BUMN Ramai-ramai Gagal Bayar: Salah Kelola atau Ada 'Sesuatu'?

Suara.com - Gagal bayar imbal jasa sukuk PT Pos Indonesia senilai Rp24,11 miliar pada awal Juli lalu tampak kecil di atas kertas, kurang dari 0,2 persen total asetnya. Namun angka itu justru menjadi sinyal pola kegagalan yang berulang di tubuh badan usaha milik negara.

Pada 7 Juli 2026, dana sebesar Rp24.118.750.000 seharusnya sudah efektif di rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebelum pukul 14.00 WIB. Itu adalah pembayaran imbal jasa ke-6 Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Pos Indonesia Tahap I Tahun 2024 Seri A-C. Dana itu tidak pernah datang.

Alih-alih membayar, PT Pos Indonesia (Persero) mengirim surat permohonan penundaan bernomor 63225/KU.00/VII/2026 pada hari yang sama. KSEI menanggapi dengan menunda distribusi bagi hasil yang semula dijadwalkan 8 Juli 2026. Dalam keterbukaan informasi yang disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan pada 10 Juli, manajemen menyatakan penyebabnya lugas: "kondisi kas perusahaan yang saat ini tidak memungkinkan untuk dilakukan pembayaran."

BUMN tertua di Indonesia, yang berdiri sejak 1746, dengan total aset Rp18,91 triliun tidak sanggup membayar sewa Rp24 miliar.

Pada 14 Juli 2026, Fitch Ratings Indonesia memangkas Peringkat Nasional Jangka Panjang Pos Indonesia menjadi 'C(idn)' dari 'A(idn)' — terjun bebas beberapa tingkat sekaligus. Peringkat jangka pendek turun menjadi 'C(idn)' dari 'F1(idn)', sementara Standalone Credit Profile anjlok ke 'c(idn)' dari 'bbb(idn)'.

Pemangkasan itu menyapu seluruh instrumen utang perseroan: Program Sukuk Ijarah Berkelanjutan I berplafon Rp1,5 triliun, Sukuk Tahap I dan II, serta Obligasi I Pos Indonesia Tahun 2022 — semuanya kini berperingkat 'C(idn)'.

Fitch juga menegaskan bahwa dukungan luar biasa dari pemerintah tidak lagi menjadi faktor yang memengaruhi peringkat. Padahal, 100 persen saham Pos Indonesia dimiliki PT Danantara Asset Management. Untuk pertama kalinya, status sebagai perusahaan milik negara tidak lagi dianggap jaminan.

Fitch memberi masa tenggang 14 hari kerja. Bila kewajiban tak dipenuhi hingga sekitar 28 Juli 2026, peringkat berpotensi turun ke Restricted Default (RD) dan instrumen utangnya ke 'D' — gagal bayar penuh.

Hingga tulisan ini disusun, tidak ditemukan konfirmasi pembayaran maupun aksi lanjutan; perusahaan masih berada dalam masa tenggang itu.

Baca Juga: Prabowo Klaim DSI Sudah Kelola Devisa US$10,5 Miliar

Pelaksana tugas Direktur Utama Prasabri Pesti dan Corporate Secretary Iwan Gunawan menegaskan ini adalah penundaan, bukan gagal bayar permanen, dan operasional perusahaan tetap berjalan. Fitch menilai sebaliknya: peringkat 'C' mencerminkan bahwa gagal bayar suatu instrumen sudah berada di ambang pintu.

Pendapatan yang Ternyata Semu

Sepanjang 2025, pendapatan usaha Pos Indonesia hanya Rp3,97 triliun — anjlok sekitar 20 persen dari Rp5 triliun pada 2024, dan hanya 63 persen dari target Rp6,2 triliun. Laba bersih tercatat Rp306 miliar, sekitar sepertiga dari target Rp860 miliar.

Sumber keruntuhannya spesifik: lini logistik. Pendapatannya merosot dari sekitar Rp2 triliun menjadi hanya sekitar Rp600 miliar setelah program distribusi bantuan sosial pemerintah berakhir.

Dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR pada 22 Juni 2026, Direktur Utama saat itu, Daud Joseph, mengakui akar persoalan tersebut secara terbuka. Sejak 2020, pendapatan Pos memang naik — tetapi kenaikan itu bertumpu pada proyek pemerintah: bansos, bantuan beras, bantuan pangan.

"PT Pos Indonesia memang sangat terbantu dengan adanya proyek pemerintah dan belum dapat kembali ke potensi inti bisnis," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pos telah "kehilangan ceruk layanan andalan, baik itu layanan logistik, layanan jasa keuangan, layanan kurir, bahkan layanan properti."

Beban di sisi neraca memperburuk keadaan. Per 30 Juni 2025, total liabilitas melonjak 31,72 persen menjadi Rp9,89 triliun dari Rp7,51 triliun pada akhir 2024. Arus kas operasi tercatat negatif Rp677,52 miliar. Terdapat pula potensi kerugian akibat kecurangan pegawai minimal Rp37,72 miliar — naik dari Rp34,48 miliar pada akhir 2024 — dengan konsentrasi terbesar di Regional 6 Makassar (Rp18,71 miliar), Regional 1 Medan (Rp9,52 miliar), dan Regional 3 Bandung (Rp5,69 miliar).

Direktur Utama Mundur, Audit Bergulir

Tiga bulan. Itulah lama Daud Joseph menjabat sebagai Direktur Utama Pos Indonesia sebelum mengundurkan diri. Diangkat pada 11 Maret 2026, surat pengunduran dirinya diterima Danantara pada 29 Juni 2026 dan diumumkan tiga hari kemudian.

Managing Director Stakeholders Management & Communications Danantara, Rohan Hafas, menyatakan uji tuntas menemukan "berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun."

Ia melanjutkan bahwa terdapat "indikasi berbagai penyimpangan, termasuk dugaan rekayasa keuangan, yang saat ini sedang ditindaklanjuti melalui mekanisme audit dan investigasi."

Perlu ditegaskan secara jelas, bahwa dugaan rekayasa laporan keuangan ini belum terbukti secara hukum. Prosesnya masih berjalan melalui audit dan investigasi internal Danantara. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, melalui Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam RDP Komisi XI DPR pada 16 Juli 2026, menyatakan tengah memeriksa Pos Indonesia dan PT Len atas indikasi kecurangan. Hingga kini belum ada penetapan tersangka maupun pelimpahan perkara ke aparat penegak hukum terkait kasus ini.

Danantara menunjuk M. Iskandar Kunaefi sebagai Direktur Utama baru melalui Keputusan Para Pemegang Saham 15 Juli 2026. Satu perubahan struktural patut dicatat: jabatan gabungan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dipecah menjadi dua posisi terpisah — koreksi atas potensi konflik kepentingan ketika pengelola keuangan sekaligus menjadi pengawas risikonya sendiri.

Bukan Kasus Tunggal BUMN Bermasalah

Kesalahan terbesar dalam membaca kasus Pos Indonesia adalah menganggapnya insiden terisolasi. Pada waktu yang hampir bersamaan, tekanan surat utang menjalar di tubuh BUMN lain.

PT Adhi Commuter Properti (ADCP), anak usaha Adhi Karya, menunda pembayaran bunga ke-10 Obligasi III Tahun 2023 Seri A-B senilai total Rp10,29 miliar yang jatuh tempo 8 Juni 2026. Pembayaran baru terlaksana 17 Juni — telat sembilan hari — dan itu pun bersumber dari dana penjamin Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), bukan kas perusahaan. Bursa Efek Indonesia menyuspensi saham ADCP sejak 9 Juni 2026 dengan alasan keraguan atas kelangsungan usaha. Pefindo memangkas peringkatnya ke idCCC dengan CreditWatch Negatif.

PT Waskita Karya (WSKT) menghadapi Obligasi Berkelanjutan III Tahun 2021 Seri A senilai Rp722 miliar yang jatuh tempo September 2026. PT Wijaya Karya (WIKA) memiliki Obligasi Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2021 Seri B senilai Rp197 miliar pada bulan yang sama. Saham Waskita telah disuspensi sejak November 2023, WIKA sejak Februari 2025.

Di belakang semua itu membentang bayang-bayang skandal lama. Badan Pemeriksa Keuangan menetapkan kerugian negara dalam kasus PT Asuransi Jiwasraya sebesar Rp16,81 triliun — hasil pemeriksaan investigatif periode 2008–2018 yang diserahkan ke Kejaksaan Agung pada 9 Maret 2020.

Penyelesaiannya menuntut penyertaan modal negara Rp20 triliun pada 2021 dan tambahan Rp3 triliun pada 2023. PT Krakatau Steel menempuh restrukturisasi utang besar-besaran. PT Garuda Indonesia, meski telah disuntik Danantara Rp6,65 triliun, masih membukukan rugi bersih US$143,7 juta atau sekitar Rp2,33 triliun pada semester I/2025 — membengkak 41,36 persen secara tahunan.

Pola ini terlalu konsisten untuk disebut kebetulan, karena juga ditemukan pada Garuda Indonesia, PTPP Properti, hingga Istaka KArya.

Akar Struktural: Ketika Penyelamatan Menjadi Kebiasaan

Untuk memahami mengapa kegagalan ini berulang, kerangka teoretis yang paling menjelaskan adalah konsep soft budget constraint — kendala anggaran yang lunak — yang diperkenalkan ekonom Hungaria János Kornai dan diuraikannya dalam artikel klasik di jurnal Kyklos (1986).

Tesisnya sederhana namun tajam: ketika perusahaan negara terus diselamatkan oleh negara yang paternalistik meski merugi persisten, manajer belajar bahwa kegagalan tidak berkonsekuensi fatal.

Ekspektasi akan penyelamatan itu sendiri melemahkan disiplin pasar, mendorong pengambilan risiko berlebihan dan inefisiensi. Kornai bersama Eric Maskin dan Gérard Roland (Journal of Economic Literature, 2003) menunjukkan sindrom ini bertahan di hampir setiap ekonomi transisi.

Sebuah working paper European Bank for Reconstruction and Development menambahkan dimensi birokratis: pengawas cenderung mempertahankan BUMN gagal dan "berjudi" atas kebangkitannya, karena melikuidasi atau memprivatisasi berarti mengakui kegagalan pengawasan mereka sendiri. Sementara James Robinson dan Ragnar Torvik (NBER Working Paper 12133) menghubungkan penyelamatan BUMN dengan kalkulasi patronase politik.

Diterapkan pada Indonesia, kerangka ini menjelaskan siklus PMN berulang, mulai dari Jiwasraya Rp23 triliun, Garuda Rp6,65 triliun, dan berbagai suntikan ke BUMN Karya. Setiap penyelamatan meredakan krisis jangka pendek sekaligus memperkuat ekspektasi bahwa penyelamatan berikutnya akan datang.

Akar kedua terletak pada skema pembiayaan penugasan negara, terutama di BUMN Karya.

Ketika pemerintah menugaskan proyek strategis nasional seperti Tol Trans Jawa dan Trans Sumatera, penyertaan modal tidak diberikan di muka. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo pernah merangkumnya dengan getir: "Dikerjain dulu, baru dapat PMN."

Konsekuensinya aritmetis. Hanya sekitar 30 persen tiap proyek dibiayai modal sendiri; sisanya utang bank dan obligasi. Utang Waskita menggelembung dari kisaran Rp20 triliun sebelum 2015; utang Grup Waskita yang terkait jalan tol saja mencapai Rp52,9 triliun. Perseroan bahkan mengambil alih 12 ruas tol mangkrak dari swasta sepanjang 2015–2017.

Padahal, investasi jangka panjang yang baru menghasilkan setelah bertahun-tahun dibiayai utang jangka pendek dan menengah. Ketika kewajiban jatuh tempo sementara proyek belum menghasilkan arus kas, krisis likuiditas menjadi hampir tak terhindarkan.

Konflik Mandat Ganda dan Disrupsi yang Diabaikan

Pos Indonesia menanggung persoalan tambahan yang khas, mandat ganda. Sebagai badan usaha, ia dituntut mencetak laba. Sebagai penyelenggara Layanan Pos Universal, ia wajib menjangkau wilayah terpencil yang secara komersial merugi. Kompensasi atas kewajiban pelayanan publik ini tidak selalu memadai.

Di atas beban itu menimpa disrupsi digital yang tak terbendung. Surat konvensional nyaris punah. Di pasar kurir dan logistik komersial, Pos kalah bersaing melawan pemain swasta yang lebih gesit — JNE, J&T, SiCepat. Berbagai upaya transformasi seperti robotisasi sortir, platform PosAja!, Pospay, hingga GLID belum cukup menggantikan ceruk yang hilang.

Kemudian, muncul jalan pintas, menambal lubang model bisnis dengan proyek penugasan pemerintah. Strategi itu berhasil sementara — hingga proyeknya berakhir.

Di tengah semua ini berdiri Danantara, badan yang diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada 24 Februari 2025 sebagai superholding sekaligus pengelola investasi negara, kerap dibandingkan dengan Temasek Singapura dan Khazanah Malaysia.

Skalanya memang raksasa. Direktur Eksekutif INDEF Esther Sri Astuti mencatat Danantara "mengelola aset jauh lebih besar sekitar USD 900 miliar atau sekitar Rp14.700 triliun" — jauh melampaui Temasek yang mengelola SGD389 miliar. Namun ia menyertakan peringatan tegas: "jangan sampai Danantara ini berakhir seperti 1MDB di Malaysia dengan skandal korupsi yang luar biasa."

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menyoroti perbedaan fundamental: "Temasek dan Khazanah dibangun dari filosofi investasi jangka panjang dengan disiplin pasar yang sangat tinggi.""

Kemudian, Danantara tampil sebagai pembersih tata kelola BUMN, mengaudit Pos Indonesia, mengungkap dugaan penyimpangan, mengganti direksi. Namun hingga pertengahan 2026, lembaga ini sendiri belum mempublikasikan Laporan Keuangan 2025, Laporan Tahunan 2025, maupun Laporan Keuangan Kuartal I 2026.

Koalisi Danantara Monitor mengajukan permohonan informasi resmi ke Danantara dan BPK pada 3 Juni 2026. Direktur Eksekutif CELIOS Bhima Yudhistira menyebut transparansi laporan keuangan sebagai prasyarat mutlak: "Rupiah yang melemah, IHSG yang menurun salah satunya refleksi terhadap persoalan tata kelola Danantara." Peneliti ICW Seira Tamara menekankan bahwa besarnya aset dan kewenangan harus diimbangi transparansi setara.

BPK telah memberikan catatan atas tata kelola BUMN pascarevisi UU BUMN — yang oleh pengajar Universitas Indonesia Prianto Budi Saptono ditafsirkan sebagai "lampu kuning" atas risiko titik buta fiskal ketika konsolidasi aset negara berskala raksasa berlangsung tanpa laporan keuangan komprehensif.

Klaim-klaim keberhasilan pun belum dapat diuji. Prabowo menyatakan Return on Assets BUMN naik lebih dari 300 persen pada 2025. COO Danantara Dony Oskaria menyebut potensi kerugian yang bisa diselamatkan mencapai Rp50 triliun — terdiri dari Rp20 triliun kerugian dari 52 persen populasi 1.043 anak usaha dan Rp30 triliun efisiensi operasional. Dalam Sidang Kabinet Paripurna 20 Juli 2026, Prabowo menyatakan jumlah BUMN telah ditekan dari 1.077 menjadi sekitar 827, dengan target akhir 250–350 entitas, dan penghematan yang bisa mendekati "Rp70 triliun sampai Rp80 triliun."

Semua angka itu bersumber dari pernyataan internal. Tanpa laporan keuangan yang dipublikasikan dan diaudit independen, publik tidak memiliki instrumen untuk memverifikasinya.