- Wakil Menteri Keuangan Juda Agung menyatakan kenaikan inflasi tidak berdampak pada kualitas gizi program Makan Bergizi Gratis di Bogor pada Kamis, 1 Oktober 2026.
- Badan Pusat Statistik mencatat inflasi bulanan September 2026 sebesar 0,30 persen yang didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
- Pengendalian harga pangan secara nasional terus dilakukan oleh pemerintah bersama Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri untuk menjaga kestabilan ekonomi.
Suara.com - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengklaim kalau kenaikan laju inflasi tidak akan berpengaruh pada kualitas gizi yang diberikan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Wamenkeu menyebut kalau saat ini laju inflasi masih aman karena angkanya tetap dalam proyeksi Pemerintah sebesar 2,5 persen dengan kisaran toleransi ±1 persen.
Makanya program MBG diklaimnya tak akan terpengaruh inflasi seperti makanan atau kualitas gizi yang dikurangi.
"Saya kira kalau inflasinya masih 2,5% plus minus 1%, itu masih dalam range kita. Enggak akan mempengaruhi kualitas dari gizinya. Ya. Saya kira room atau ruang 2,5 plus minus 1 persen itu tidak akan mempengaruhi kualitas makanannya dan kualitas gizinya," katanya dalam Media Gathering Kemenkeu di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026).
Maka dari itu Pemerintah terus menjaga laju inflasi agar tidak terlalu berdampak ke masyarakat menengah ke bawah, khususnya inflasi pangan.
Juda menilai saat ini Pemerintah memiliki otoritas yang berwenang dalam mengendalikan inflasi seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Bank Indonesia (BI).
"Soal pengendalian harga pangan ini kan terus dilakukan oleh Pemerintah dengan Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri dan seterusnya," jelasnya.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi sebesar 0,30% secara bulanan (month-to-month) pada September 2026.
Angka tersebut mendorong peningkatan IHK dari 111,97 pada Agustus 2026 menjadi 112,31 pada September 2026.
Dengan perkembangan tersebut, laju inflasi secara tahunan (year-on-year) tercatat sebesar 3,28%, sedangkan inflasi tahun kalender (year-to-date) mencapai 2,17%.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Ateng Hartono, menyampaikan bahwa inflasi pada September 2026 utamanya dipicu oleh pergerakan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
"Pada September tahun 2026 terjadi inflasi sebesar 0,30% secara bulanan atau month-to-month-nya, atau terjadi peningkatan Indeks Harga Konsumen dari 111,97 pada Agustus 2026 menjadi 112,31 pada September tahun 2026. Secara tahun ke tahun atau year-on-year terjadi inflasi sebesar 3,28%. Secara tahun kalender atau year-to-date terjadi inflasi sebesar 2,17%," ujar Ateng dalam konferensi pers yang dipantau virtual, Kamis (1/10/2026).
Berdasarkan komponennya, inflasi bulanan September 2026 paling dominan didorong oleh komponen harga bergejolak (volatile food) yang mengalami inflasi sebesar 1,46% dan memberikan andil terbesar terhadap inflasi umum, yakni 0,24%.
Kelompok volatile food ini yakni berupa komoditas cabai rawit, cabai merah, daging ayam ras, beras, telur ayam ras, dan kangkung.
Sementara itu, komponen inti mengalami inflasi 0,10% dengan andil 0,06% yang dominan didorong oleh biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi.
Adapun komponen harga yang diatur pemerintah mengalami inflasi mendekati nol, dengan bensin sebagai pendorong utama inflasi dan tarif angkutan udara menyumbang andil deflasi.
"Inflasi September tahun 2026 yang sudah saya sebutkan tadi yaitu 0,30% utamanya didorong oleh inflasi komponen bergejolak. Komponen harga bergejolak mengalami inflasi sebesar 1,46%. Komponen ini memberikan andil inflasi terbesar, yaitu andilnya 0,24%," jelas Ateng.
Secara sebaran wilayah, BPS mencatat 36 dari 38 provinsi di Indonesia mengalami inflasi secara bulanan, dengan inflasi tertinggi terjadi di Sulawesi Utara sebesar 3,53%.
Sebaliknya, dua provinsi mencatatkan deflasi, dengan deflasi terdalam berada di Nusa Tenggara Timur sebesar 0,35%.