- Perum Bulog berencana menyalurkan beras premium ke ritel modern untuk mengatasi kelangkaan di berbagai daerah.
- Tingginya harga gabah di atas Rp8.000 per kilogram membuat biaya pengadaan beras komersial sangat mahal.
- Kebijakan penjualan beras premium berisiko menimbulkan kerugian finansial serta berpotensi menjadi temuan audit manajemen.
Suara.com - Perum Bulog menghadapi tantangan dalam memasok beras premium ke jaringan ritel modern di tengah tingginya harga gabah. Kondisi ini berpotensi membuat Bulog mengalami kerugian jika beras premium dijual dengan harga yang tidak mampu menutup biaya pengadaannya.
Pengamat pertanian Khudori mengatakan, berbeda dengan beras yang berasal dari cadangan beras pemerintah (CBP), beras premium yang dikelola secara komersial merupakan bagian dari unit bisnis Bulog. Karena itu, pengelolaannya harus memperhitungkan aspek keuntungan dan kerugian.
"Pertanyannya, berapa biaya pengadaan beras premium Bulog ini? Berbeda dengan CBP yang ada nilai subsidi, beras komersial dikelola unit bisnis khusus Bulog. Tujuannya untuk meraih keuntungan," kata Khudori kepada wartawan, Senin (21/9/2026).
Menurut Khudori, persoalan tersebut menjadi semakin rumit karena harga gabah saat ini masih tinggi. Di sejumlah daerah, harga gabah bahkan telah mencapai lebih dari Rp8.000 per kilogram.
Kondisi tersebut membuat produsen beras swasta kesulitan menjual beras dengan harga yang sesuai ketentuan. Khudori mencontohkan harga beras medium yang dibatasi dengan harga eceran tertinggi (HET), sementara biaya produksi berada di atas harga jual tersebut.
"Merujuk data Bulog, pada 2025 biaya produksi beras (medium) diperkirakan mencapai Rp14.782/kg. Di sisi lain, produsen beras dan penggilingan padi swasta tidak boleh menjual beras medium di zona I di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp13.500/kg," ujarnya.
Menurut Khudori, persoalan biaya produksi tersebut juga menjadi pertanyaan bagi Bulog ketika harus memasok beras premium ke ritel modern.
Sebab, jika pelaku usaha swasta sudah kesulitan menjual beras tanpa mengalami kerugian, Bulog juga menghadapi persoalan serupa ketika menjalankan bisnis komersial.
"Dengan harga gabah tinggi, di sejumlah daerah melebihi Rp8.000/kg, mustahil bisa menjual beras premium tanpa merugi. Mengapa PT Food Station Tjipinang Jaya menghentikan penjualan beras di ritel modern? Ya karena rugi. Nasib produsen lain pun sama," kata Khudori.
Ia mempertanyakan apakah Bulog dapat memasok beras premium ke ritel modern tanpa menanggung kerugian. Terlebih, manajemen Bulog menargetkan distribusi beras premium dalam jumlah besar untuk mengatasi kelangkaan di jaringan ritel modern.
"Kalau swasta sudah tidak bisa menjual beras premium di ritel modern tanpa merugi akibat harga gabah super tinggi, mungkinkah Bulog dapat melayani pasar modern tanpa kerugian?" tutur Khudori.
Khudori juga mempertanyakan konsekuensi dari keputusan Bulog apabila nantinya penjualan beras premium tersebut benar-benar dilakukan dengan margin negatif.
Menurut dia, persoalan tersebut berkaitan dengan pertanggungjawaban manajemen dalam mengelola bisnis komersial perusahaan.
"Masalahnya, kalau manajemen Bulog sudah tahu mengguyur beras premium komersial ke ritel modern merugi, mengapa tetap dilakukan? Bukankah keputusan manajemen seperti itu bakal menjadi temuan tatkala dilakukan audit oleh auditor?" katanya.
Di sisi lain, pemerintah memang tengah mengandalkan Bulog untuk mengatasi kelangkaan beras premium di ritel modern. Bulog berencana menggelontorkan 75.000 ton beras premium setiap bulan, selain 35.000 ton beras medium.
Namun, menurut Khudori, kebijakan tersebut perlu memperhitungkan aspek keekonomian agar upaya mengatasi kelangkaan beras tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi Bulog.
"Dengan demikian, manajemen Bulog harus siap-siap untuk mempertanggung jawabkannya," pungkas Khudori.