Biaya Asuransi Masih Mahal, OJK Sebut Masyarakat Keluarkan Dana Rp 175 T

Suara.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tengah menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat peran asuransi komersial. Hal ini untuk menekan beban biaya kesehatan pada masyarakat.

Dalam hal ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) menyoroti tingginya angka pengeluaran kesehatan mandiri atau out-of-pocket. Sebab, kontribusi asuransi kesehatan komersial masih sangat minim, yakni hanya sebesar 5 persen.

"Masyarakat yang belum menggunakan produk untuk program kesehatan baik BPJS maupun asuransi kesehatan masih besar. Sehingga pembelanjaan kesehatan itu masih bayar pakai uang sendiri atau disebut dengan out of pocket itu 28,8 persen jumlahnya itu Rp 175 triliun itu yang kita mau turunkan kita bersama-sama," katanya di Jakarta, Senin (13/4/2026).

Oleh karena itu, OJK terus berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk mengalihkan beban biaya besar tersebut ke dalam skema perlindungan asuransi yang lebih efisien dan terjangkau.

"Kita bersama-sama dengan kementerian lembaga kita turunkan dan mereka bisa ikut serta dari program asuransi komersial tentunya ini mereka melihat apa untung ruginya bagaimana prosesnya lebih efisien lebih baik," katanya.

Selain sektor kesehatan, OJK memberikan perhatian serius pada program 3 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Mengingat pembiayaan perumahan bersifat jangka panjang (15 hingga 20 tahun), Ogi menilai adanya risiko besar yang harus diantisipasi, mulai dari risiko jiwa debitur hingga kerusakan aset.

"Di situ ada risiko yang mungkin terjadi, seperti debitur meninggal dunia atau risiko properti akibat gempa bumi, kebakaran, hingga banjir. Kami ingin memberikan pemahaman bahwa asuransi jangan dilihat sebagai beban biaya, tetapi sebagai perlindungan risiko jangka panjang bagi peserta," bebernya.

Terkait mekanisme premi, OJK sedang mendiskusikan berbagai opsi teknis dengan kementerian terkait. Pilihannya meliputi pemberian subsidi premi oleh pemerintah atau skema blended yang menyatu dalam program fasilitas rumah rakyat.

Langkah ini diambil untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tetap terlindungi tanpa terbebani biaya tambahan yang berat.

Baca Juga: Jumlah Investor Reksa Dana Tembus 19,8 Juta di Awal 2026

Tak hanya kesehatan dan perumahan, OJK juga menerima permintaan dari sejumlah kementerian/lembaga untuk memperkuat perlindungan di sektor produksi pangan. Risiko gagal panen bagi petani dan kecelakaan kerja bagi nelayan menjadi fokus pengawasan ke depan.

OJK berkomitmen untuk mengembangkan program asuransi pertanian dan nelayan yang sudah ada agar berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

Dengan cakupan proteksi yang lebih luas, diharapkan stabilitas ekonomi para produsen pangan tetap terjaga meski dihadapkan pada ketidakpastian cuaca maupun risiko teknis lainnya.