Anggaran EO BGN Tembus Rp113 Miliar: Publik Minta Transparansi, BGN Klarifikasi

Suara.com - Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang memegang mandat krusial dalam Program Makan Bergizi Gratis, menjadi pusat perhatian setelah terungkapnya alokasi anggaran jumbo senilai lebih dari Rp113 miliar hanya untuk membiayai jasa Event Organizer (EO).

Isu ini mencuat ke permukaan sejak Sabtu (11/4/2026) setelah sebuah unggahan di platform X (dahulu Twitter) membedah data Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP).

Unggahan tersebut mengungkap adanya 31 paket pekerjaan dengan total nilai kontrak mencapai Rp113.916.541.381 yang tersebar di 16 perusahaan EO berbeda.

Tuntutan Transparansi: Output Nyata vs Seremoni

Kritik tajam mengalir dari masyarakat yang mempertanyakan urgensi belanja tersebut di tengah tugas pokok BGN dalam menuntaskan masalah gizi.

Publik menuntut kejelasan mengenai indikator keberhasilan dari pengeluaran sebesar itu. Muncul pertanyaan mendasar: apakah ratusan miliar tersebut berkontribusi langsung pada perbaikan gizi rakyat di lapangan, atau justru hanya terserap untuk kegiatan administratif dan seremoni kelembagaan semata?

"Setiap rupiah anggaran negara sejatinya bersumber dari pajak rakyat, yang semestinya kembali dalam bentuk program yang terasa, bukan sekadar acara yang terlihat," tulis salah satu narasi kritis yang viral di media sosial.

Klarifikasi BGN: Kebutuhan Strategis di Fase Awal

Merespons gelombang kritik tersebut, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan penjelasan resmi.

Baca Juga: Berapa Gaji Kepala SPPG? Kini Bakal Dapat Motor Listrik Seharga Rp42 Juta

Menurutnya, pelibatan pihak ketiga atau EO merupakan langkah strategis yang tidak terhindarkan mengingat BGN masih berada dalam tahap awal pembentukan struktur dan tata kelola organisasi.

“Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional, kami tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem. Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri,” ujar Dadan dalam keterangannya, Minggu (12/4/2026).

Dadan menekankan bahwa kegiatan kampanye publik dan sosialisasi nasional yang bersifat kompleks memerlukan sentuhan tenaga profesional demi memastikan standar kualitas, ketepatan waktu, dan mitigasi risiko operasional.

Keahlian dalam manajemen acara serta koordinasi vendor tersebut, menurut Dadan, secara realistis belum dimiliki oleh tim internal BGN saat ini.

Selain alasan teknis operasional, BGN berargumen bahwa penggunaan EO membantu menata administrasi keuangan menjadi lebih sistematis.

Dengan menggandeng pihak ketiga, proses pengadaan dan pelaporan diklaim dapat dilakukan secara terpusat, yang pada gilirannya membantu BGN dalam menyusun strategi komunikasi dan optimalisasi anggaran.

Meski diterjang isu pemborosan, Dadan menjamin bahwa seluruh proses pengadaan jasa tersebut tetap tunduk pada prinsip akuntabilitas.

“Setiap pengeluaran, termasuk penggunaan jasa EO, dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal,” tegasnya.