- Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membantah adanya konflik antarnegara terkait pemangkasan ekspor gas Indonesia ke Singapura.
- Indonesia memangkas pasokan gas sebesar 31 BBTUD sejak 24 Oktober 2026 untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri serta perawatan fasilitas.
- Pemerintah menyatakan pemotongan tersebut masih di bawah batas toleransi kontrak maksimal sepuluh persen sehingga tidak melanggar aturan.
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, membantah keputusan pemangkasan ekspor gas ke Singapura dipicu konflik antarnegara.
Terhitung sejak 24 Oktober, Indonesia memotong pasokan gas ke negara tetangga tersebut sebesar 31 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) dari total kontrak 409,55 BBTUD.
"Enggak ada. Enggak ada konflik. Kalian emang merasa ada konflik?" kata Bahlil kepada wartawan di Kementerian ESDM, Jakarta pada Senin (27/8/2026).
Ia menegaskan alasan pemangkasan ekspor tersebut dilakukan guna memenuhi kebutuhan dalam negeri, khususnya untuk industri dan listrik. Selain itu juga karena adanya perawatan fasilitas.
Selain itu, Bahlil menyatakan bahwa pemangkasan volume ekspor tersebut bersifat dinamis.
"Jadi saat ini dinamis saja," kata Bahlil.
Menanggapi Singapura yang meminta Indonesia mematuhi kontrak, Bahlil menegaskan bahwa volume gas yang dipangkas masih berada di bawah batas toleransi.
Dari total kuota ekspor 409,55 Billion British Thermal Unit per Day (BBTUD) pada 2026, pemerintah hanya memotong 31 BBTUD dari aliran Natuna dan Sumatra.
Menurutnya, pemotongan itu baru sekitar 8 persen, sementara batas maksimal pengurangan dalam kontrak berkisar antara 91 hingga 92 BBTUD atau setara 10 persen.
"Kecuali kalau kita potong sampai 10 persen, nah itu baru melanggar kontrak," tegas Bahlil.
Ia juga meminta semua pihak untuk saling menghormati komitmen bersama.
"Dan jangan ajarin kami khususnya Kementerian ESDM tentang menghargai kontrak. Saya paham betul tentang kontrak itu," tegasnya.