Tak Bisa Cuma Andalkan APBN, Menteri PKP Maruarar Sirait Tagih Kolaborasi Daerah dan Swasta

Suara.com - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan anggaran negara dalam menjalankan proyek perumahan rakyat.

Ia menilai besarnya kebutuhan hunian membuat pembiayaan harus melibatkan lebih banyak pihak di luar APBN dan APBD.

Maruarar mengatakan jumlah rumah tidak layak huni di Indonesia masih sangat besar sehingga penyelesaiannya tidak bisa hanya bertumpu pada anggaran pemerintah.

"Kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD, saya yakin enggak akan bisa. Dan kalaupun bisa waktunya lama sekali," kata Maruarar dalam rapat koordinasi program perumahan 2026 bersama sejumlah gubernur di Kantor Kemendagri, Rabu (25/2/2026).

Ia menyebut perlu ada terobosan di bidang regulasi, pembiayaan, dan penyediaan lahan agar program perumahan dapat berjalan lebih cepat.

"Mesti ada terobosan regulasi, pembiayaan, dan lahan," ujarnya.

Dalam program perumahan 2026, pemerintah tetap mengandalkan sejumlah skema utama dari APBN. Salah satunya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang tahun ini ditargetkan mencapai 400.000 rumah, melonjak jauh dari realisasi tahun lalu sekitar 45.000 unit.

Program lain yang disiapkan pemerintah adalah penanganan kawasan kumuh di berbagai daerah, pembangunan rumah susun di sejumlah titik, serta penyediaan prasarana dasar seperti sanitasi dan fasilitas lingkungan permukiman.

Selain itu, pemerintah juga mendorong peningkatan pembangunan rumah subsidi melalui Tapera. Tahun lalu realisasi rumah subsidi mencapai 278.000 unit, dan pemerintah menargetkan jumlahnya bisa meningkat hingga sekitar 350.000 unit pada tahun ini.

Baca Juga: THR Lebaran 2026 Karyawan Swasta Paling Lambat Tanggal Berapa? Simak Ketentuannya

Maruarar juga menyoroti pentingnya pembangunan rumah susun sebagai solusi di kawasan perkotaan yang lahannya semakin terbatas.

Ia bahkan menyinggung rencana proyek besar pembangunan rumah susun di kawasan Meikarta yang akan dimulai dalam waktu dekat.

"Mohon doanya semoga paling lama tanggal 8 Maret kita akan melakukan groundbreaking di Meikarta untuk sekitar 140.000 unit," katanya.

Menurut Maruarar, proyek tersebut menjadi contoh kolaborasi antara pemerintah dan pihak swasta, termasuk hibah lahan sekitar 30 hektare yang diberikan untuk pembangunan hunian rakyat.

Selain mengandalkan anggaran negara dan pembiayaan subsidi, pemerintah juga mendorong kontribusi dunia usaha melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.

Ia menyebut tahun lalu ribuan rumah dibangun melalui dukungan CSR perusahaan dan yayasan, sementara tahun ini jumlah kontribusi diperkirakan meningkat.

"Jadi kalau hanya mengandalkan APBN dan APBD, saya yakin enggak akan bisa," ucapnya.

Maruarar menambahkan pemerintah juga melibatkan lembaga pembiayaan dan pemberdayaan masyarakat seperti PNM dan SMF untuk memperkuat kemampuan ekonomi keluarga, agar rumah yang dibangun bisa tetap terawat.

Menurut dia, pembangunan hunian tanpa penguatan ekonomi keluarga berisiko membuat kondisi rumah kembali kumuh.

"Percuma kita membangun, merenovasi rumahnya, tapi kalau WC-nya rusak enggak ada uang, kumuh lagi, atapnya rusak enggak ada uang, kumuh lagi," pungkasnya.