Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.039 Triliun, Beban Pemerintah Terus Membengkak

Suara.com - Beban utang luar negeri (ULN) Indonesia kembali bertambah. Bank Indonesia (BI) mencatat posisi ULN Indonesia pada Mei 2026 mencapai 444,4 miliar dolar AS atau sekitar Rp8.039 triliun dengan asumsi kurs rupiah di kisaran Rp18.090 per dolar AS.

Kenaikan ini menunjukkan tekanan pembiayaan eksternal Indonesia belum mereda. Dibandingkan April 2026, pertumbuhan utang luar negeri meningkat menjadi 2,1 persen secara tahunan, didorong terutama oleh bertambahnya utang sektor publik, yakni pemerintah dan Bank Indonesia.

Data BI menunjukkan posisi utang luar negeri pemerintah mencapai 217,3 miliar dolar AS, tumbuh 3,7 persen secara tahunan. Peningkatan tersebut terjadi di tengah kebutuhan pembiayaan negara yang masih tinggi, meskipun pemerintah melakukan pembayaran pokok pinjaman luar negeri yang jatuh tempo.

Lonjakan utang pemerintah juga didukung masuknya investasi asing ke Surat Berharga Negara (SBN) internasional. Namun, kondisi tersebut sekaligus memperlihatkan pembiayaan APBN masih bergantung pada aliran dana dari investor global yang rentan berubah mengikuti dinamika pasar keuangan dunia.

Selain pemerintah, peningkatan utang luar negeri juga berasal dari Bank Indonesia. Kenaikan tersebut dipicu meningkatnya kepemilikan investor asing pada instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebagai bagian dari operasi moneter untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Di sisi lain, sektor swasta justru masih mengurangi eksposur utang luar negeri. Posisi ULN swasta tercatat sebesar 195,9 miliar dolar AS, atau masih mengalami kontraksi 0,1 persen secara tahunan. Meski penurunannya tidak sedalam bulan sebelumnya, data tersebut menunjukkan pelaku usaha masih cenderung berhati-hati dalam menambah pembiayaan dari luar negeri.

Kontraksi terbesar terjadi pada kelompok lembaga keuangan yang mencatat penurunan utang sebesar 0,8 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, utang luar negeri swasta masih terkonsentrasi pada sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan yang menyumbang hampir 80 persen dari total ULN swasta.

Bank Indonesia menegaskan kondisi utang luar negeri Indonesia masih berada pada level yang sehat. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny menyatakan struktur ULN tetap dikelola secara hati-hati dengan dominasi utang berjangka panjang.

"Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Bank Indonesia dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN," kata Ramdan dalam keterangan resmi, Rabu (15/7/2026).

Baca Juga: APBN 2025 Defisit Rp670,34 Triliun, Pemerintah Beberkan Kondisi Fiskal di DPR

Hingga akhir Mei 2026, rasio utang luar negeri terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) berada di level 29,9 persen, sementara 83,9 persen dari total ULN merupakan utang berjangka panjang.

Meski indikator tersebut masih berada dalam batas yang dinilai aman, kenaikan utang luar negeri di tengah pelemahan nilai tukar rupiah dan tingginya ketidakpastian global berpotensi meningkatkan beban pembayaran utang pemerintah ke depan. Kondisi ini membuat ruang fiskal berisiko semakin tertekan apabila biaya pinjaman global tetap tinggi dan kebutuhan pembiayaan APBN terus meningkat.