Waspada BBM Langka, ESDM Singgung Tambahan Kuota Shell, Vivo, BP-AKR 2026

Suara.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) saat ini sedang memproses penentuan volume kuota impor Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diajukan oleh sejumlah badan usaha swasta untuk kebutuhan tahun 2026.

Perusahaan seperti Shell, Vivo, dan BP-AKR telah mengajukan kebutuhan kuota impor mereka kepada pemerintah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas (Migas) Kementerian ESDM, Laode Sulaeman, mengonfirmasi bahwa pihaknya tengah menelaah secara mendalam volume yang diajukan.

Hasil telaah ini akan dipaparkan di hadapan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, sebelum keputusan akhir ditetapkan.

"Tadi pagi, saya sedang rapat sama tim untuk paparan dulu di depan Pak Menteri, opsi-opsinya seperti apa," kata Laode saat ditemui wartawan di Pos Bloc, Jakarta pada Rabu (10/12/2025).

Laode belum merinci angka pasti volume impor yang akan dialokasikan kepada badan usaha swasta, namun ia menjanjikan informasi mengenai opsi kuota tersebut dapat diumumkan kepada publik pada pekan depan.

Penambahan Kuota 10 Persen

Lebih lanjut, Laode menyatakan bahwa pemerintah tidak menutup kemungkinan untuk memberikan kuota impor BBM tambahan sebesar 10 persen dari volume impor yang ditetapkan untuk tahun depan.

Namun, ia menegaskan bahwa penambahan kuota ini masih bersifat opsional dan belum diputuskan.

Baca Juga: ESDM Pede Lifting Minyak Tahun ini Bisa Lampaui Target 610 Ribu Barel

"Itu salah satu opsi (naik 10%). Tapi, saat ini belum ditetapkan,” ujar Laode.

Sebelumnya, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia, pada 26 November lalu, menyatakan bahwa penentuan kuota impor BBM akan disesuaikan dengan neraca pasar masing-masing badan usaha swasta.

Penjualan dan kebutuhan tambahan mereka sepanjang tahun berjalan 2025 akan menjadi catatan utama dalam penentuan kuota 2026.

Keputusan mengenai kuota impor ini menjadi penting setelah beberapa bulan terakhir tahun 2025 sempat terjadi kelangkaan BBM di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) swasta.

Kelangkaan ini disebabkan habisnya stok impor yang telah dialokasikan pemerintah.

Kementerian ESDM sempat merespons kelangkaan ini dengan memberikan kuota tambahan sebesar 10 persen dari volume impor yang ditetapkan pada 2025. Namun, kuota tambahan tersebut pada perjalanannya juga habis.