Bisnis / Makro
Selasa, 30 Juni 2026 | 17:06 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. [Dok. Kemenkeu]
Baca 10 detik
  • Menteri Keuangan Purbaya mempertanyakan kelanjutan proses audit BPKP terhadap sepuluh perusahaan sawit yang diduga memanipulasi ekspor CPO.
  • Purbaya menegaskan akan segera melengkapi data tambahan kepada BPKP agar audit atas dugaan manipulasi harga ekspor segera selesai.
  • Manipulasi harga ekspor CPO tersebut dilakukan dengan melaporkan nilai barang jauh lebih rendah sehingga negara mengalami kerugian signifikan.

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mempertanyakan hasil proses audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait 10 perusahaan sawit yang diduga melakukan manipulasi ekspor Crude Palm Oil (CPO).

Hal ini diungkap Menkeu Purbaya saat menghadiri Penandatanganan Komitmen Penyerahan Hibah Tanah seluas 30 hektare oleh PT Lippo Cikarang Tbk kepada Pemerintah di Wisma Danantara, Jakarta, pada Senin (29/6/2026). Diketahui acara itu juga dihadiri Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh.

"Pak Ateh masih bisa kerja Pak? Yang kemarin belum selesai tuh, yang 10 perusahaan itu," sindir Purbaya dalam acara tersebut yang disiarkan virtual, dikutip Selasa (30/6/2026).

Dalam percakapan tersebut, Purbaya baru mengetahui bahwa ada data yang masih kurang. Namun ia siap untuk kembali menyerahkan data tambahan untuk keperluan audit BPKP.

"Data kurang? Oh enggak pernah kasih tau. Oh gitu ya, nanti saya follow up Pak. Nanti saya ke kantor besok deh biar diberesin. Biar kalau ada ini jadi, nanti jangan sampai terbebani sampai enggak bisa selesai yang itu. Aman kan ya?" timpal dia.

Diketahui 10 perusahaan sawit yang diduga manipulasi ekspor CPO ini diungkap Purbaya ketika mendatangi Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, bulan lalu.

Ilustrasi sawit. Foto: Sejumlah pekerja memasukkan kelapa sawit ke dalam truk pengangkut di Kabupaten Siak, Selasa (26/5/2026). [Ist]

Meski mengaku kedatangannya atas undangan makan siang, Purbaya terlihat membawa banyak map. Map-map tersebut berisikan berkas mengenai sejumlah daftar perusahaan minyak sawit mentah (CPO) yang melakukan manipulasi harga ekspor.

Purbaya sengaja membawanya untuk berjaga-jaga semisal Presiden Prabowo Subianto bertanya dan meminta laporan.

"Ini jaga jaga aja kalau biar kalau ditanya bisa jawab. Ini ada beberapa catatan perusahaan CPO yang mana yang lakukan manipulasi harga. Jadi kalau ditanya saya akan jawab," kata Purbaya di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Baca Juga: Purbaya Jamin Lahan Hibah Meikarta 30 Hektare Tak Bebani APBN Saat Dikelola Danantara

Bendahara negara ini bahkan berhenti sejenak meladeni pertanyaan awak media terkait kehadirannya di Istana. Ia menunjukkan lembaran berkas di map yang berisi sejumlah grafik.

"Jadi ini ada 10 perusahaan besar, 3 pengapalan, masing masing perusahaan saya random pilih. Mereka kelihatan sekali melakukan manipulasi harga, ekspor ke Amerika misalnya," kata Purbaya sembari melihat berkas yang ia tenteng.

Purbaya menjelaskan gegara kelakuan perusahan memanipulasi harga ekspor, negara mengalami kerugian.

"Jadi harganya di sini berapa itu cuma seperempat atau sepertiga apa yg ada di AS. Jadi income-nya rendah kan di sini jadi saya rugi banyak. Ada contohnya, nggak mau sebut perusahaannya ya saya," kata Purbaya.

Purbaya memberikan contoh bagaimana manipulasi harga tersebut dilakukan oleh sejumlah perusahaan.

"Jadi ada dari Indonesia dikirim harganya US$ 2,6 juta impornya di sana US$ 4,2 juta jadi 57 persen bedanya. Ada yang lebih gila lagi ada satu perusahaan lagi di sini ekspornya US$ 1,44 juta di sana US$ 4 jutaan berubah harga 200 persen," kata Purbaya.

"Kita mau detensi kapal per kapal jadi itu yang saya laporin kalau ditanya, kalau nggak ya nggak usah. Ini 10 besar. Ini baru CPO nanti ada batu bara juga," lanjutnya lagi.

Load More