- Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras bakal dihapus pemerintah.
- Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa sistem zonasi HET yang berlaku saat ini sering kali memicu ketimpangan.
- Masyarakat di daerah terpencil kerap harus membayar lebih mahal akibat kendala distribusi dan letak geografis.
Suara.com - Pemerintah tengah menggodok rencana besar untuk menyederhanakan skema penetapan harga beras nasional. Langkah strategis ini mengarah pada penghapusan pembagian zona harga guna mewujudkan kebijakan "Beras Satu Harga" di seluruh pelosok Indonesia, terutama untuk meringankan beban masyarakat di wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa sistem zonasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku saat ini sering kali memicu ketimpangan. Masyarakat di daerah terpencil kerap harus membayar lebih mahal akibat kendala distribusi dan letak geografis.
“Jangan sampai saudara-saudara kita di daerah 3T itu sudah tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar lebih mahal,” ujar Zulhas usai rapat cadangan pangan pemerintah tahun 2026 di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Mewujudkan satu harga beras nasional bukan tanpa tantangan. Zulhas menyoroti peran Perum Bulog yang selama ini menjadi garda terdepan stabilitas pangan namun terkendala oleh margin biaya distribusi yang sangat tipis.
Saat ini, margin yang diterima Bulog hanya sekitar Rp50 per kilogram. Angka tersebut dinilai mustahil untuk menutup ongkos kirim ke wilayah jauh seperti Papua dan Maluku jika ingin menerapkan harga yang sama dengan di Pulau Jawa.
“Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, satu harga (dengan margin Rp50)?” cetusnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung ulang skema pembiayaan dan margin bagi Bulog. Penyesuaian ini diperlukan agar Bulog memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan distribusi tanpa terbebani kerugian logistik.
Meskipun rencana ini sudah masuk dalam agenda prioritas, Zulhas menegaskan bahwa keputusan final belum diambil dan masih memerlukan pembahasan mendalam pada rapat-rapat koordinasi berikutnya.
“Kita akan berusaha ke situ (penghapusan zona). Kita akan hitung dengan BPKP agar nanti beras bisa satu harga di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Baca Juga: Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
Berita Terkait
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Pemerintah Akan Larang Alih Fungsi Sawah, Sedang Siapkan Sanksi
-
Mentan Optimistis Stok Pangan Aman Hadapi Fenomena El Nino Godzilla
-
Beredar Info Harga Pertamax Tembus Rp17.850 per Liter 1 April, Pertamina: Belum Pasti
-
Dari Limbah Jadi Energi, Biomassa Sawit RI Kuasai Pasar Jepang
-
Aset Kripto Jadi Pelarian Saat Saham Loyo, Tapi Tetap Berisiko
-
Negara-negara Asing Mulai Antre Beli Pupuk dari Indonesia
-
Wacana Kemasan Polos Disorot, Rokok Ilegal Diprediksi Melonjak Tajam
-
RI Dapat Berkah dari Perang AS dan Iran, Bisa Jadi Raja Eksportir Pupuk Urea
-
Pegadaian Tembus Pasar Global, Ekspansi ke Timor Leste di Usia 125 Tahun
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina