- Ketua Umum APHI Soewarso menyatakan kebakaran hutan dan lahan merupakan akibat dari tata kelola yang belum tuntas pada Sabtu (26/9/2026).
- Praktik pembukaan lahan murah dengan membakar memicu risiko kebakaran luas sehingga masyarakat memerlukan alternatif ekonomi berkelanjutan.
- Christine Wulandari dari Dewan Kehutanan Nasional menilai masyarakat harus dilibatkan sebagai pelaku utama pencegahan kebakaran hutan.
Suara.com - Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus berulang di sejumlah wilayah. Bagi Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), kondisi ini menunjukkan persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan memadamkan api setelah kebakaran terjadi.
Akar masalahnya justru berada jauh sebelum api muncul, mulai dari cara lahan dikelola, ketersediaan air, hingga kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar kawasan hutan dan konsesi.
Ketua Umum APHI, Soewarso mengatakan, kebakaran seharusnya dipandang sebagai akibat dari persoalan tata kelola yang belum tuntas.
“Karhutla adalah akibat, bukan sebab. Karena itu, kita harus mencari sumber persoalannya, mulai dari bagaimana tata kelola lahannya, tata kelola airnya, hingga bagaimana masyarakat dan kondisi sosial ekonominya dikelola,” kata Soewarso dilansir dari laman Antara, Sabtu (26/9/2026).
Menurutnya, kebakaran yang berulang di lokasi yang sama menjadi tanda bahwa persoalan mendasar di wilayah tersebut belum benar-benar diselesaikan.
Buka Lahan Lebih Murah, Risiko Karhutla Membesar
Salah satu persoalan yang disoroti APHI adalah praktik penggunaan api untuk membuka lahan. Cara tersebut masih dianggap sebagian masyarakat sebagai metode yang murah dan cepat.
Masalahnya, praktik tersebut membawa risiko kebakaran yang lebih luas. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan pengetahuan mengenai dampak kebakaran serta konflik penguasaan lahan.
Karena itu, pencegahan karhutla tidak cukup dilakukan dengan edukasi. Masyarakat juga perlu mendapatkan pendampingan dan alternatif kegiatan ekonomi yang memungkinkan pengelolaan lahan tanpa membakar.
“Pemadaman tetap penting, tetapi solusi permanen harus dimulai sebelum api muncul. Pencegahan perlu menjadi bagian dari pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Soewarso.
Pendekatan tersebut dinilai perlu disesuaikan dengan karakter masing-masing wilayah. Program pemberdayaan masyarakat harus memberikan pilihan kegiatan ekonomi yang bisa dijalankan secara berkelanjutan, bukan sekadar menyampaikan larangan membakar.
Lahan Gambut Butuh Tata Kelola Air
Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah tata kelola air, khususnya pada lahan gambut.
APHI mendorong penyediaan sumber air, pembangunan embung, serta pengelolaan sekat kanal agar berjalan bersama dengan pemantauan kondisi lapangan dan sistem peringatan dini.
Artinya, infrastruktur pemadaman tetap dibutuhkan, tetapi harus dibarengi upaya menjaga kondisi lahan agar risiko kebakaran dapat ditekan sejak awal.