- Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan menyelenggarakan konferensi internasional perbankan bagi 300 delegasi di Indonesia pada 28 September hingga 1 Oktober 2026.
- Forum tingkat tinggi tersebut membahas mitigasi risiko teknologi modern seperti kejahatan siber, kecerdasan buatan, dan aset kripto dalam sektor keuangan.
- Pertemuan itu menghasilkan dorongan penguatan pengawasan perbankan adaptif serta kerja sama lintas negara untuk menjaga stabilitas sistem keuangan global.
Suara.com - Digitalisasi yang makin pesat di sektor keuangan global mendorong urgensi pengawasan perbankan yang tangguh, adaptif, dan berorientasi ke depan. Menjawab tantangan tersebut, Bank Indonesia bersama Otoritas Jasa Keuangan menjadi tuan rumah rangkaian pertemuan tingkat tinggi Basel Committee on Banking Supervision dan International Conference of Banking Supervisors 2026.
Agenda internasional yang berlangsung pada 28 September hingga 1 Oktober 2026 ini menghadirkan sekitar 300 delegasi tingkat tinggi dari bank sentral, otoritas pengawas sektor keuangan, organisasi internasional, serta pelaku industri dari lebih dari 60 negara.
Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan ketahanan sistem keuangan. Pengawas perbankan dituntut mampu mengidentifikasi potensi risiko sejak dini, tidak hanya dari kondisi keuangan internal bank, tetapi juga dari keterikatan dalam ekosistem digital dan perubahan model bisnis.
“Seiring digitalisasi dan teknologi baru terus mentransformasi perbankan, kita harus menjaga keseimbangan yang tepat antara inovasi dan ketahanan, dengan dukungan tata kelola yang baik dan pengawasan yang efektif,” ujar Destry dalam siaran pers, Selasa (6/10/2026).
Destry juga menekankan pentingnya kerja sama lintas otoritas dan antarnegara melalui pertukaran pengetahuan untuk memitigasi kerentanan sebelum berdampak pada stabilitas sistem keuangan secara luas.
Dalam sesi diskusi panel, Deputi Gubernur Bank Indonesia Solikin M. Juhro menyampaikan bahwa pengawas perbankan perlu menerapkan pendekatan strategic foresight atau pandang depan yang strategis. Pendekatan ini berguna untuk memahami pergeseran perilaku pelaku ekonomi, model bisnis baru, serta dinamika persepsi pasar yang belum terlihat saat ini.
"Penguatan pendekatan tersebut diharapkan memungkinkan pengawas mendeteksi potensi kerentanan lebih dini dan menyiapkan respons yang tepat guna menjaga ketahanan perbankan serta stabilitas sistem keuangan," tutur Solikin.
Forum ini secara khusus menyoroti ancaman dan risiko operasional dari pemanfaatan teknologi modern. Beberapa isu utama yang dibahas meliputi kejahatan siber, penipuan digital, ketergantungan pada vendor pihak ketiga, hingga risiko terkait kecerdasan buatan, aset kripto, serta stablecoins.
Sementara itu, Ketua BCBS sekaligus Gubernur Sveriges Riksbank Erik Thedéen menambahkan bahwa penegakan standar prudensial minimum harus diimbangi dengan penilaian terhadap kualitas tata kelola, manajemen risiko, serta keberlanjutan model bisnis bank.
Menurutnya, modernisasi pengawasan harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, teknologi yang memadai, dan pertimbangan profesional berbasis bukti.
Penyelenggaraan forum ini menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat jejaring internasional, membangun kepercayaan antarotoritas, serta memastikan perbankan tetap tangguh dalam mendukung perekonomian dunia.