- Asosiasi Pertambangan Indonesia meminta pemerintah mengkaji ulang wacana penghentian restitusi pajak guna menjaga stabilitas operasional sektor pertambangan.
- Industri tambang menilai mekanisme restitusi pajak penting untuk menjaga arus kas perusahaan serta mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- Apindo turut menolak kebijakan tersebut karena berisiko menghambat kelancaran arus kas perusahaan dan menurunkan kepercayaan investor di Indonesia.
Suara.com - Asosiasi Pertambangan Indonesia (API-IMA) meminta pemerintah mengkaji ulang wacana penghentian restitusi pajak.
Pasalnya, kebijakan itu bisa mengganggu stabilitas dunia usaha dan kelangsungan operasional perusahaan di sektor pertambangan.
API menegaskan restitusi pajak adalah hak setiap wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang telah disetorkan kepada negara, dan penting dalam mendukung cash flow, serta mencerminkan good governance pemerintah.
Direktur Eksekutif IMA, Sari Esayanti, mengatakan sistem yang berjalan saat ini sudah ideal.
"Di mana perusahaan melakukan kewajibannya dan dapat mendapatkan kembali haknya jika pembayaran yang dilakukan ternyata kelebihan ataupun sebaliknya harus membayarkan jika terdapat kurang bayar," ujar Sari di Jakarta, Rabu (15/3/2026).
Sari juga menekankan bahwa kepastian hukum terkait restitusi pajak sangat krusial untuk menjaga kepercayaan investor.
Untuk API mengajak pemerintah untuk terus berkolaborasi dengan dunia usaha demi mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Selain para pengusaha tambang, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga meminta pemerintah meninjau ulang wacana tersebut. Menurut mereka penghentian restitusi pajak perlu dipertimbangkan secara matang agar tidak mengganggu operasional perusahaan.
Ketua Komite Perpajakan Apindo, Siddhi Widyaprathama menyebut kebijakan itu berisiko mengganggu arus kas perusahaan yang selama ini mengandalkan mekanisme restitusi pajak.
Baca Juga: Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Warga Sambeng Borobudur Terancam Kehilangan Mata Air, Sendang Ngudal Dikepung Tambang
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
Terkini
-
Bank Indonesia Sebut Ekonomi Indonesia Dipandang Positif Investor Global, Apa Buktinya?
-
Putusan KPPU Soal Pindar Tuai Polemik, Investor Fintech Disebut Bisa Hengkang
-
Investor Masa Bodoh dengan Perang, Wall Street Terus Meluncur Naik
-
Transformasi SDM, Layanan Logistik RI Mulai Berstandar Global
-
Negosiasi Pasokan BBM dan LPG dari Rusia, Menteri ESDM: Hasilnya Memuaskan
-
Pasar Modal Lebih Sehat dan Kredibel Berkat Reformasi OJK
-
Ketahanan Ekonomi Indonesia Raih Pengakuan Internasional di Tengah Ujian Geopolitik
-
IHSG Terus Menguat Bukti Reformasi Pasar Modal OJK Berbuah Manis
-
Reformasi OJK Sukses Tingkatkan Transparansi Pasar Modal Indonesia
-
Berlayar Sampai ke Pulau Sumbawa, Pertamina Pastikan Kompor Warga Tetap Menyala