- Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk komoditas beras bakal dihapus pemerintah.
- Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa sistem zonasi HET yang berlaku saat ini sering kali memicu ketimpangan.
- Masyarakat di daerah terpencil kerap harus membayar lebih mahal akibat kendala distribusi dan letak geografis.
Suara.com - Pemerintah tengah menggodok rencana besar untuk menyederhanakan skema penetapan harga beras nasional. Langkah strategis ini mengarah pada penghapusan pembagian zona harga guna mewujudkan kebijakan "Beras Satu Harga" di seluruh pelosok Indonesia, terutama untuk meringankan beban masyarakat di wilayah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), menyatakan bahwa sistem zonasi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku saat ini sering kali memicu ketimpangan. Masyarakat di daerah terpencil kerap harus membayar lebih mahal akibat kendala distribusi dan letak geografis.
“Jangan sampai saudara-saudara kita di daerah 3T itu sudah tertinggal, terluar, termiskin, tapi membayar lebih mahal,” ujar Zulhas usai rapat cadangan pangan pemerintah tahun 2026 di Jakarta, Senin (29/12/2025).
Mewujudkan satu harga beras nasional bukan tanpa tantangan. Zulhas menyoroti peran Perum Bulog yang selama ini menjadi garda terdepan stabilitas pangan namun terkendala oleh margin biaya distribusi yang sangat tipis.
Saat ini, margin yang diterima Bulog hanya sekitar Rp50 per kilogram. Angka tersebut dinilai mustahil untuk menutup ongkos kirim ke wilayah jauh seperti Papua dan Maluku jika ingin menerapkan harga yang sama dengan di Pulau Jawa.
“Bagaimana dia bisa mengirim ke Papua, ke Maluku, satu harga (dengan margin Rp50)?” cetusnya.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung ulang skema pembiayaan dan margin bagi Bulog. Penyesuaian ini diperlukan agar Bulog memiliki ruang fiskal yang cukup untuk menjalankan distribusi tanpa terbebani kerugian logistik.
Meskipun rencana ini sudah masuk dalam agenda prioritas, Zulhas menegaskan bahwa keputusan final belum diambil dan masih memerlukan pembahasan mendalam pada rapat-rapat koordinasi berikutnya.
“Kita akan berusaha ke situ (penghapusan zona). Kita akan hitung dengan BPKP agar nanti beras bisa satu harga di seluruh Indonesia,” pungkasnya.
Baca Juga: Harga Beras Bakal Makin Murah, Stoknya Melimpah di 2026
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 HP Xiaomi RAM 8 GB Termurah di Februari 2026, Fitur Komplet Mulai Rp1 Jutaan
- 5 Pilihan HP RAM 16 GB Paling Murah, Penyimpanan Besar dan Performa Kencang
- 7 HP Murah Terbaru 2026 Buat Gaming: Skor AnTuTu Tinggi, Mulai Rp1 Jutaan!
- Baru! Viva Moisturizer Gel Hadir dengan Tekstur Ringan dan Harga Rp30 Ribuan
- 6 Tablet Murah dengan Kamera Jernih, Ideal untuk Rapat dan Kelas Online
Pilihan
-
Geger Taqy Malik Dituding Mark-up Harga Wakaf Alquran, Keuntungan Capai Miliaran
-
Kabar Duka: Mantan Pemain Timnas Indonesia Elly Idris Meninggal Dunia
-
Cibinong Mencekam! Angin Kencang Hantam Stadion Pakansari Hingga Atap Rusak Parah
-
Detik-Detik Mengerikan! Pengunjung Nekat Bakar Toko Emas di Makassar
-
Lika-liku Reaktivasi PBI JK di Jogja, Antre dari Pagi hingga Tutup Lapak Jualan demi Obat Stroke
Terkini
-
Portofolio Berdarah-darah Saat IHSG Anjlok, Bertahan atau Menyerah?
-
Luhut Mau BUMN Berbasis AI, Bisa Hemat Biaya Hingga 30 Persen
-
Bhinneka Life Bayar Klaim Rp 661 Miliar Sepanjang 2025
-
Garuda Indonesia Pimpin Holding BUMN Maskapai Penerbangan
-
Tanpa Perantara, Estimasi Biaya Layanan Listrik Makin Transparan di PLN Mobile
-
Harga Minyak Stabil di Tengah Bayang-bayang Surplus Pasokan Venezuela
-
Luhut Ikut Buka Suara soal Tambang Emas Martabe: Tak Ada Tekanan dari Luar!
-
Soal Pejabat Baru BEI-OJK, Luhut Ikut Cawe-cawe ke Prabowo: Nanti Sore Saya Sampaikan ke Presiden
-
IHSG Lanjutkan Tren Negatif di Sesi Pertama, 387 Saham Anjlok
-
Heboh! Nagita Slavina Bidik Saham VISI, Bosnya Bilang Lagi Tahap Nego