Purbaya Salurkan Pinjaman Rp 65 Triliun ke 14,9 Juta UMKM

Suara.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kalau Pemerintah telah menyalurkan pembiayaan sebanyak Rp 65 triliun ke 14,9 juta pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Menkeu Purbaya menyatakan kalau penyaluran pinjaman ini dilakukan lewat Pusat Investasi Pemerintah (PIP), lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Saya apresiasi untuk PIP sejak 2017 sampai Juni 2026 pemerintah telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp65 triliun kepada 14,9 juta pelaku usaha yang sebelumnya belum terjangkau layanan perbankan," katanya, dikutip dari Antara, Minggu (19/7/2026).

Purbaya menyebut, akses permodalan ke pelaku UMKM amat penting untuk menumbuhkan dan menguatkan ekonomi masyarakat. Lebih lagi jumlah UMKM di Indonesia mencapai 66,5 juta.

"Lebih dari 67 persen UMKM di antaranya merupakan usaha mikro, mereka menyumbang lebih dari 60 persen PDB (produk domestik bruto) dan menyerap hampir 117 juta tenaga kerja," tambahnya.

Bendahara Negara menilai, sektor UMKM memang berkontribusi besar terhadap perekonomian. Namun dia mengakui kalau pelaku usaha mikro dan ultra mikro adalah kelompok yang paling cepat terdampak.

"Ketika harga bahan baku naik, permintaan turun distribusi terganggu atau ada kebutuhan mendadak mereka tidak punya bantalan yang tebal," imbuhnya.

Selain itu, ia mengaku kalau akses ke permodalan juga susah. Makanya saat ini pemerintah melalui PIP telah menurunkan bunga pinjaman bagi pelaku usaha mikro dari sebelumnya 22,5 persen menjadi delapan persen.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ekonomi Indonesia masih tangguh. Per triwulan pertama 2026, ekonomi nasional tumbuh 5,61 persen yang diklaimnya tertinggi sejak tahun 2014. Hanya saja di periode yang sama, ekonomi Yogyakarta tumbuh 5,8 persen.

Baca Juga: Purbaya Turunkan Bunga Pinjaman Usaha Mikro dari 22% ke 8%

"Angka-angka itu penting, tetapi masyarakat tidak memikirkan statistik ekonomi, mereka tanyanya warung ramai nggak, hasil tani ada pasarnya nggak, penghasilan cukup atau nggak. Itulah kenapa APBN 2026 diarahkan untuk mendukung delapan agenda prioritas nasional termasuk pemberdayaan UMKM," jelas Purbaya.