Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp7.784 Triliun Perlu Diwaspadai, Apa Faktornya?

Suara.com - Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef), M Rizal Taufikurahman, menilai utang luar negeri (ULN) Indonesia yang mencapai sekitar Rp7.784 triliun masih aman. 

Kondisi belum dapat dikatakan mengkhawatirkan hanya dari sisi nominalnya. Pasalnya, yang lebih penting adalah indikator keberlanjutannya.

Mulai dari rasio ULN terhadap PDB yang masih sekitar 30 persen , struktur utang yang didominasi tenor jangka panjang, serta kemampuan pemerintah memenuhi kewajiban pembayaran.

"Namun, tren kenaikan utang tetap perlu diwaspadai karena berpotensi meningkatkan beban bunga dan mempersempit ruang fiskal di masa depan," katanya saat dihubungi Suara.com, Rabu (17/6/2026).

 Dia menerangkan, besarnya ULN juga tidak otomatis membuat rupiah melemah. Nilai tukar lebih dipengaruhi oleh fundamental ekonomi, arus modal asing, dan ketersediaan devisa. 

Namun, jika kebutuhan pembayaran utang valas terus meningkat tanpa diimbangi pertumbuhan ekspor dan investasi, bisa menekan rupiah.

"Tekan terhadap rupiah dapat semakin besar karena permintaan dolar AS ikut meningkat," ucapnya.

Untuk itu, pemerintah perlu mengurangi ketergantungan pada utang dengan memperkuat penerimaan pajak, meningkatkan efisiensi belanja negara, serta mendorong investasi dan ekspor bernilai tambah.

Pendalaman pasar keuangan domestik juga penting agar kebutuhan pembiayaan pembangunan lebih banyak berasal dari sumber dalam negeri daripada pinjaman luar negeri.

Baca Juga: Utang Luar Negeri Membengkak Tembus Rp7.784 Triliun, Pemerintah Fokus Biayai 3 Sektor Ini

Dengan demikian, persoalannya bukan terletak pada besarnya utang, tetapi pada kualitas pemanfaatannya. 

Sebaliknya, jika utang terus bertambah tanpa meningkatkan produktivitas ekonomi, maka tekanan terhadap APBN dan stabilitas rupiah akan semakin besar dalam jangka panjang.

"Selama utang digunakan untuk kegiatan produktif yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kapasitas fiskal, risikonya masih dapat dikelola," pungkasnya.