- Pemerintah bakal menambah 6 KEK baru di 2026.
- Tujuannya untuk memperluas kapasitas dan mempercepat distribusi investasi ke berbagai wilayah.
- Penambahan KEK bukan sekadar menambah jumlah kawasan, tetapi memperluas ruang bagi investasi baru.
Suara.com - Pemerintah menyiapkan penambahan enam Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) baru yang ditargetkan beroperasi mulai tahun depan.
Rencana ini disampaikan Wakil Menteri Investasi Todotua Pasaribu dalam Business Forum 2025 yang diselenggarakan Sekretariat Dewan Nasional KEK di Jakarta, Selasa (9/12/2025).
Todotua menjelaskan kondisi KEK saat ini dan proyeksi penambahannya. Ia menegaskan pemerintah ingin memperluas kapasitas kawasan khusus untuk mempercepat distribusi investasi ke berbagai wilayah.
“Special Economic Zone ini sampai tahun 2025 kita sudah punya sekitar 25 dan tahun depan mudah-mudahan bisa bertambah sekitar 6 lagi, akan menjadi 31,” ujarnya.
Menurut Todotua, penambahan KEK bukan sekadar menambah jumlah kawasan, tetapi memperluas ruang bagi investasi baru dengan karakter industri yang lebih beragam.
Pemerintah menilai KEK mampu menampung kebutuhan sektor-sektor strategis yang sedang tumbuh, mulai dari industri kesehatan, pendidikan, digital, hingga turisme.
Ia menyebut setiap KEK yang direncanakan memiliki fokus yang disesuaikan dengan potensi ekonominya. Pemerintah menargetkan pengembangan kawasan baru ini agar mampu menciptakan nilai tambah dan memperkuat rantai pasok industri nasional.
Todotua mengatakan pemerintah terus berkonsolidasi untuk menyiapkan layanan perizinan, regulasi, dan insentif yang memadai bagi KEK yang akan beroperasi.
“Tentunya dengan strategi kawasan ini kita pemerintah dalam investasi kita bisa juga bagaimana bisa konsolidasikan mengenai pelayanan perizinan, mengenai strategi regulasi, dan juga mengenai insentif strategi fiskal dan non-fiskal,” ucapnya.
Baca Juga: FIAN Indonesia Nilai Setahun Pemerintahan Prabowo Gibran, Hak Atas Pangan Belum Jadi Prioritas
Ia menilai konsolidasi itu penting untuk memastikan setiap KEK baru langsung memiliki daya saing saat mulai beroperasi. Pemerintah ingin menghindari kendala yang selama ini sering muncul di kawasan industri konvensional, mulai dari perizinan hingga hambatan teknis terkait infrastruktur penunjang.
Todotua juga menyinggung target besar pemerintah dalam lima tahun mendatang. Ia menyebut percepatan KEK menjadi bagian dari strategi investasi nasional.
“Pemerintahan ini mempunyai target menuju kepada delapan persen, ada angka 13.000 triliun yang menjadi target realisasi investasi kita ke depan dalam 5 tahun ke depan,” pungkasnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 43 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 7 Maret 2026: Klaim 10 Ribu Gems dan Kartu Legenda
- 6 HP Terbaik di Bawah Rp1,5 Juta, Performa Awet untuk Jangka Panjang
- 8 Rekomendasi Moisturizer Terbaik untuk Mencerahkan Wajah Jelang Lebaran
- Langkah Progresif NTT: Program Baru Berhasil Hentikan Perdagangan Daging Anjing di Kupang
- Siapa Istri Zendhy Kusuma? Ini Profil Evi Santi Rahayu yang Polisikan Owner Bibi Kelinci
Pilihan
-
Patuhi Perintah Trump, Australia Kasih Suaka ke 5 Pemain Timnas Putri Iran
-
Trump Umumkan Perang Lawan Iran 'Selesai' Usai Diskusi dengan Vladimir Putin
-
BREAKING NEWS: Mantan Pj Gubernur Sulsel Tersangka Korupsi Bibit Nanas
-
Trump Cetak Sejarah di AS: Presiden Pertama yang Berperang Tanpa Didukung Warganya
-
IHSG Keok 3,27 Persen Terimbas Konflik Iran-AS, Bos BEI: Kita Sudah Kuat!
Terkini
-
Ishizuka Maspion Resmi Operasikan PLTS Atap di Surabaya
-
Bank Jago Sulap Tirai Warteg Ramadan Jadi Lahan Cuan UMKM
-
Purbaya Jamin Harga BBM Subsidi Tak Naik: Saya Cukup Pintar Kok!
-
Bursa Saham AS Berbalik Menguat di Tengah Anjloknya Harga Minyak Dunia
-
Cara Hemat Pulang Kampung Tanpa Bikin Dompet Bolong
-
Bank BPR Koperindo Dicabut Izinnya, LPS Siapkan Pembayaran Simpanan Nasabah hingga Juli 2026
-
Nadiem Sebut Angka Rp6 Triliun di SPT Pajak Adalah Nilai Saham Sejak 2015
-
BEI Hadirkan Mode Syariah di IDX Mobile, Investor Tembus 220 Ribu
-
Purbaya Bela Bahlil, Klaim Stok Minyak RI 20 Hari Masih Aman
-
Dolar Naik Imbas Konflik Iran Vs AS-Israel, Harga Barang Impor Bisa Ikutan Meroket