: Isu Taiwan menyangkut legitimasi Partai Komunis China dan klaim historis “territories lost.” Jepang dikonstruksi sebagai antagonis dalam narasi sejarah dan budaya populer China.

Selain itu, kondisi domestik China yang tengah tidak stabil — perlambatan ekonomi dan perombakan pejabat tinggi — membuat Beijing membutuhkan konsolidasi nasionalisme. “Eskalasi dengan Jepang bisa menjadi bahan bakar nasionalisme,” katanya.

Johanes menyoroti perubahan karakter China di bawah Xi Jinping. “Dulu China berprofil rendah, kini semakin asertif. Apa jadinya jika China makin dominan tanpa penyeimbang?” ujarnya.

Profesor Anak Agung Banyu Perwita menilai bahwa China sangat memahami lemahnya kohesi ASEAN. Bahkan, China mungkin sedang mengeksploitasi sikap netral negara-negara Asia Tenggara.