- Posisi Utang Luar Negeri Indonesia pada April 2026 mencapai 439,8 miliar dolar AS atau naik 1,9 persen secara tahunan.
- Kenaikan utang dipengaruhi pertumbuhan sektor publik, sementara sektor swasta justru mengalami kontraksi pertumbuhan dibandingkan periode bulan sebelumnya.
- Bank Indonesia menyatakan struktur utang tetap sehat dengan rasio terhadap PDB stabil sebesar 29,6 persen untuk pembiayaan pembangunan.
Suara.com - Posisi Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada April 2026 terus naik. Rinciannya, ULN Indonesia pada April 2026 tercatat sebesar 439,8 miliar dolar AS, atau sekitar Rp7.784 triliun.
Direktur Eksekutif Komunikasi BI, Ramdan Denny, mengatakan ULN secara tahunan tumbuh sebesar 1,9 persen (yoy). Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 1,0 persen ( yoy).
"Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh pertumbuhan ULN sektor publik di tengah kontraksi ULN sektor swasta yang berlanjut," katanya dalam siaran pers yang diterima, Senin (16/6/2026).
Sementara itu, ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada April 2026 sebesar 216,4 miliar dolar AS, atau secara tahunan tumbuh sebesar 3,7 persen ( yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Maret 2026 sebesar 3,8 persen (yoy).
"Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh posisi pinjaman luar negeri yang tumbuh melambat," katanya.
Selain itu, aliran modal masuk asing pada Surat Berharga Negara (SBN) tetap mencatatkan net inflow yang mencerminkan terjaganya kepercayaan investor terhadap prospek perekonomian Indonesia.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dengan tetap memperhatikan aspek sustainabilitas pengelolaan ULN.
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN pemerintah dimanfaatkan antara lain untuk mendukung Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial (22,0 persen) dari total ULN pemerintah); Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (20,5 persen ) Jasa Pendidikan (16,2 persen ) Konstruksi (11,5 persen ) serta Transportasi dan Pergudangan (8,5 persen).
"Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99 persen dari total ULN pemerintah," jelasnya.
Baca Juga: BI Bongkar Jamu Kuat yang Bikin Rupiah Perkasa, Bisa Jadi Daya Tarik Investor?
Sedangkan, posisi ULN swasta pada April 2026 tercatat sebesar 193,2 miliar dolar AS, atau secara tahunan mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 0, persen (yoy), lebih rendah dibandingkan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 1,4 persen (yoy).
Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN kelompok peminjam lembaga keuangan (financial corporations) yang secara tahunan mencatatkan kontraksi sebesar 5,0 persen ( yoy), lebih rendah dibandingkan dengan kontraksi pada Maret 2026 sebesar 6,3 persen (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari Sektor Industri Pengolahan; Jasa Keuangan dan Asuransi; Pengadaan Listrik dan Gas; serta Pertambangan dan Penggalian, dengan pangsa mencapai 79,6 persen dari total ULN swasta.
ULN swasta tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 75,8 persen terhadap total ULN swasta.
Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.
Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang stabil sebesar 29,6 persen pada April 2026 dan didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,5 persen dari total ULN. Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat.
Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN. Indonesia akan terus mengoptimalkan peran ULN untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.
Berita Terkait
-
Isu Reshuffle Menkeu-Gubernur BI, INDEF Ingatkan Risiko Ekonomi RI Terguncang
-
Rupiah Masih Tertekan, Pengamat Anggap Dua Jurus BI-Kemenkeu Kurang Jitu
-
Mulai 'Panik' Rupiah Terus Loyo, Pemerintah-BI Keluarkan 5 Jurus Jitu
-
Tekan Beban Bunga Utang, BI Akan Naikkan Remunerasi Dana Pemerintah
-
Purbaya Disebut Bakal Jadi Gubernur BI, Prabowo Sedang Timbang Chatib Basri Jadi Menkeu
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
- Daftar Harga Motor Listrik dengan Subsidi Pemerintah, Ada yang Cuma Rp5 Jutaan!
- Nasib Berubah, Ini 4 Shio yang Panen Keberuntungan dan Rezeki pada 29 Juli 2026
- Siapa Ipda Ambarita? Ini Profil Polisi yang Viral Saat Pengamanan Bentrok Matraman
Pilihan
-
Kematian Sutrimo dan Rangkaian Kejanggalan yang Muncul dari Kampung Halaman
-
Pengintai Misterius dan CCTV Mendadak, Kejanggalan di Rumah Sutrimo
-
Banyak Air Galon Isi Ulang di Bangka Barat Belum Diuji, Amankah Dikonsumsi Setiap Hari?
-
Dicecar 23 Pertanyaan Penyidik KPK, Ini Kata Plt Bupati Sukoharjo
-
Cuma Sisa Rp200 Juta! Perampok Rp1,2 Miliar di Kalideres Diciduk Usai Habiskan 1 M Dalam 8 Hari
Terkini
-
Jika Tim 9 Gagal, KPK Disebut Wajib Ambil Alih Kasus Febrie Adriansyah
-
Sungai Cileungsi Menghitam, DLH Bogor Gandeng Polda Jabar Bidik 5 Perusahaan
-
Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Kasus, Kekayaan Kasi Pidsus Bogor Capai Rp6,1 Miliar Tanpa Utang
-
Kembalikan Hak Pejalan Kaki, Satpol PP Bandung Ratakan 36 Bangunan Liar di Jalan Rajiman
-
Sempat Sebut PDIP, Ustaz Das'ad Latif Edit Unggahan soal Putusan MK Larang Dana Pendidikan untuk MBG
-
Kejagung Bongkar Alasan Periksa Tan Kian dan Ferry Boboho di Kasus Febrie Adriansyah
-
Alasan Keselamatan, Kejagung Titipkan Ferry Boboho Saksi Kunci Kasus TPPU Febrie Adriansyah ke LPSK
-
Angela Tanoesoedibjo Apresiasi Legislator yang Dinilai Berdampak bagi Masyarakat
-
Arus Peti Kemas IPC TPK Panjang Melonjak 73,7 Persen
-
Gandeng TP PKK Hingga Tingkat RT, Bupati Bogor Rudy Susmanto Pacu Kesejahteraan Warga