Bisnis / Ekopol
Jum'at, 01 Mei 2026 | 18:44 WIB
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad bersama perwakilan aliansi serikat buruh memberikan keterangan pers seusai beraudiensi pada peringatan Hari Buruh Internasional di DPR, Jumat (1/4/2026).
Baca 10 detik
  • Pemerintah melalui Danantara mengakuisisi saham perusahaan aplikator ojek daring untuk menurunkan potongan komisi pengemudi menjadi delapan persen.
  • Presiden Prabowo Subianto telah mengesahkan Perpres Nomor 27 Tahun 2026 guna menetapkan batas maksimal potongan pendapatan bagi pengemudi ojol.
  • DPR dan pemerintah akan melibatkan organisasi ojek daring dalam membahas kebijakan terkait status hubungan kerja pengemudi di masa depan.

Meski identitas aplikator yang sahamnya telah dibeli oleh Danantara belum diumumkan secara terperinci kepada publik, spekulasi pasar mengarah kuat pada beberapa pemain besar di industri ini.

Sebelumnya, BPI Danantara sempat dikabarkan memiliki ketertarikan kuat untuk membeli saham GoTo, perusahaan induk Gojek.

Langkah Danantara ini dipandang sebagai model baru "nasionalisasi strategis" di mana negara tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai pemegang saham yang memastikan visi kerakyatan berjalan di dalam korporasi.

Prabowo Subianto menekankan bahwa jika ada perusahaan yang memiliki peran vital bagi hajat hidup orang banyak namun mengalami kesulitan finansial atau manajemen, pemerintah tidak akan tinggal diam.

Menurut dia, Presiden Prabowo Subianto sudah menyampaikan bila ada perusahaan-perusahaan yang mengalami kesulitan, maka akan dibantu atau bahkan diambil alih oleh pemerintah. Hal itu dilakukan agar para buruh tetap bisa bekerja dan memiliki tempat kerja.

Nasib Status Hubungan Kerja dan Keterlibatan Serikat Ojol

Selain persoalan potongan komisi, isu krusial lainnya yang terus menjadi sorotan adalah status hubungan kerja antara pengemudi dan aplikator.

Selama ini, status "mitra" dianggap sering merugikan pengemudi karena tidak memiliki jaminan sosial dan perlindungan kerja layaknya karyawan tetap.

Dasco menyatakanm, pemerintah dan DPR saat ini tengah melakukan simulasi mendalam terkait formulasi hubungan kerja tersebut.

Ia menjamin, pemerintah tidak akan mengambil keputusan sepihak tanpa mendengar aspirasi dari para pelaku di lapangan.

"Nanti, organisasi kawan-kawan ojol akan tetap diajak diskusi, diajak berembuk," tegasnya.

Adapun untuk pembahasan status hubungan kerja bagi pengendara ojol dengan mitra, dia mengatakan hal itu masih disimulasikan.

Namun, dia memastikan organisasi-organisasi pengendara ojol akan dilibatkan dalam penentuan kebijakan itu.

Load More