Bisnis / Makro
Senin, 22 Juni 2026 | 12:36 WIB
Harga MinyaKita terus mengalami kenaikan hingga melampaui HET. [Suara.com/Fakhri Fuadi Muflih].
Baca 10 detik
  • Peneliti CORE Indonesia Eliza Mardian memproyeksikan pemerintah tetap akan menaikkan HET Minyakita meski saat ini masih menunda keputusan.
  • Kenaikan HET berisiko mempersempit selisih harga dengan minyak premium dan mengganggu daya tarik produk bagi konsumen kelas bawah.
  • Keengganan pengusaha memenuhi DMO akibat rendahnya margin keuntungan menghambat ketersediaan minyak goreng murah di pasaran domestik tersebut.

Bagi pelaku industri kelapa sawit skala besar, margin keuntungan dari pemenuhan kuota DMO sangat kecil jika disandingkan dengan keran keuntungan dari pasar ekspor global. Hal ini memicu keengganan pengusaha untuk memprioritaskan pasokan domestik.

"Ini strategi perusahaan minyak sawit krna dmo minyak goreng ini marginnya tipis sekali diba dibandingkan ekspor, jd ini disinsentif bagi mereka. Karena prinsipnya swasta yaa memaksimalkan profit. Ekspor lebih menguntungkan jdnya untuk pemenuhan dalam negeri dinomor sekiankan," paparnya menyoroti motif ekonomi di balik kelangkaan Minyakita.

Struktur industri pengolahan Crude Palm Oil (CPO) nasional yang sangat didominasi oleh korporasi swasta menjadi tantangan tersendiri bagi ketahanan pangan.

Niat baik pemerintah untuk membanjiri pasar dengan minyak goreng murah kerap kali harus berbenturan keras dengan orientasi bisnis swasta yang secara lumrah selalu mengejar profitabilitas maksimal melalui jalur ekspor.

"Besarnya penguasaan swasta dalam pengolahan CPO dan pemerintah belum pnya hilirisasi kelapa sawit yg memadai jdinya keinginan pemerintah menyediakan minyak murah bertabrakan dengan keinginan swasta yang memaksimalkan profit dengan mengekspor," tegas Peneliti CORE tersebut.

Sebagai langkah konkret dan solusi jangka panjang untuk menyeimbangkan hegemoni pasar, Eliza mendesak pemerintah untuk segera merevitalisasi dan memperkuat fungsi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor perkebunan. PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dinilai harus didorong agar mampu tampil sebagai stabilisator dan penjamin ketersediaan minyak goreng bagi rakyat.

"Perlunya perkuat peranan BUMN pengolahan minyak kelapa sawit seperti mendukung target PTPN naikkan produksi minyak goreng menjadi 1,8 juta ton/tahun,"

Load More