Suara.com - Tim Pelaksana Intelligence Economic Collaborator Forum (Orion) menggelar Seminar Kebijakan bertema "Sinergi Intelijen Ekonomi dan Kebijakan Ekonomi Luar Negeri dalam Memperkuat Kepentingan Strategis Indonesia", di Jakarta. Seminar ini menghadirkan tiga narasumber, yaitu Ken Conboy, penulis buku INTEL: Inside Indonesia's Intelligence Service; Aji Bayu, Economic Collaborator sekaligus penggagas Orion; dan Aisha Rasyidila Kusumasomantri, M.Sc., Direktur Kerja Sama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence (ISI).
Diskusi dipandu oleh Nugroho Adi Sasongko, S.T., M.Sc., MBA, Ph.D., IPU, Direktur Pusat Riset Sistem Industri dan Manufaktur Berkelanjutan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Peserta yang hadir berasal dari kementerian/lembaga, badan pengusahaan kawasan, lembaga kajian, sektor swasta, dan perguruan tinggi.
Dalam paparannya, Ken Conboy memberikan sejumlah masukan bagi Indonesia dalam mengembangkan intelijen ekonomi dengan berkaca pada pengalaman negara lain. Menurutnya, pengalaman Amerika Serikat dan Prancis menunjukkan bahwa nilai intelijen ekonomi terletak pada ketajaman analisis, bukan banyaknya informasi yang dikumpulkan. Nilai itu juga bergantung pada kemampuan menjaga keadilan bagi dunia usaha, mengingat kaburnya identitas nasional perusahaan multinasional, serta kehati-hatian dalam menghadapi negara sahabat.
Ia menilai, Indonesia dapat memanfaatkan intelijen ekonomi untuk tiga hal: membagikan analisis ekonomi luar negeri secara terukur kepada kementerian, BUMN, dan dunia usaha; memperkuat kontraspionase untuk melindungi BUMN dan perusahaan nasional; serta mendukung perusahaan Indonesia bersaing secara adil dalam tender internasional.
Aji Bayu memaparkan gagasan pembentukan ekosistem kolaborasi intelijen ekonomi untuk mengawal Program Strategis Nasional. Ia menunjukkan bagaimana guncangan global, seperti perang Ukraina, konflik Iran dan Selat Hormuz, tarif Amerika Serikat, dinamika Laut Cina Selatan, dan perebutan elemen tanah jarang, merambat ke tiga program prioritas, yaitu Makan Bergizi Gratis, Nilai Ekonomi Karbon, dan Kampung Nelayan Merah Putih.
Menurutnya, persoalan utama bukan kekurangan informasi, melainkan putusnya rantai antara analisis dan keputusan akibat fragmentasi data, ego sektoral, dan koordinasi yang belum terlembaga. Melalui model ORION, ia menawarkan empat langkah tanpa membentuk lembaga baru: menjahit kolaborasi melalui MoU/PKS dan SOP bersama dengan orkestrator yang jelas, membangun platform fusi data, membuka siklus intelijen ekonomi bagi pihak nonintelijen, dan menyiapkan payung hukum berbagi data.
Aisha Rasyidila Kusumasomantri menyoroti dinamika geopolitik dan geoekonomi Indo-Pasifik serta implikasinya bagi Indonesia. Ia menjelaskan bahwa konflik berlarut di Asia Barat telah berdampak nyata pada harga energi, pupuk, plastik, dan bahan baku industri di dalam negeri. Ia juga menjelaskan bahwa rivalitas kekuatan besar masuk ke perekonomian Indonesia melalui enam jalur: perdagangan, teknologi, rantai pasok, modal, sumber daya, dan standar.
Ia mendorong agar produk intelijen ekonomi mampu menjawab pertanyaan so what dan now what bagi pembuat kebijakan. Ia juga mendorong pemetaan isu melalui matriks exposure–leverage, diversifikasi mitra dengan rumus "negara X + 1", pembangunan sistem klasifikasi data dan fusion intelligence, serta penguatan demokrasi partisipatoris sebagai fondasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan nasional.
Sesi tanya jawab berlangsung dalam dua termin dan diwarnai pertanyaan dari berbagai latar belakang. Pada termin pertama, Dimas, menanyakan cara memastikan intelijen ekonomi tidak terjebak dalam praktik pelanggaran seperti yang dikritik dalam sejumlah literatur tentang badan intelijen asing.
Ken Conboy menanggapi bahwa kerja intelijen dalam persaingan internasional memang memiliki karakter yang berbeda dari diplomasi formal. Menurutnya, di situlah tantangan untuk menyeimbangkan pertimbangan etika dengan tuntutan memenangkan kepentingan nasional.
M. Hadianto dari Indo-Pacific Strategic Intelligence mengangkat dua isu, yaitu pentingnya mekanisme economic early warning system untuk membaca risiko struktural di balik indikator yang tampak sehat, serta dilema antara tuntutan kecepatan pengambilan kebijakan dan prinsip kehati-hatian.
Aji Bayu menjawab bahwa sistem peringatan dini ekonomi perlu memadukan perangkat analitis berbasis teknologi dengan verifikasi lapangan. Sistem itu juga perlu melibatkan ekonom, analis, dan media agar laporan yang disusun komprehensif dan mampu mencegah kejutan yang tidak perlu.
Ia menambahkan bahwa penguatan SDM dengan latar belakang ekonomi menjadi kebutuhan mendesak. Ia juga mengakui bahwa dinamika antara rekomendasi intelijen dan keputusan politik merupakan tantangan klasik yang dihadapi banyak negara.
Rinaldi menanyakan peran intelijen ekonomi dalam mendukung posisi pemerintah pada perundingan bilateral dan multilateral, seperti RCEP dan CEPA. Menurutnya, posisi runding Indonesia kerap bersifat normatif karena minim informasi mendalam tentang kepentingan negara mitra.
Ken Conboy menjelaskan bahwa mengetahui posisi dasar dan area fleksibilitas mitra runding sebelum perundingan dimulai memberikan keunggulan yang sangat besar. Karena itu, dukungan intelijen sebelum perundingan merupakan area yang perlu dipikirkan Indonesia ke depan. Aji Bayu mencontohkan bahwa dalam perundingan tarif dengan Amerika Serikat, masukan intelijen tidak hanya berupa informasi, tetapi juga saran langkah untuk meningkatkan daya tawar.