- Pemerintah merespons keluhan petani dengan menyederhanakan regulasi dan menurunkan harga pupuk bersubsidi 20%.
- Menteri Koordinator Bidang Pangan menyampaikan kebijakan ini saat dialog petani di Purworejo, Jawa Tengah, tanggal 24 Desember 2025.
- Dukungan infrastruktur juga diberikan melalui rehabilitasi Bendung Irigasi Siwatu senilai Rp1,9 miliar.
Suara.com - Pemerintah mulai merespons langsung keluhan petani soal pupuk, dengan memangkas regulasi dan menurunkan harga pupuk bersubsidi.
Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan alias Zulhas, saat dialog langsung bersama petani dalam forum Rembuk Tani di Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.
Dalam kesempatan itu, Zulhas juga meminta tanggapan petani terkait pupuk, benih, hingga distribusi hasil panen sebagai bagian dari strategi memperkuat swasembada pangan nasional.
Salah satu persoalan utama yang mencuat dalam rembuk tersebut adalah distribusi pupuk bersubsidi yang selama ini dinilai berbelit.
Keluhan itu langsung ditanggapi pemerintah dengan kebijakan penyederhanaan regulasi pupuk.
Petani sekaligus Kepala Desa Roworejo, Suparjo, menyebut kebijakan tersebut sebagai angin segar bagi petani.
“Usulan dan keluhan kami soal distribusi pupuk ditanggapi langsung dengan adanya penyederhanaan regulasi,” ujar Suparjo dalam keterangan tertulis, Rabu (24/12/2025).
Selain memangkas aturan, pemerintah juga menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak 22 Oktober 2025.
Kebijakan itu berlaku untuk empat jenis pupuk, yakni Urea, NPK, NPK Formula Khusus, dan pupuk Organik.
Baca Juga: Resi Gudang Jadi Senjata Putus Praktik Ijon, Petani Dinilai Bisa Naik Kelas
Penurunan HET tersebut ditujukan untuk menekan biaya produksi pertanian sekaligus memperluas akses petani terhadap pupuk bersubsidi, terutama menjelang musim tanam.
Di sisi infrastruktur, Zulhas juga memastikan dukungan pengairan melalui rehabilitasi Bendung Irigasi Siwatu yang melayani lahan pertanian seluas 960 hektare.
Proyek tersebut dikerjakan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 dengan anggaran Rp1,9 miliar.
Pengelolaan irigasi dilakukan secara terpadu oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Serayu Opak Kementerian PUPR bersama Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Tani Agung, mulai dari perencanaan hingga distribusi air ke lahan petani.
Berita Terkait
-
Zulhas Bantah Jadi Biang Kerok Banjir Sumatera
-
Utang KUR Petani Terdampak Bencana Dihapus, Prabowo Janji Rehabilitasi Lahan
-
Penjelasan di Balik Polemik Pelepasan 1,6 Juta Hektare Kawasan Hutan Era Zulhas
-
Zulhas Wajibkan Bahan MBG dari Usaha Rakyat hingga Percepat SPPG di Daerah 3T
-
Menko Zulhas: Ahli Gizi di MBG Wajib Ada!
Terpopuler
- 5 Shio yang Menarik Keberuntungan 28 Juni 2026, Hari Penuh Hoki dan Kesempatan
- 4 Sepatu Kanky Terlaris di Shopee, Nyaman Dipakai Seharian Sesuai Review Pembeli
- HBL Mantiri Dikukuhkan jadi Ketua BPP PPAD Gantikan Try Sutrisno
- 5 Motor Teririt untuk Buruh dan Pelajar, Dompet Tetap Aman Meski Pakai Pertamax
- 10 Promo Sepatu Lari di Sports Station: Adidas, Reebok, dan New Balance Mulai Rp299 Ribuan
Pilihan
-
Kabar Duka! Legenda Persija Si Macan Betawi Tan Liong Houw Tutup Usia
-
Takut PHK, Prabowo Putuskan Harga LNG untuk Industri USD 13/MMBTU
-
Sejarah! Timnas Voli Indonesia Kalahkan Korsel dan Juara AVC Mens Volleyball Cup 2026
-
Bumi Berguncang! Gempa 6,2 M Hantam Afghanistan, Getaran Terasa Hingga India
-
Perang Meletus Lagi! Iran Hantam Basis AS di Teluk, Gencatan Senjata Runtuh
Terkini
-
BRI Apresiasi Penempatan Dana SAL Pemerintah, Fokus Pembiayaan Produktif untuk Akselerasi Ekonomi
-
Dolar AS Diproyeksi Perkasa Ditopang Wall Street, Rupiah Bisa Anjlok Lagi?
-
Trump Mau Pecat Gubernur The Fed, Malah Kena 'Tampar' Mahkamah Agung!
-
Kilang Terbesar Arab Kembali Dibuka, Harga Minyak Dunia Mulai Stabil
-
Harga LNG Dipangkas, Mampukah Bendung PHK?
-
Harga Gas untuk Industri Turun, Dasco: Kabar Gembira untuk Buruh
-
Pendaftaran Beasiswa LPDP Tahap II 2026 Resmi Dibuka, Cek Jadwal dan Rinciannya
-
Pasokan Gas Murah Seret, Kemenperin Minta AGIT Dicabut demi Tak Ada PHK
-
DEN: Rupiah Melemah saat Kepercayaan pada Pemerintah Tergerus
-
Investor Ritel Kini Bisa Punya Analis Saham Berbasis AI