Minat PIP Naik Saat Ancaman PHK Membayangi, Ekonom Minta Pemerintah Fokus Selamatkan Lapangan Kerja

Suara.com - Meningkatnya minat masyarakat terhadap program bantuan pendidikan seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dinilai tidak bisa dipandang sekadar sebagai tingginya kebutuhan bantuan sosial.

Fenomena tersebut justru menjadi sinyal adanya kekhawatiran rumah tangga terhadap kondisi ekonomi, terutama di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) yang masih membayangi sektor industri.

Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (CELIOS) ,Nailul Huda, menilai pemerintah perlu melihat persoalan tersebut dari akar masalahnya.

Menurut dia, langkah paling efektif bukan hanya memperluas bantuan sosial, melainkan memastikan masyarakat tetap memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang memadai.

"Bagi saya pribadi, cara yang paling tepat bagi pemerintah adalah memberikan masyarakat pekerjaan dengan upah yang layak. Upah yang mampu memenuhi kebutuhan hidup bagi sebuah keluarga," kata Huda kepada Suara.com, Jumat (19/6/2026).

Huda menjelaskan, selama masyarakat memiliki pekerjaan yang stabil, kebutuhan dasar hingga biaya pendidikan anak dapat dipenuhi secara mandiri tanpa harus bergantung pada bantuan pemerintah.

Karena itu, ia menilai upaya menjaga industri tetap beroperasi dan menyerap tenaga kerja harus menjadi prioritas. Pemerintah diminta menyiapkan berbagai kebijakan yang dapat mencegah perusahaan melakukan PHK dalam jumlah besar.

"Maka, sebisa mungkin pemerintah menahan agar tidak terjadi PHK massal dengan memberikan berbagai program yang dapat meningkatkan industri," ujarnya.

Selain itu, Huda menekankan pentingnya menjaga permintaan masyarakat agar aktivitas produksi industri tetap berjalan. Jika konsumsi melemah, perusahaan berisiko mengurangi produksi yang pada akhirnya berdampak pada tenaga kerja.

Baca Juga: Ancaman PHK Meningkat, Pendaftaran Program Indonesia Pintar Ikut Melonjak

"Demand pun juga harus dijaga agar produksi industri tetap berlanjut," tuturnya.

Menurut Huda, meningkatnya pencarian informasi mengenai bantuan pendidikan dan bantuan sosial merupakan respons yang wajar ketika masyarakat menghadapi ketidakpastian ekonomi.

Rumah tangga akan berupaya menekan berbagai pengeluaran yang dianggap bisa dibantu oleh negara.

"Ketika seseorang terdesak karena kondisi ekonomi yang memburuk, tentu bertahan adalah opsi yang akan diambil. Bertahan ini bukan hanya mendapatkan pendapatan dan/atau mengurangi pengeluaran. Salah satu cara mengurangi pengeluaran namun tidak mengurangi kepentingan tertentu ya mencari program bansos dan/atau bantuan pendidikan," jelasnya.

Ia mencontohkan Program Indonesia Pintar menjadi salah satu instrumen yang dapat membantu keluarga mengurangi beban biaya pendidikan. Dana yang sebelumnya digunakan untuk kebutuhan sekolah dapat dialihkan untuk kebutuhan pokok lainnya.

"Salah satunya dengan mendaftar beasiswa program PIP. Dengan mendaftar program PIP, pengeluaran untuk pendidikan bisa dialihkan kepada pengeluaran kebutuhan lainnya," kata Huda.

Meski bantuan pendidikan dinilai penting sebagai jaring pengaman sosial, Huda mengingatkan dampak PHK terhadap keluarga jauh lebih luas.

Kehilangan pekerjaan tidak hanya mengganggu kemampuan memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi juga berpotensi menghambat pendidikan anak.

"Bagaimanapun juga masyarakat tetap membutuhkan pendidikan. Ketika kepala keluarga terkena PHK, maka keberlanjutan pendidikan anak-anaknya bisa terancam. Bukan hanya soal memenuhi kebutuhan hidup saja yang terancam, soal pendidikan juga bisa terancam," pungkasnya.