Menteri Bahlil Resmikan Izin Tambang Rakyat di 18 Provinsi

Baca 10 detik

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia resmi setujui Izin Pertambangan Rakyat (IPR) mencakup 18 provinsi di Indonesia.
Dokumen Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Sulawesi Selatan telah disahkan, kewenangan IPR kini di tangan gubernur.
Kementerian ESDM memproyeksikan terbit 313 izin tambang rakyat baru berdasarkan usulan tiga provinsi terverifikasi.

Berdasarkan data kementerian, berikut adalah sebaran blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang sedang diproses untuk mendapatkan ketetapan hukum:

Kalimantan Tengah: 129 blok
Sumatera Barat: 121 blok
Sulawesi Utara: 63 blok

Penetapan Wilayah Pertambangan ini sangat dinantikan oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Selain menjadi dasar legal bagi operasional tambang, WP juga berfungsi sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi serta Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tingkat daerah.