6 Fakta Skandal IPO REAL, Manipulasi Berbuntut Izin UOB Kay Hian Dibekukan

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) baru saja merilis keputusan berat terhadap PT UOB Kay Hian Sekuritas (kode broker AI) berupa pembekuan izin kegiatan penjaminan emisi efek selama 12 bulan.

Sanksi ini dijatuhkan setelah penyidik OJK menemukan ketidakberesan serius dalam proses penjatahan pasti (fixed allotment) pada saat penawaran umum perdana saham (IPO) PT Repower Asia Indonesia Tbk (REAL).

Berdasarkan laporan resmi OJK, berikut adalah 6 fakta utama di balik sanksi keras yang mengguncang pasar modal ini:

1. Kegagalan Verifikasi Identitas Investor (CDD)

OJK menilai UOB Kay Hian Sekuritas lalai dalam menjalankan prosedur Customer Due Diligence (CDD). Mereka dianggap tidak memvalidasi profil delapan investor yang bertindak sebagai pemilik manfaat (beneficial owner).

Padahal, verifikasi identitas nasabah adalah kewajiban mutlak untuk mencegah praktik pencucian uang atau manipulasi pasar.

2. Manipulasi Data Pekerjaan Investor

Fakta yang mengejutkan terungkap dalam formulir pembukaan rekening bank di Bank UOB Indonesia tahun 2019. Kedelapan investor tersebut mengaku bekerja sebagai staf di PT Repower Asia Indonesia Tbk.

Temuan ini mengindikasikan adanya upaya terselubung untuk memberikan jatah pasti kepada pihak yang berafiliasi dengan emiten namun disamarkan.

Baca Juga: Warisan Xabi Alonso: Fisik Pemain Real Madrid Terkuras, Identitas Gak Jelas

3. Adanya Pemberian Informasi Palsu

UOB Kay Hian Sekuritas kedapatan memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta pada Formulir Pesanan Saham (FPPS).

Meskipun mengetahui identitas nasabah tersebut bermasalah, perusahaan tetap menyatakan "Tidak" pada kolom pernyataan persyaratan tertentu untuk melancarkan proses penjatahan.

4. Skema Pendanaan oleh Afiliasi

Pemesanan saham oleh kedelapan investor tersebut ternyata tidak menggunakan dana pribadi. Berdasarkan penelusuran, pendanaan tersebut disuntik oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd.

Hal ini menunjukkan adanya keterlibatan entitas grup dalam membiayai pembelian saham untuk memenuhi kuota penjatahan pasti secara tidak wajar.