Pemerintah Akui Masih Ada Daerah Rentan Pangan di Indonesia

Suara.com - Pemerintah mengungkap masih terdapat puluhan daerah di Indonesia yang masuk kategori rentan pangan. Kerentanan itu banyak ditemukan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang menghadapi persoalan aksesibilitas hingga keterbatasan pasokan.

Hal ini disampaikan Assisten Deputi Cadangan dan Bantuan Pangan Kemenko Pangan, Sugeng Harmono dalam acara CORE Outlook Sektoral bertajuk “Ketahanan Pangan Indonesia 2026: Dari Bencana ke Strategi”.

Dalam forum itu, perwakilan Kemenko Pangan, Sugeng, menyampaikan capaian Indeks Ketahanan Pangan nasional tahun ini berada di level 73. Namun di balik capaian tersebut, masih ada pekerjaan rumah yang dinilai cukup besar. Salah satunya terkait wilayah-wilayah yang masuk kategori rawan atau rentan pangan.

“Tadi memang ada daerah-daerah rawan atau rentan pangan. Ini tiap tahun dengan Indeks Ketahanan Pangan, itu penurunannya 12 persen. Jadi sekarang ada 68 kabupaten/kota yang ada rentan pangannya,” ujar Sugeng di Jakarta, Selasa (20/1/2026).

Ia menyebut sebagian besar wilayah rentan pangan itu berada di kawasan 3T. Daerah-daerah tersebut menjadi perhatian pemerintah karena membutuhkan intervensi lebih kuat, terutama dari sisi akses distribusi dan ketersediaan pangan.

“Memang sebagian besar masih di 3T, Bapak Ibu. Itu yang warna coklat, warna biru muda, nah itulah di Maluku, Papua, dan lain sebagainya, ada 21 kabupaten,” ucapnya.

Menurutnya, pemerintah menjadikan daerah-daerah tersebut sebagai prioritas untuk penanganan ketahanan pangan. Salah satu fokus yang didorong adalah memperkuat aksesibilitas agar rantai pasok pangan ke wilayah terpencil bisa lebih lancar.

“Itu yang jadi prioritas kita, terutama nanti untuk aksesibilitas tadi yang disampaikan oleh Ibu, dan juga nanti intervensi melalui salah satunya bantuan pangan,” kata Sugeng.

Sugeng juga menyinggung tantangan geografis dan kondisi wilayah menjadi faktor yang membuat penanganan kerentanan pangan tidak bisa disamakan antar daerah.
Di sejumlah kawasan 3T, keterbatasan infrastruktur menjadi kendala yang membuat harga pangan lebih mahal dan pasokan lebih mudah terganggu.

Baca Juga: Riset CORE Sebut Ekonomi RI Bisa Lebih Buruk di 2026, Apa Pemicunya

Selain akses distribusi, pemerintah juga menyiapkan strategi intervensi melalui berbagai program. Sugeng menekankan ketahanan pangan bukan hanya soal produksi, tetapi juga kemampuan masyarakat mengakses pangan dengan harga yang terjangkau.

Ia menyebut pemerintah terus mengawal sejumlah indikator terkait pangan. Selain Indeks Ketahanan Pangan, ada pula indikator lain yang ikut dipantau, seperti Prevalence of Undernourishment (POU) atau kecukupan gizi dan energi masyarakat.

“Dan POU, Prevalence of Undernourishment, jadi kecukupan gizi atau energi bagi masyarakat, targetnya 7,21 juga tercapai hampir sekitar 7 gitu,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Sugeng menegaskan agenda swasembada pangan tetap menjadi prioritas pemerintah. Namun, ia menekankan fokus pemerintah tidak hanya beras, melainkan juga komoditas lain yang menopang kebutuhan pangan nasional.

Ia menyinggung berbagai program yang saat ini berjalan, mulai dari penguatan cadangan pangan pemerintah, penguatan rantai pasok, hingga program bantuan pangan untuk menjangkau wilayah rentan.

Sugeng juga menyebut pemerintah menyiapkan langkah untuk memperkuat ekonomi masyarakat desa melalui program Koperasi Desa Merah Putih. Program itu diarahkan untuk memotong rantai pasok sekaligus meningkatkan akses pangan di tingkat desa.

“Kemudian yang kedua, untuk peningkatan aksesibilitas juga memotong rantai pasok dan juga peningkatan ekonomi masyarakat di desa, ada Koperasi Desa Merah Putih yang di juga salah satu program prioritas,” tuturnya.

Di tengah upaya memperkuat ketahanan pangan, pemerintah juga menyoroti tantangan perubahan iklim yang dinilai semakin nyata. Kondisi tersebut disebut bisa memengaruhi produksi dan distribusi pangan, terutama di wilayah yang rentan.