Bisnis / Makro
Selasa, 17 Maret 2026 | 19:37 WIB
Sejumlah truk antre melakukan bongkar muat kapal di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. [ANTARA FOTO/Muhammad Bagus Khoirunas/foc]
Baca 10 detik
  • Pelayanan pelabuhan mudik sementara (Ciwandan/BBJ) dinilai buruk dan jauh dari standar minimum.
  • Fasilitas umum seperti toilet dan kantin di pelabuhan darurat masih sangat minim dan terbatas.
  • Dermaga kecil hambat efisiensi kapal, berpotensi memicu kemacetan parah saat puncak arus mudik.

Suara.com - Ambisi pemerintah untuk memperlancar arus mudik Lebaran 2026 lewat penggunaan pelabuhan bantuan nampaknya masih menyisakan rapor merah. Penggunaan pelabuhan sementara dinilai masih jauh dari standar pelayanan minimum, meninggalkan pemudik dalam kondisi serba terbatas dan tidak nyaman.

Kritik tajam datang dari Peneliti Senior Institut Studi Transportasi (INSTRAN), Deddy Herlambang. Ia menyoroti kondisi Pelabuhan Ciwandan dan BBJ Bojonegara yang kerap dipaksakan menjadi penyangga saat puncak arus mudik, meski fasilitasnya jauh dari kata layak.

“Bila musim mudik Lebaran tiba, Pelabuhan BBJ dan Ciwandan dijadikan penyeberangan sementara untuk truk dua sumbu roda dan kendaraan roda dua," ujar Deddy kepada wartawan, Selasa (17/3/2026).

Deddy menegaskan bahwa status "sementara" pada pelabuhan tersebut seolah menjadi pembenaran atas buruknya fasilitas di lapangan. Infrastruktur dasar yang seharusnya menjadi hak pemudik justru sering kali terabaikan.

“Fasilitas tersebut juga sementara, maka pelayanan juga sementara. Rampdoor, toilet, warung makan, dan fasilitas umum lain terkadang terjadi banyak kekurangan di sana," ucapnya ketus.

Tak hanya soal kenyamanan, Deddy juga menguliti masalah teknis yang menghambat mobilitas. Ukuran dermaga yang mini di pelabuhan darurat disebutnya sebagai penghambat utama efisiensi distribusi kendaraan.

“Dermaga yang kecil membatasi jenis kapal yang bisa bersandar. Ini jelas mengurangi efisiensi operasional kapal ferry,” tambah Deddy.

Kondisi ini diprediksi bakal menjadi bom waktu jika pemerintah tak segera melakukan pembenahan serius. Tanpa adanya peningkatan kapasitas dan fasilitas yang manusiawi, pelabuhan penunjang ini justru berpotensi memicu ketidakteraturan serta menghambat distribusi kendaraan di tengah lonjakan penumpang.

Publik kini menanti, apakah pemerintah akan terus membiarkan rakyatnya "terlantar" di pelabuhan darurat, atau berani berinvestasi lebih demi kenyamanan pemudik di hari raya.

Baca Juga: Sukardi dan Seragam Oranye: Menjemput Rezeki di Balik Keriuhan Mudik

Load More