- UMKM bisa daftar Perseroan Perorangan sekaligus belajar beneficial ownership.
- Layanan apostille hadir untuk kebutuhan dokumen masyarakat ke luar negeri.
- Pemerintah jemput bola, konsultasi dan layanan hukum tersedia dalam satu lokasi.
Menurut dia, transformasi digital tidak boleh membuat pelayanan pemerintah justru terasa semakin jauh dari masyarakat.
"Transformasi layanan AHU harus terasa dalam pengalaman masyarakat. Ukurannya bukan sekadar berapa banyak aplikasi atau sistem digital yang kami bangun, tetapi apakah masyarakat menjadi lebih paham, lebih mudah mengakses layanan, dan mendapatkan kepastian atas urusannya," katanya.
Selain memberikan layanan secara langsung, festival tersebut juga menjadi ruang pembahasan kebijakan hukum.
Empat rancangan undang-undang akan dibedah secara paralel, yakni RUU Badan Usaha, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Hukum Perdata Internasional, dan RUU Kewarganegaraan.
Forum tersebut akan melibatkan pakar, akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan terkait.
Festival Layanan AHU Berdampak mengusung tema "Transformasi Layanan AHU yang Berdampak" dengan tagline "Memberi Kepastian Hukum kepada Masyarakat".
Kegiatan ini menyasar masyarakat umum, pelaku usaha dan UMKM, profesi hukum, warga negara Indonesia maupun asing yang membutuhkan layanan kewarganegaraan dan hukum lintas negara, hingga sivitas akademika.