Prabowo Mau 'Copot' Ratusan Direksi dan Komisaris BUMN di Tengah Isu Rangkap Jabatan

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto berjanji akan komitmen penuh pemerintah untuk melakukan penataan radikal di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Dalam upaya mendongkrak efisiensi fiskal dan menghentikan pemborosan anggaran negara, pemerintah menargetkan untuk merampingkan jumlah entitas BUMN hingga tersisa sekitar 250 perusahaan saja.

Pernyataan tegas tersebut disampaikan Kepala Negara saat menutup agenda Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2026 yang berlangsung di Jakarta International Convention Center (JICC), Minggu (28/6/2026).

Menurut Presiden, postur BUMN yang terlalu gemuk selama ini menjadi pemicu tingginya biaya operasional (overhead cost). Anggaran negara dan kekayaan publik habis terserap hanya untuk membiayai fasilitas serta honorarium jajaran direksi dan komisaris pada anak-cucu perusahaan yang secara bisnis justru tidak menghasilkan keuntungan bagi negara.

"Bayangkan, lebih dari 750 kita tutup, 750 dirut, 750 direksi kali 4 atau kali 5, 750 komisaris kali 10. Overhead-nya kayak apa? Gajinya kayak apa? Ini uang rakyat semua, perusahaan tidak untung hanya bayar overhead," ujar Presiden Prabowo sebagaimana dikutip dari keterangan resmi Kementerian Sekretariat Negara RI.

Peta Skala Korporasi dan Target Restrukturisasi Massal

Sistem operasional BUMN di Indonesia saat ini mencakup gurita bisnis yang sangat luas dari tingkat induk hingga satuan unit terkecil. Berdasarkan data pemetaan terbaru, berikut adalah gambaran skala serta arah kebijakan restrukturisasi yang tengah dijalankan pemerintah:

• Kondisi Eksisting: Total korporasi pelat merah di Indonesia mencapai 1.046 entitas bisnis jika dihitung secara menyeluruh, mencakup perusahaan induk (holding), anak perusahaan, hingga level cucu perusahaan. Akumulasi total aset dari seluruh lini ini menembus angka lebih dari Rp16.500 triliun.
• Perusahaan Induk Utama: Saat ini terdapat 64 perusahaan induk (holding) utama yang mengendalikan berbagai klaster industri strategis nasional.
• Tahapan Pengurangan: Dari seribu lebih entitas tersebut, pemerintah bergerak cepat dengan telah melikuidasi atau menutup lebih dari 200 perusahaan yang dinilai tidak produktif.
• Target Akhir: Penataan akan terus berjalan agresif dengan memangkas operasional korporasi hingga mengerucut pada angka 250 perusahaan yang terbukti sehat, efisien, dan memiliki kinerja fundamental yang kuat.

Presiden Prabowo meminta agar seluruh tahapan restrukturisasi dan rasionalisasi ini dapat dirampungkan sepenuhnya pada tahun ini.

Penjadwalan ketat ini ditargetkan agar dalam waktu dua tahun ke depan, seluruh BUMN yang tersisa sudah mengadopsi sistem tata kelola yang transparan, efisien, dan berorientasi murni pada pelayanan publik.

Baca Juga: Pendidikan Mufli Budi Ananda, Asisten Raffi Ahmad Kini Jadi Komisaris

Komposisi Jabatan Komisaris BUMN yang Menjadi Sorotan

Isu tingginya biaya operasional struktural BUMN ini sejalan dengan gemuknya pengisian jabatan pengawas perusahaan. Saat ini, tercatat ada sedikitnya 562 posisi komisaris yang tersebar di 59 perusahaan induk beserta anak usahanya.

Berdasarkan data temuan dari Transparency International Indonesia (TII), komposisi latar belakang profesi yang menduduki kursi dewan komisaris tersebut didominasi oleh unsur birokrat dan afiliasi politik, dengan rincian sebagai berikut:

Birokrat: 172 orang
Politikus: 165 orang (terdiri atas 104 kader partai politik dan 61 relawan)
Profesional Murni: 133 orang
Militer: 35 orang
Aparat Penegak Hukum (APH): 29 orang
Akademisi: 15 orang
Perwakilan Organisasi Masyarakat (Ormas): 10 orang
Mantan Pejabat Negara: 1 orang

Kabar ini mencuat di tengah sorotan publik perihal jajaran tims sukses Prabowo-Gibran yang menduduki posisi strategis seperti komisaris dan wakil komisaris di BUMN.

Sebagai informasi, berdasarkan data Transparancy International, ada 33 wakil Menteri + 1 wakil PCO yang juga merangkap sebagai komisaris. 

Beberapa lainnya yang disorot seperti asisten Raffi Ahmad atau Ginka Febriyanti Ginting yang menjadi komisaris BUMN.