- Dosen FEB UGM Eddy Junarsin menyatakan rupiah melemah di atas Rp17.400 akibat penurunan surplus perdagangan dan tingginya suku bunga AS.
- Pelemahan rupiah meningkatkan daya saing ekspor dan investasi asing, namun membebani industri yang bergantung pada komoditas serta bahan baku impor.
- Bank Indonesia menghadapi dilema kebijakan moneter antara menjaga pertumbuhan ekonomi atau mengendalikan inflasi di tengah potensi spekulasi pasar yang berisiko.
Suara.com - Dosen FEB UGM Eddy Junarsin, menyoroti nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) yang kian melemah menembus level di atas Rp17.400. Menurutnya pelemahan rupiah merupakan hasil dari kombinasi berbagai faktor ekonomi dan nonekonomi.
Secara teknis, salah satu penyebabnya adalah menurunnya surplus neraca perdagangan dibandingkan periode sebelumnya. Saat ini balance of trade Indonesia masih surplus namun nilainya menurun. Artinya ekspor tetap lebih besar daripada impor, meski selisihnya semakin kecil.
Di sisi global, kenaikan harga minyak dunia menjadi beban tambahan. Sebagai negara yang mengimpor minyak (net importer), Indonesia harus mengeluarkan biaya lebih besar yang merupakan faktor pendorong pelemahan rupiah.
Di saat yang sama, suku bunga acuan di Amerika Serikat (AS) masih relatif tinggi dan ini menyebabkan banyak investor memilih memindahkan dananya di AS karena dirasa menjadi safe haven.
"Arus modal asing di saat seperti ini tentu akan mengalir ke tempat yang lebih aman, dalam konteks pasar keuangan contohnya adalah Amerika Serikat," kata Eddy, Selasa (5/5/2026).
Namun, di sisi lain, Eddy menilai pelemahan rupiah ternyata dapat memberikan berbagai manfaat. Di pasar internasional, produk Indonesia menjadi lebih murah sehingga lebih kompetitif.
Hal ini bisa mendorong ekspor dan membuka lapangan kerja. Selain itu, biaya produksi di dalam negeri menjadi relatif lebih murah bagi investor asing untuk melakukan foreign direct investment (FDI).
Meski demikian tidak semua sektor diuntungkan dalam kondisi ini.
"Industri yang bergantung pada impor, seperti energi, pangan impor, serta mesin dan alat berat, justru akan terdampak karena biaya menjadi lebih mahal," ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa kondisi ini perlu diantisipasi dengan serius agar tidak berkembang menjadi gejolak yang lebih besar di pasar keuangan.
Jika tekanan ini tidak dikelola dengan baik, kata dia, dapat memicu destabilizing speculation, yaitu kondisi ketika pelaku pasar bertindak berlebihan karena kepanikan. Sehingga justru memperparah pelemahan rupiah itu sendiri.
"Tekanan rupiah saat ini bersifat jangka pendek. Namun jika tidak dikelola dengan baik, akan menyebabkan destabilizing speculation," ujarnya.
Dalam situasi ini, Bank Indonesia menghadapi dilema kebijakan yang tidak mudah. Di satu sisi, penurunan suku bunga acuan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan membuka peluang tercapainya lapangan kerja penuh.
Namun, langkah tersebut juga berisiko meningkatkan inflasi karena jumlah uang yang beredar semakin besar. Sebaliknya, jika suku bunga dinaikkan, inflasi dapat lebih terkendali, tetapi pertumbuhan ekonomi berpotensi melambat dan tingkat pengangguran meningkat.
"Kalau terus menurunkan policy rate, pertumbuhan ekonomi diharapkan lebih tinggi, namun bahayanya inflasi dapat melonjak. Sebaliknya, jika menaikkan policy rate, inflasi lebih terkendali, namun pertumbuhan ekonomi terhambat," jelasnya.
Oleh sebab itu, kebijakan moneter perlu dijalankan secara bertahap dan hati-hati. Termasuk dengan tetap menjaga keseimbangan antara stabilitas harga dan pertumbuhan ekonomi. Intervensi di pasar valuta asing juga dinilai perlu dilakukan secara terbatas.
"Jika dilakukan terlalu agresif untuk menahan pelemahan rupiah, justru dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang merugikan, seperti tergerusnya cadangan devisa dan menurunnya kepercayaan pasar," ucapnya.
Ia menyebut dukungan kebijakan fiskal dari pemerintah menjadi faktor penting. Terutama dalam menjaga keseimbangan anggaran, memberikan insentif yang tepat bagi dunia usaha, serta mengelola utang negara secara efisien.
Berita Terkait
-
Pelemahan Rupiah yang Terparah dalam Sejarah Bisa Picu Gagal Bayar dan PHK
-
Nilai Tukar Rupiah Terus Anjlok saat BPS Umumkan Pertumbuhan Ekonomi Melejit Tinggi
-
Rupiah Terlemah Sepanjang Sejarah RI Berdiri, BI Tunjuk Biang Keroknya
-
Apa Saja Dampak Pelemahan Rupiah?
-
Rupiah Keok ke Rp17.410, Subsidi Energi Jebol Rp118 Triliun
Terpopuler
- Pompa Air Paling Bagus dan Awet Merk Apa? Ini 4 Pilihan Terbaik Versi Review Pengguna
- Ciri-Ciri Sepatu Berbahan Kulit Babi, Kenali sebelum Membeli
- Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
- 5 HP Murah Terbaru Penyimpanan Lega Juni 2026: Memori 256 GB, Baterai 8.100 mAh
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
Pilihan
-
Salah Sasaran Evaluasi: Menilai Program MBG Lewat Respons Anak Itu Absurd
-
Dasco di Mobil Komando Aksi: Aspirasi Kawan-kawan Sudah Disampaikan, Hidup Mahasiswa!
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
Terkini
-
Investor Migas Makin Percaya Indonesia, Proyek Bukit Panjang Masuk Tahap Fabrikasi
-
Bahlil Ungkap 5.700 Desa Masih Gelap, Pemerintah Gelontorkan Rp10,3 Triliun untuk Listrik Desa
-
Kabar Baik Pencari Kerja! Kemnaker Buka Pelatihan Gratis untuk 20.000 Peserta, Daftar hingga 9 Juli
-
Masuk Fortune Southeast Asia 500 2026, Hutama Karya Perkuat Kiprah sebagai BUMN Konstruksi Terkemuka
-
Beralih ke Jargas Hemat Biaya Energi hingga 33 Persen, Pemerintah Tambah 160 Ribu Sambungan Baru
-
Tahun Emas ke-50, Darya-Varia Berkinerja Tangguh dan Komitmen pada Pertumbuhan Berkelanjutan
-
Pasokan Batubara PLTU Jawa Mulai Pulih, PLN Kini Kejar Perbaikan Dua Pembangkit
-
Bulog Buka Suara soal Dugaan Korupsi Beras Wamena, Pastikan Distribusi Pangan Tetap Aman dan Stabil
-
Kabar Baik bagi MBR! Menteri PKP Pastikan Bunga KPR FLPP Tetap 5 Persen, Meski BI Rate Naik
-
Polemik MBG Saat Libur Sekolah, Gapembi Kritik BGN